Dukung UMKM, KemenKopUKM Salurkan Triliunan Rupiah untuk Akselerasi Usaha Mikro

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) memaparkan capaian program pengembangan usaha mikro di Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Deputi Bidang Usaha Mikro, Yulius, mengungkapkan dalam keterangan resminya di Jakarta pada Selasa (8/10/2024) bahwa pihaknya terus dukung pertumbuhan UMKM, yang memainkan peran penting dalam perekonomian nasional. Bantuan diberikan melalui kemudahan akses permodalan, pemasaran, legalitas, dan penggunaan teknologi.

“Walaupun berskala kecil, usaha mikro memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi, termasuk dalam penyerapan tenaga kerja dan ekonomi digital,” ujar Yulius.

Tantangan dan Transformasi Usaha Mikro

Yulius menjelaskan bahwa transformasi usaha mikro sangat penting mengingat 99 persen pelaku usaha di Indonesia berasal dari sektor ini dan berperan besar dalam perekonomian nasional. Namun, ia juga mengakui bahwa pelaku usaha mikro masih menghadapi berbagai tantangan, seperti akses permodalan, pemasaran, teknologi, bahan baku, legalitas, dan peningkatan kapasitas SDM.

“Kendala ini menyebabkan mereka belum sepenuhnya mampu beradaptasi dan bersaing dalam perubahan lingkungan bisnis dan teknologi,” ungkapnya.

Sebagai respons, KemenKopUKM telah melaksanakan program strategis selama 10 tahun terakhir untuk mempercepat transformasi usaha mikro. Beberapa program yang dijalankan termasuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk UMKM dan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

BPUM telah disalurkan kepada 24,8 juta usaha mikro dengan total bantuan Rp44,16 triliun. Program ini bertujuan membantu usaha mikro bertahan selama pandemi COVID-19 pada periode 2020-2021.

“Hasil evaluasi menunjukkan BPUM sangat membantu 24,8 juta usaha mikro di Indonesia untuk tetap beroperasi,” lanjut Yulius.

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Dukung UMKM

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 2015 hingga 30 September 2024 telah mencapai Rp1.739 triliun untuk dukung 48 juta debitur UMKM. “KUR menawarkan bunga rendah dan persyaratan yang mudah, membantu pelaku usaha mengembangkan bisnis, meningkatkan produksi, dan menciptakan lapangan kerja,” jelas Yulius.

Menurut evaluasi tahun 2023, 93 persen debitur KUR menggunakan dana untuk modal kerja, 6 persen untuk investasi, dan 1 persen untuk kebutuhan lain. Dari 894 debitur KUR Skema Mikro dan Super Mikro, 16 persen atau 144 debitur dikenakan agunan tambahan untuk pinjaman di bawah Rp100 juta.

Dalam hal legalitas, 71,8 persen usaha mikro masih mengajukan kredit menggunakan Surat Keterangan Usaha (SKU), 27,3 persen memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), dan 0,9 persen memiliki PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga).

KemenKopUKM mencatat bahwa pada triwulan I-2024, kualitas KUR meningkat dengan bertambahnya debitur baru, debitur yang naik kelas, dan penyaluran KUR di sektor produksi.

“Debitur baru mencapai 90,74 persen, debitur yang naik kelas sebesar 18,76 persen, dan penyaluran KUR di sektor produksi sebesar 55 persen,” tambah Yulius.

Dari sisi subsidi bunga KUR, total pembayarannya mencapai Rp163 triliun dari 2015 hingga 30 September 2024. Selain itu, data OSS BKPM per September 2024 menunjukkan 10 juta usaha mikro terdaftar dengan NIB.

Antara 2021-2024, Deputi Usaha Mikro memfasilitasi pendampingan NIB dan sertifikasi produk untuk 662.516 usaha mikro. Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT-KUMKM) juga telah menghasilkan 107 PLUT di 26 provinsi dan 81 kabupaten/kota hingga 2024.

Program Pendampingan dan Pengembangan Usaha

Program PLUT-KUMKM meliputi pembangunan 74 unit PLUT eksisting serta unit baru yang didanai oleh DAK Fisik 2022-2024. Pada 2023-2024, layanan pengembangan kemasan disediakan di 31 lokasi di berbagai daerah.

Dalam program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) Bidang KUMKM, KemenKopUKM mendukung 9.360 usaha mikro dengan pendekatan langsung dan tidak langsung, sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022. Fokusnya pada peningkatan pendapatan masyarakat melalui akses pembiayaan, pemasaran, pendampingan, dan pelatihan.

Yulius menegaskan bahwa berbagai program KemenKopUKM ini telah memberikan manfaat, termasuk peningkatan kapasitas SDM usaha mikro melalui pelatihan yang meningkatkan omzet hingga 36 persen dan kompetensi tenaga kerja sebesar 23 persen pada 2023.

Selain itu, sebanyak 133 usaha mikro berhasil terhubung dengan 114 mitra besar seperti Krishna, Hamzah Batik, Yomart, dan Evermos, serta lembaga keuangan seperti BRI, Pegadaian, CIMB Niaga, dan DBS untuk mendapatkan pembiayaan.