Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dalam pernyataan terbarunya, mengumumkan perubahan rencana untuk membakar baju bekas impor senilai Rp 40 miliar. Keputusan ini diambil setelah pertimbangan tertentu.
Dalam konferensi pers di Blok B Tanah Abang, yang akrab disapa sebagai Zulhas, awalnya mengumumkan bahwa Kementerian Perdagangan membatalkan rencana pembakaran baju bekas impor minggu ini.
Dia menjelaskan bahwa keputusan ini diambil karena perlu melibatkan sejumlah pihak terkait, termasuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Bareskrim, Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, dan MenkopUMK. Jadwal pertemuan mereka masih dalam proses penyesuaian.
Oleh karena itu, agenda ini akan dijadwalkan ulang, dengan kemungkinan pelaksanaan pada Minggu depan, sesuai penjelasan Zulhas.
Rencana Akan Membakar Baju Bekas Impor Senilai Rp 40 milliar
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan telah mengumumkan rencana untuk membakar baju bekas impor senilai Rp 40 miliar, yang disebutnya sebagai “sampah impor.” Baju bekas impor ini dibawa ke dalam negeri dengan harga yang sangat murah.
Zulhas berpendapat bahwa kebijakan ini diperlukan untuk melindungi pasar dalam negeri, karena harga jual yang rendah dapat merugikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri.
Tidak hanya itu, Zulhas sebelumnya juga telah melakukan tindakan serupa di beberapa daerah, termasuk Jawa Timur dan Riau, dengan membakar baju bekas impor ilegal senilai Rp 10 miliar. Gerakan ini merupakan bagian dari upayanya untuk mendukung penjualan produk pakaian dalam negeri.
Bertujuan Untuk Lindungi Pasar Lokal
Larangan impor pakaian bekas impor, sebagaimana diatur oleh pemerintah, bertujuan untuk melindungi pasar dalam negeri, mendukung UMKM, dan memastikan bahwa barang-barang impor memenuhi standar kesehatan dan keamanan yang diperlukan.
Dengan demikian, pakaian bekas impor yang dibeli dengan harga murah tidak akan mengganggu industri tekstil dalam negeri dan tidak akan berdampak negatif pada lingkungan.
Meskipun rencana pembakaran baju bekas impor telah dibatalkan, isu ini tetap menjadi perhatian utama bagi pemerintah dan pelaku industri di dalam negeri.
Upaya untuk meningkatkan penjualan produk pakaian lokal dan menjaga kebijakan impor yang ketat akan terus menjadi bagian penting dari strategi untuk menjaga keberlanjutan industri tekstil dalam negeri.
