Pemerintah mengambil langkah cepat merespons Kenaikan Harga Tiket Pesawat yang dipicu lonjakan harga energi global, khususnya bahan bakar avtur. Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan industri penerbangan nasional tetap beroperasi secara berkelanjutan di tengah tekanan biaya yang meningkat.
Dalam beberapa waktu terakhir, Kenaikan Harga Tiket Pesawat menjadi perhatian publik seiring naiknya biaya operasional maskapai. Untuk meredam dampak tersebut, pemerintah berupaya menahan kenaikan tarif penerbangan domestik agar tetap berada dalam kisaran 9 hingga 13 persen.
Salah satu instrumen yang digunakan adalah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2026. Aturan ini memberikan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah untuk tiket pesawat kelas ekonomi pada rute domestik. Dengan kebijakan tersebut, beban biaya yang seharusnya ditanggung penumpang dapat ditekan, sehingga Kenaikan Harga Tiket Pesawat tidak terlalu membebani masyarakat.
Intervensi Fiskal untuk Menekan Biaya
Melalui skema PPN Ditanggung Pemerintah, tarif dasar tiket serta komponen fuel surcharge tidak sepenuhnya dibebankan kepada penumpang. Pemerintah menilai langkah ini penting, mengingat avtur menyumbang sekitar 40 persen dari total biaya operasional maskapai.
Fasilitas ini berlaku dalam periode terbatas, yakni selama 60 hari sejak kebijakan diundangkan. Tujuannya agar dampak positifnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat, terutama pada momentum mobilitas yang tinggi.
Kebijakan ini juga dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan industri dan perlindungan konsumen. Di satu sisi, maskapai tetap mendapatkan ruang untuk menyesuaikan biaya operasional. Di sisi lain, masyarakat tetap memiliki akses terhadap transportasi udara dengan harga yang relatif terjangkau.
Pengawasan dan Penyesuaian Tarif Tambahan
Untuk memastikan implementasi berjalan sesuai aturan, maskapai penerbangan diwajibkan melaporkan penggunaan fasilitas PPN tersebut secara transparan. Pengawasan ini menjadi penting agar kebijakan benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Sementara itu, untuk tiket di luar kelas ekonomi, kebijakan perpajakan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku tanpa adanya subsidi tambahan. Pendekatan ini diambil agar dukungan pemerintah lebih terfokus pada segmen masyarakat yang paling membutuhkan.
Di sisi lain, pemerintah sebelumnya juga telah menyesuaikan besaran fuel surcharge melalui kebijakan Kementerian Perhubungan. Tarif tambahan ini kini ditetapkan hingga 38 persen, meningkat dari sebelumnya yang lebih rendah, baik untuk pesawat jet maupun propeler.
Penyesuaian tersebut menjadi salah satu faktor utama yang mendorong Kenaikan Harga Tiket Pesawat dalam beberapa waktu terakhir. Namun dengan adanya intervensi fiskal, tekanan harga diharapkan dapat diredam.
