Menjelang masa libur sekolah 2025, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana terus mendorong kesiapan berbagai pihak untuk menjamin wisata yang aman dan nyaman. Melalui Surat Edaran yang disosialisasikan secara intensif, pemerintah ingin memastikan bahwa momentum libur sekolah 2025 tidak hanya meningkatkan aktivitas pariwisata, tetapi juga berlangsung dengan tertib dan penuh kewaspadaan.
Dalam rapat koordinasi virtual yang digelar Kementerian Dalam Negeri, Senin (23/6), Menteri Pariwisata menekankan bahwa masa libur kenaikan kelas merupakan salah satu periode krusial dalam mendorong mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor pariwisata. Namun, ia mengingatkan bahwa tingginya kunjungan juga membawa potensi risiko yang harus diantisipasi secara serius oleh pemerintah pusat maupun daerah, serta para pengelola destinasi wisata.
“Saya sangat menghargai sinergi lintas sektor ini, khususnya dengan para kepala daerah dari 38 provinsi. Ini menjadi kesempatan baik untuk menyampaikan langkah-langkah konkret demi menjaga kenyamanan dan keselamatan wisatawan selama liburan sekolah,” ujarnya.
Fokus pada CHSE, K3, dan Kolaborasi Lintas Sektor
Dalam surat edaran tersebut, pemerintah daerah diminta menerapkan prinsip-prinsip CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability) serta mengacu pada Permenpar No. 4 Tahun 2021 terkait standar usaha pariwisata berbasis risiko. Selain itu, koordinasi lintas sektor juga ditekankan untuk memastikan perjalanan wisata berjalan lancar.
Kepada para pengelola objek wisata, Menteri Pariwisata mengingatkan pentingnya penerapan SOP yang konsisten, termasuk standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), keamanan wahana berisiko, serta pengelolaan destinasi yang berkelanjutan. Ia juga meminta agar informasi penting terkait destinasi dapat diakses dengan mudah oleh wisatawan, baik secara langsung maupun melalui kanal digital, serta tersedianya area istirahat yang layak bagi pengemudi.
Tak kalah penting, masyarakat juga diimbau untuk menjadi bagian dari ekosistem wisata yang sehat. Mulai dari menaati aturan di lokasi wisata, memahami potensi risiko melalui modul CHSE dan mitigasi bencana, hingga ikut menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan destinasi.
“Saya berharap surat edaran ini bisa dijadikan acuan teknis di masing-masing daerah. Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, kita bisa menjadikan destinasi wisata lebih ramah, aman, dan berkesan — terutama bagi anak-anak dan keluarga selama libur sekolah,” tuturnya.
Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Hariyanto, menambahkan bahwa edaran tersebut turut dilengkapi 22 modul panduan mitigasi risiko. Modul-modul ini tidak hanya menjadi panduan teknis, tetapi juga sebagai referensi penting dalam menjaga keselamatan dan kenyamanan para pengunjung di tengah meningkatnya mobilitas selama liburan.
