Jakarta – Kementerian Perhubungan terus mengintensifkan koordinasi dan sinergi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada pelaksanaan arus mudik dan balik Lebaran tahun ini (operasi ketupat 2023).
Menhub mengungkapkan, telah meminta dukungan Polri untuk melakukan penegakkan hukum di lapangan, khususnya terhadap bus-bus pariwisata yang tidak di ramp check.
“Ini penting agar saudara-saudara kita yang berekreasi di masa Lebaran itu menggunakan bus yang sudah di rampcheck. Sehingga mudiknya lebih aman dan berkesan,” kata Menhub Budi Karya Sumadi saat menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2023 yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Lapangan Silang Monas, Gambir, Senin (17/4).
Lebih lanjut Menhub menjelaskan, untuk mengendalikan pergerakan kendaraan di masa arus mudik dan balik, Kemenhub bersama Korlantas Polri telah menyiapkan sejumlah skenario rekayasa lalu lintas.
“Mulai nanti malam hingga puncak hari, Kapolri dan Kakrolantas akan melakukan manajemen rekayasa lalu lintas. Apakah nanti ada contra flow dan diubah menjadi one way atau sebaliknya, itu semua kewenangan Kakrolantas di bawah Kapolri untuk menetapkan itu. Oleh karena itu, saya harap masyarakat agar mematuhi petunjuk petugas di lapangan. Silahkan mudik, tapi tetap hati-hati dan utamakan keselamatan,” tutur Menhub.
Pada kesempatan yang sama Kapolri menjelaskan, Apel dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia mulai dari tingkat Mabes Polri hingga Satuan Wilayah Polri, yang menandai dimulainya Operasi Ketupat untuk mengamankan jalur mudik pada pada masa Lebaran.
“Kegiatan operasi kali ini gabungan melibatkan 148.261 personil terdiri dari gabungan TNI Polri dan stakeholder terkait, seperti Kementerian Perhubungan, Basarnas, BNPB, BMKG, Pertamina, Jasa raharja, Jasa marga, Satpol PP, Ormas, dan mitra lainnya,” ujar Kapolri Listyo Sigit.
Operasi terpusat dengan sandi ketupat 2023 ini akan dilaksanakan selama 14 hari sejak 8 April sampai dengan 1 mei 2023. Sebanyak 148.261 personil yang bertugas nantinya akan menempati 2787 pos dengan rincian yaitu 1.857 pos pengamanan, 713 pos pelayanan, dan 217 pos terpadu.
Apel pusat ini dihadiri 2.758 personil gabungan dari Kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, Basarnas, Ormas dan lainnya.
