Bali – Pemerintah bersama stakeholder terkait terus mendorong akselerasi pemulihan ekonomi khususnya sektor pariwisata di Provinsi Bali yang terdampak begitu dalam akibat pandemi COVID-19.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno saat acara Sarasehan Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional Temu Stakeholders di Bali, Jumat (9/4/2021) menjelaskan upaya pemulihan ekonomi merupakan kebijakan untuk membangun optimisme kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali.
“Pemerintah akan terus mendorong akselerasi pemulihan ekonomi. Namun kita harus pastikan bahwa angka penularan COVID-19 bisa terkendali dengan baik. PPKM skala mikro menunjukkan hasil awal yang cukup baik oleh karena itu kita akan terus tekan sehingga tidak ada kenaikan kasus,” ujarnya.
Saat Sarasehan Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional Temu Stakeholders di Bali hadir pula Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua OJK Wimboh Santoso, Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Kartika Wirjoatmodjo Wamen BUMN, dan Gubernur Bali Wayan Koster.
Menparekraf Sandiaga Uno menjelaskan sebagai upaya pemulihan, pemerintah provinsi Bali sudah mengajukan dana pinjaman lunak (soft loan) untuk pemulihan ekonomi di Bali terutama di sektor pariwisata mencapai Rp9,4 triliun.
“Saat ini soft loan sedang digodok dan dibahas di lintas K/L. Kita harapkan bisa mendapat titik terang dalam waktu dekat. Selain itu para pelaku parekraf juga perlu restrukturisasi. Karena begitu Bali buka kembali pada Juni-Juli 2021 usaha-usaha ini dari segi suplai site membutuhkan dana untuk beroperasi kembali terutama terkait dana bantuan baik dana restrukturisasi atau pinjaman lunak,” katanya.
Sandiaga uno menjelaskan telah mengusulkan dana hibah pariwisata 2021 sebesar Rp3,7 triliun. Namun pihaknya sedang mengumpulkan data-data yang terverifikasi dengan baik dan diharapkan penyerapannya bisa lebih maksimal lantaran ada waktu yang jauh lebih cukup dibanding tahun lalu.
“Dana hibah pariwiasata nantinya akan dialirkan ke sektor pariwisata bukan hanya hotel dan restoran saja tapi juga diperluas seperti tempat rekreasi, biro perjalanan, dan lain-lain,” katanya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pemerintah terus berupaya mencari solusi untuk mendorong mobilitas dan konsumsi tanpa menyebabkan dampak pandemi COVID-19 semakin parah. Di sisi lain, sektor industri termasuk pariwisata sudah satu tahun lebih mengalami kontraksi yang cukup dalam.
“Saya menyadari, Bali adalah salah satu provinsi yang paling dalam pengaruhnya akibat pandemi ini. Jadi sesudah kita mendengar berbagai aspirasi dari pelaku usaha hotel, restoran, cafe, horeca, ini salah satu yang paling dahsyat terkena dari COVID-19. Hibah pariwisata 2020 se-provinsi Bali, di sini alokasinya Rp 3,3 triliun untuk 101 daerah seluruh daerah. Untuk Bali sendiri Rp1,18 triliun untuk 9 kabupaten/kota,” katanya.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pihaknya akan menggunakan instrumen Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung sektor pariwisata agar segera bangkit dan pulih khususnya di Bali.
Sri Mulyani mengatakan, pihaknya sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.08/2021 terkait skema penjaminan kredit modal kerja. Lewat aturan ini, pemerintah melonggarkan jaminan kredit untuk pelaku usaha yang mempekerjakan minimal 50 karyawan, dari batas sebelumnya minimal 300 karyawan.
“Jumlah pinjamannya pun diturunkan, lama pinjamannya diperpanjang menjadi 3 tahun, dan ini semua dikaitkan terutama banyak perusahaan di bidang hotel, akomodasi, restoran yang terkena dampak yang cukup besar,” katanya.
