Ekonomi Biru dalam Pengelolan Potensi Laut Indonesia

(Dok: kkp.go.id)

Dubai –  Indonesia adalah rumah bagi kekayaan modal alam karbon terbesar yang menggabungkan daratan dan lautan. Kegiatan pemanfaatan ruang laut akan menjadi aktivitas yang potensial namun sekaligus berisiko. Tantangan dalam pembangunan kelautan masih terbentang lebar dan harus diwujudkan dengan menyeimbangkan antara aspek ekologi dan ekonomi dalam satu konsep blue economy. Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Forum Tingkat Tinggi bertema “Ocean Sustainability in ASEAN” pada rangkaian “ASEAN Day” di Dubai Expo 2020, Jumat (10/12/2021).

Melalui video, Menteri Trenggono menyampaikan, untuk melaksanakan ekonomi biru, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerapkan kebijakan yang mengintegrasikan pengelolaan semua kegiatan ekonomi di ruang laut dan kegiatan di daratan pesisir yang tetap memiliki dampak terhadap kesehatan laut. Hal tersebut dilakukan melalui program prioritas KKP, yaitu penerapan kegiatan penangkapan ikan terukur yang berbasis kuota di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan di Indonesia, pengembangan budidaya berbasis pada ekspor, dan pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal.

“Kebijakan KKP akan memberikan manfaat dengan pengelolaan sumber daya laut yang baik, dengan tetap menjaga kelestarian ekologi, penambahan angka dan angkatan kerja dengan menciptakan lapangan kerja yang besar dari jenis-jenis lapangan kerja di sektor kelautan dan perikanan, meningkatnya distribusi ekonomi di masing-masing daerah, dan meningkatnya kontribusi ekonomi di sektor kelautan dan perikanan. Kebijakan ini juga mendorong peluang investasi pada aktivitas primer dan sekunder, salah satunya dengan mengelola wisata bahari di kawasan konservasi,” ujarnya.

Untuk itu, Menteri Trenggono mendukung kerja sama Indonesia dengan Seychelles melalui skema blue financing partnership dan menerapkan 8 lokasi pilot project pariwisata bahari berbasis Ekonomi Biru. Lokasi tersebut terdiri dari Maratua, Kalimantan Timur; Gugus Pulau Balak-balakan, Mamuju, Sulawesi Barat; Gugus Pulau Anambas, Kepulauan Riau, Gugus Pulau Selayar, Sulawesi Selatan; Gugus Pulau Mangudu Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Gugus Pulau Memparang Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung; Gugus  Pulau Do’o, Rote, NTT; dan Pulau Senoa, Natuna, Kepulauan Riau.

Plt. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Kusdiantoro yang hadir mewakili Menteri Trenggono mengatakan, bagi Indonesia, Ekonomi Biru adalah masa depan. Peluang terbuka lebar untuk mengelola lautan secara berkelanjutan sekaligus memberikan kesejahteraan dan kesetaraan ekonomi kepada masyarakat.

“Pak Menteri sangat ingin berada di sini secara pribadi tetapi karena adanya kebijakan baru di Indonesia, sehingga tidak dapat menghadiri secara fisik. Namun demikian, saya dengan senang hati menyampaikan bahwa beliau merasa sangat terhormat untuk menyampaikan pidatonya di ASEAN Day, pertemuan penting di mana kita berkumpul untuk berbagi semangat dan komitmen yang sama untuk masa depan lautan kita,” ujarnya.

Kusdiantoro mengatakan, sesuai dengan tema Dubai Expo 2020 “Connecting Minds, Creating the Future” dan ASEAN Day’s Ocean Sustainability, Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan Ekonomi Biru, bergandengan tangan dengan Seychelles di 8 proyek percontohan tersebut.

“Dan tentu saja, kami sangat senang negara-negara anggota ASEAN baik pemerintah, sektor swasta, bisnis, akademisi untuk bergabung dengan kami untuk memobilisasi peluang kolaborasi dan investasi untuk mewujudkan pengelolaan laut yang berkelanjutan dan pembangunan ekonomi di bawah program Ekonomi Biru,” pungkasnya.