Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, baru-baru ini mengungkapkan perkembangan penyerapan anggaran pemerintah untuk sektor perumahan hingga Oktober 2024. Laporan ini dipresentasikan dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI pada Senin, 4 November 2024.
Dalam tahun anggaran 2024, Kementerian PKP yang sebelumnya berstatus Direktorat Jenderal Perumahan di bawah Kementerian PUPR, awalnya memiliki pagu anggaran sebesar Rp 9,25 triliun, yang kemudian ditambah hingga total akhir mencapai Rp 14,68 triliun. Hingga akhir Oktober, penyerapan anggaran telah mencapai 60,21 persen atau setara dengan Rp 8,84 triliun. Dalam kurun waktu tersebut, sebanyak 94.086 unit rumah telah berhasil dibangun, dari target sebesar 145.796 unit yang dicanangkan untuk tahun ini.
Ara, panggilan akrab Maruarar Sirait, menjelaskan bahwa hasil pencapaian tersebut mencakup pembangunan 2.258 unit rumah susun (rusun) dalam 69 tower, 1.426 unit rumah khusus, dan 90.402 unit rumah swadaya.
Pencapaian Bantuan Pembiayaan Perumahan
Dalam hal bantuan pembiayaan perumahan, hingga Oktober 2024, telah terealisasi 182.372 unit, yang mencapai 87,88 persen dari target 207.525 unit. Pembiayaan tersebut mencakup program-program seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Tapera, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Subsidi Selisih Bunga (SSB).
Selain itu, Kementerian PKP juga melanjutkan program Padat Karya Tunai (PKT) dengan alokasi sebesar Rp 2,981 triliun melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Hingga saat ini, realisasi anggaran BSPS telah mencapai 63,28 persen atau sekitar Rp 1,887 triliun, yang berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 180.804 orang dari target 270.638 pekerja.
Ara menekankan bahwa untuk mencapai target serapan anggaran, diperlukan langkah-langkah percepatan, seperti optimalisasi pengadaan barang dan jasa, penyelesaian administrasi, serta percepatan kegiatan padat karya dan pengaturan ulang prioritas anggaran.
Selain soal anggaran, rapat tersebut juga membahas hasil pemeriksaan semester II tahun 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Direktorat Jenderal Perumahan mendapat dua Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan 31 rekomendasi bernilai total Rp 11,5 miliar. LHP pertama berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2022 hingga semester I 2023, yang telah diikuti seluruh rekomendasinya. LHP kedua terkait kinerja pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga kuartal III 2023, dengan 21 rekomendasi yang juga sudah ditindaklanjuti.
Ajak Swasta Dukung Program Pembangunan 3 Juta Rumah
Kementerian PKP juga membuka pintu bagi pihak swasta dan konglomerat untuk turut berpartisipasi dalam program pembangunan tiga juta rumah setiap tahun yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Ara, kolaborasi dari berbagai pihak sangat dibutuhkan mengingat anggaran pemerintah terbatas dan target pembangunan sangat ambisius.
Lebih lanjut, dalam upaya menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Kementerian PKP bekerja sama dengan Kejaksaan Agung telah mempersiapkan lahan seluas 1.000 hektare di Provinsi Banten yang merupakan tanah sitaan dari pelaku korupsi. Ara berharap lahan ini dapat dimanfaatkan untuk membangun rumah bagi masyarakat yang membutuhkan, sebagai langkah nyata pemberdayaan sumber daya untuk kepentingan rakyat.
Ara menyampaikan optimisme bahwa dengan dukungan dari berbagai pihak, target besar ini dapat tercapai demi mengurangi backlog perumahan di Indonesia.
