Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menepis anggapan bahwa pembangunan pabrik mobil listrik BYD asal Tiongkok di Subang terganggu oleh praktik premanisme. Ia menegaskan bahwa persoalan utama yang dihadapi saat ini adalah praktik percaloan tanah yang mempersulit proses pembebasan lahan.
“Masalah utama di Subang itu bukan premanisme, tapi calo tanah. Ada sejumlah pihak yang telah menerima uang muka dari investor, lalu menetapkan harga tanah jauh di atas kewajaran. Ada yang minta Rp20 juta per meter, ada yang Rp10 juta, bahkan ada juga yang minta Rp5 juta per meter,” ungkap Dedi saat ditemui di Bandung, Kamis (24/4).
Menurutnya, fenomena ini sangat merugikan karena menciptakan ketidakpastian bagi para investor. Padahal, kepastian harga dan kelancaran proses pembebasan lahan menjadi kebutuhan dasar dalam iklim investasi.
Premanisme Dinilai Sudah Tidak Relevan
Menanggapi isu premanisme yang sebelumnya ramai diberitakan, Dedi menilai kabar tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan saat ini. Ia menyebut bahwa situasi di Subang sudah kondusif dan jauh lebih aman dibanding sebelumnya.
“Itu cerita lama. Sekarang sudah sangat aman. Silakan dicek langsung ke lokasi. Aktivitas seperti penjualan minuman ringan oleh oknum pun sudah hampir tidak ada. Jadi, tidak ada lagi gangguan seperti itu,” kata Dedi menegaskan.
Ia menyatakan bahwa setiap kendala yang muncul sebaiknya langsung direspons dengan tindakan tegas agar tidak berlarut-larut. “Kalau ada masalah, ya langsung diambil tindakan. Jangan dibiarkan,” imbuhnya.
Progres Pembangunan Pabrik BYD Tetap Berjalan
Meski pembebasan lahan masih menghadapi tantangan di beberapa titik, Dedi memastikan bahwa progres pembangunan pabrik BYD tetap berjalan dengan baik. Bahkan, akses tol menuju kawasan industri sudah mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat.
“Sekarang tinggal pihak BYD yang melanjutkan. Masih ada sedikit kendala soal pembebasan lahan, tapi itu sedang kita fasilitasi,” jelasnya.
Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah, Dedi menyatakan akan segera mempertemukan pihak-pihak terkait, mulai dari perusahaan hingga warga, guna mempercepat proses pembebasan lahan. “Minggu depan saya jadwalkan pertemuan antara perusahaan dan warga. Mudah-mudahan selesai secepatnya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno sempat menyerukan agar pemerintah bersikap tegas terkait dugaan gangguan dari ormas dalam pembangunan pabrik BYD. Menurutnya, investasi asing strategis seperti ini harus dilindungi dari segala bentuk gangguan.
