Dalam rangka mendukung kemajuan industri batik, pemerintah terus meluncurkan berbagai inisiatif dan kebijakan yang dirancang untuk memperkuat ekosistem industri ini. Fokus utama diarahkan pada penguatan rantai pasok serta pembukaan akses pasar yang lebih luas, terutama bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) batik. Kementerian Perindustrian, melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA), mengambil peran aktif untuk meningkatkan daya saing industri batik di pasar domestik.
Komitmen Belanja Pemerintah untuk Produk Lokal
Direktur Jenderal IKMA, Reni Yanita, menegaskan komitmen pemerintah dalam memprioritaskan belanja produk dalam negeri, khususnya hasil produksi IKM batik. Hal ini disampaikan saat membuka Pameran Industri Batik Nusantara (IBN) 2024 di Plasa Industri, Jakarta, pada 19 November 2024. Salah satu langkah nyata dari kebijakan ini adalah kerja sama dengan Kementerian Agama untuk memberdayakan IKM Batik Cap sebagai pemasok seragam Batik Haji.
Melalui Surat Keputusan Menteri Agama No. 1083 Tahun 2023 dan SK Dirjen PHU No. 366 Tahun 2023, hanya 81 IKM terpilih yang mendapatkan izin produksi seragam haji tahun 2024. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 12 IKM yang berhasil memenangkan tender yang dilakukan oleh Bank Penerima Setoran (BPS). “Kami menyadari pentingnya dukungan pasar bagi IKM yang belum mendapatkan pesanan melalui tender. Oleh karena itu, pameran ini diharapkan menjadi solusi dengan mempertemukan mereka dengan mitra distribusi,” ujar Reni.
Pameran IBN 2024, yang berlangsung dari 19-22 November 2024, menjadi platform penting bagi sekitar 50 IKM batik. Selain memamerkan produk, acara ini juga menyelenggarakan sertifikasi Batikmark, business matching antara IKM batik dengan mitra distribusi, serta diskusi seputar penguatan ekosistem industri batik. Sebelumnya, pada Oktober, Ditjen IKMA telah membantu 14 IKM batik memperoleh sertifikat Batikmark, sebuah tanda yang menjamin kualitas dan otentisitas produk mereka.
Tantangan dan Peluang Industri Batik
Meskipun memiliki potensi besar, industri batik nasional menghadapi tantangan serius. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan penurunan ekspor batik sebesar 30% pada 2023 dibandingkan 2022. Tren ini berlanjut pada Triwulan II 2024, dengan kontraksi 33,72% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meski begitu, permintaan domestik yang terus meningkat menjadi harapan baru, terutama dengan meningkatnya penggunaan batik di kalangan generasi muda.
Untuk menjaga daya saing, Kemenperin terus mendorong sertifikasi Batikmark dan halal sebagai langkah menjaga kualitas produk. Selain itu, pengembangan pasar melalui program seperti penggunaan seragam batik untuk instansi pemerintah, termasuk KORPRI dan seragam jemaah haji, menjadi bagian dari strategi jangka panjang.
Dirjen IKMA menutup dengan optimisme bahwa dukungan terhadap IKM batik tidak hanya akan meningkatkan daya saing pasar dalam negeri, tetapi juga memperkuat posisi batik sebagai identitas budaya nasional. “Dengan sinergi dari berbagai pihak, kami yakin industri batik akan bangkit dan mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dengan produk berkualitas tinggi,” pungkas Reni.
Industri batik, sebagai simbol budaya Indonesia, tetap menjadi sektor strategis untuk dipertahankan dan dikembangkan, seiring dengan upaya pelestarian tradisi dan penggerak ekonomi lokal.
