Dana Pesangon yang beredar di Indonesia diperkirakan memiliki nilai mencapai Rp 100 triliun hingga Rp 150 triliun. Estimasi tersebut disampaikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan survei internal yang dilakukan terhadap potensi dana kompensasi pekerja di Tanah Air.
Deputi Komisioner Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Iwan Pasila, mengatakan besarnya potensi tersebut membutuhkan sistem pengelolaan yang mampu memperhitungkan berbagai kemungkinan pencairan manfaat. Hal itu disampaikannya dalam Diskusi Anggota Dewan Komisioner OJK di Bali, Rabu (18/11/2026).
Menurut Iwan, pengelolaan dana cadangan pesangon memiliki tantangan tersendiri karena terdapat sekitar 23 kondisi yang dapat memicu pencairan manfaat. Salah satu di antaranya adalah ketika pekerja mencapai usia pensiun.
Namun, kewajiban pembayaran juga bisa muncul lebih awal apabila pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Situasi tersebut membuat pengelola harus menyiapkan dana yang cukup untuk memenuhi hak pekerja tanpa harus menunggu masa pensiun tiba.
Iwan menjelaskan, strategi investasi untuk mengelola dana kompensasi tidak bisa hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan sebesar-besarnya. Pengelola juga perlu menyesuaikan penempatan investasi dengan karakteristik kewajiban pembayaran yang sewaktu-waktu dapat muncul.
Ia menekankan pentingnya menjaga ketersediaan likuiditas agar dana dapat dicairkan ketika dibutuhkan. Perhitungan tersebut juga harus mencakup kemungkinan terjadinya PHK dalam skala besar yang berpotensi memicu pembayaran pesangon secara bersamaan.
Dana Pesangon Jadi Perhatian OJK dalam Penguatan Industri Dana Pensiun
Persoalan pengelolaan dana pesangon sebelumnya juga disoroti Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono. Ia mengingatkan adanya risiko penyusutan industri dana pensiun apabila dana cadangan pesangon yang selama ini dikelola Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dipindahkan ke lembaga khusus bentukan pemerintah.
Ogi menilai pemindahan tersebut berpotensi mengurangi jumlah dana yang dikelola industri DPLK. Dampaknya, perkembangan industri dana pensiun justru bisa mengalami tekanan karena sebagian portofolio yang selama ini dikelola lembaga tersebut berpindah ke institusi lain.
Dalam diskusi di Bali, Selasa (17/11/2026), Ogi menyampaikan bahwa dana cadangan pesangon sebaiknya tetap ditempatkan sebagai bagian dari program dana pensiun. Dengan demikian, pengelolaannya dapat dilakukan oleh lembaga penyelenggara dana pensiun yang sudah beroperasi.
Menurutnya, penyelenggara program tetap dapat dibuka bagi berbagai lembaga yang memenuhi ketentuan. Namun, pengelolaan dana tersebut perlu berada dalam kerangka kelembagaan dana pensiun.
Pandangan OJK ini menunjukkan pentingnya menentukan skema pengelolaan yang tepat agar kewajiban perusahaan terhadap pekerja tetap terpenuhi. Di saat bersamaan, keberadaan dana pesangon juga diharapkan dapat mendukung keberlanjutan industri dana pensiun nasional.
