Ancaman Kerugian Scam di Indonesia terus menjadi perhatian pemerintah seiring meningkatnya nilai kerugian yang dialami masyarakat akibat penipuan digital. Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, Kerugian Scam diperkirakan telah mencapai sekitar Rp7,5 triliun. Kondisi tersebut mendorong perlunya penguatan sistem perlindungan konsumen melalui kolaborasi antara pemerintah, operator telekomunikasi, dan penyedia layanan digital.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menilai tren kejahatan siber berkembang semakin cepat dengan modus yang kian sulit dikenali. Menurutnya, pelaku kini tidak hanya mengandalkan pesan singkat atau tautan palsu, tetapi juga memanfaatkan teknologi terbaru untuk meyakinkan calon korbannya.
Ia mengungkapkan, angka Kerugian Scam terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Data yang dirilis Global Anti-Scam Alliance menunjukkan nilai kerugian masyarakat Indonesia akibat penipuan dan spam telah mencapai triliunan rupiah. Fakta tersebut menjadi sinyal bahwa perlindungan terhadap pengguna layanan digital harus diperkuat.
Nezar menjelaskan, kelompok lanjut usia menjadi salah satu sasaran yang paling rentan. Pelaku memanfaatkan rendahnya kewaspadaan sebagian masyarakat dengan menyamar sebagai kerabat, petugas resmi, hingga pejabat pemerintah. Bahkan, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) membuat pelaku mampu meniru suara seseorang sehingga aksi penipuan terdengar lebih meyakinkan.
Pemerintah Dorong Sistem Anti-Scam di Sektor Telekomunikasi
Untuk menekan Kerugian Scam, pemerintah meminta seluruh perusahaan telekomunikasi mengambil langkah nyata dalam memperkuat sistem keamanan bagi pelanggan. Operator diharapkan menghadirkan fitur anti-scam yang mampu mendeteksi serta menyaring panggilan maupun pesan mencurigakan sebelum diterima pengguna.
Menurut Nezar, bentuk perlindungan tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai pendekatan, baik dalam bentuk aplikasi keamanan maupun teknologi lain yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing perusahaan. Pemerintah tidak menetapkan satu model tertentu, melainkan memberikan ruang bagi penyedia layanan untuk menentukan solusi yang paling efektif.
Pendekatan tersebut dinilai penting karena karakteristik ancaman siber terus berubah mengikuti perkembangan teknologi. Dengan sistem keamanan yang terus diperbarui, peluang pelaku melakukan penipuan diharapkan dapat ditekan secara signifikan.
Selain memperkuat teknologi, pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat menerima telepon, pesan singkat, atau tautan dari pihak yang tidak dikenal. Verifikasi informasi sebelum memberikan data pribadi maupun melakukan transaksi menjadi langkah sederhana yang dapat mengurangi Kerugian Scam.
