Pada Jumat (26/7) di Sao Paulo, Brazil, para menteri keuangan dari seluruh dunia yang tergabung dalam forum G20 mengeluarkan deklarasi bersama yang menyatakan komitmen untuk meningkatkan efektivitas penarikan pajak dari para miliarder terkaya di dunia.
Menteri keuangan dan bankir sentral dari 20 negara dengan perekonomian terbesar sepakat untuk memastikan perpajakan yang adil bagi “individu dengan kekayaan bersih sangat tinggi” dalam komunike mereka serta deklarasi terpisah mengenai kerja sama pajak internasional.
Komitmen untuk Pajak yang Lebih Adil
“Kami akan bekerja sama untuk memastikan bahwa individu dengan kekayaan bersih sangat tinggi dikenai pajak secara efektif,” bunyi draf akhir deklarasi menteri G20 di Rio de Janeiro, seperti dilaporkan oleh Reuters. Namun, terdapat perdebatan mengenai apakah komitmen ini akan diimplementasikan melalui pembicaraan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau melalui Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).
Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengungkapkan kepada Reuters di sela-sela pertemuan G20 bahwa dia yakin OECD, yang telah memimpin negosiasi untuk kesepakatan pajak perusahaan global, lebih mampu menangani pembicaraan semacam ini. “Kami tidak ingin hal ini dialihkan ke PBB,” kata Yellen, menambahkan bahwa OECD adalah organisasi berbasis konsensus. “Kami telah membuat banyak kemajuan, dan PBB tidak memiliki keahlian teknis untuk melakukan ini.”
Tanggapan dari Negara Berkembang
Pejabat Kementerian Keuangan Brasil, Guilherme Mello, menyatakan bahwa Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Kerja Sama Pajak Internasional merupakan kemenangan bagi negara-negara berkembang yang sebagian besar bukan anggota OECD. Namun, Mello mengakui baik OECD maupun PBB sebagai forum yang sah, dan mengatakan bahwa diskusi mengenai cara mengenakan pajak yang efektif kepada para miliarder dunia adalah langkah maju, apapun forumnya.
“Bentuk yang akan diambil bergantung pada banyaknya dialog yang akan diadakan,” tambahnya.
Meski begitu, banyak pengamat tetap skeptis tentang keberhasilan penerapan “pajak miliarder” global yang menargetkan kekayaan terbesar di dunia. Mereka berpendapat bahwa meskipun ada niat baik dan komitmen dari para pemimpin dunia, pelaksanaan di lapangan seringkali menghadapi berbagai tantangan, termasuk perbedaan kebijakan pajak antar negara, kepentingan politik, dan kemungkinan adanya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh para miliarder untuk menghindari pajak.
Langkah ini, meskipun ambisius, dianggap sebagai langkah awal penting dalam mencapai keadilan pajak global. Dengan terus mendorong dialog dan kerja sama internasional, ada harapan bahwa sistem perpajakan yang lebih adil dan efektif dapat terwujud di masa depan.
