Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendorong kerjasama antar pemangku kepentingan untuk secara aktif mengatasi dampak perubahan iklim. Dalam pandangannya, pertemuan dan seminar saja tidak cukup, langkah nyata yang kredibel dan efektif diperlukan.
Menkeu Sri Mulyani menyampaikan hal ini pada Pertemuan Nasional RBP REDD+ Tahun 2024 di Jakarta pada Rabu (21/02/2024). Ia menekankan perlunya tindakan konkret untuk menghadapi potensi malapetaka perubahan iklim, bukan hanya retorika dalam pertemuan.
Ancaman Kerusakan Akibat Perubahan Iklim
Dalam paparannya, Menkeu kembali mengingatkan tentang ancaman kerusakan yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Dampak ini tidak hanya memengaruhi kehidupan manusia secara umum tetapi juga berdampak signifikan pada sektor ekonomi dan keuangan.
“Estimasi menunjukkan bahwa dampak perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut dapat berdampak pada ekonomi kita antara 0,66% hingga 3,45% dari GDP. Dengan GDP sekitar Rp20,6 ribu triliun, kita berbicara tentang potensi kerugian mencapai Rp600,45 triliun,” ungkapnya, memberikan gambaran konkret tentang besarnya dampak ekonomi yang bisa terjadi.
Menkeu juga menyampaikan bahwa Indonesia telah secara sistematis berusaha menghindari malapetaka perubahan iklim dan mendapatkan pengakuan serta kompensasi internasional.
Salah satunya melalui Green Climate Fund dengan pembayaran berbasis kinerja dari REDD+.
Namun, Menkeu menegaskan bahwa mitigasi dampak perubahan iklim tidak hanya tergantung pada pembayaran lembaga internasional. Tetapi, melibatkan kebijakan dan regulasi internal yang kuat.
Inklusivitas, dengan partisipasi semua lapisan masyarakat dan stakeholder, dianggap sebagai faktor penting dalam menghadapi perubahan iklim.
Kebijakan Pemerintah Pusat dan Harapan pada Pemerintah Daerah
Menkeu merincikan sejumlah kebijakan pemerintah pusat, seperti climate budget tagging, sukuk hijau, pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), dan pendanaan multilateral seperti Global Environment Facility (GEF).
Beliau berharap agar pemerintah daerah memiliki komitmen kuat dan peran yang sama melalui climate budget tagging di tingkat regional.
Menkeu mendorong pertukaran ide, pengalaman, dan pengetahuan dalam forum tersebut, terutama dalam bidang pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan.
Tujuannya agar setiap provinsi di Indonesia dapat menjadi juara dalam program perubahan iklim, menciptakan dampak positif yang lebih luas. Dengan demikian, dapat dihasilkan solusi yang holistik dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim di masa depan.
