Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan Shopee, Lazada, dan Tokopedia tidak termasuk dalam daftar platform yang menjadi sasaran penerapan Pajak Digital Luar Negeri melalui Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPPTDLN). Kebijakan yang mulai diterapkan pada 9 November 2026 tersebut secara khusus menyasar perusahaan asing penyedia barang dan jasa digital yang melayani konsumen di Indonesia.
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menjelaskan bahwa sistem baru ini dirancang untuk menjangkau ribuan penyedia layanan digital dari luar Indonesia. Target tersebut berada di luar 261 perusahaan yang sebelumnya telah terdaftar secara sukarela sebagai pemungut pajak transaksi digital.
Bimo menegaskan bahwa marketplace lokal tidak menjadi bagian dari kebijakan tersebut. Menurutnya, pengenaan pajak melalui SPPTDLN ditujukan kepada perusahaan asing yang menawarkan produk maupun layanan digital kepada masyarakat Indonesia.
Sejumlah perusahaan yang masuk dalam cakupan kebijakan ini antara lain penyedia perangkat lunak, aplikasi, gim daring, serta layanan hiburan berbasis internet. Beberapa nama yang disebut meliputi Netflix, Spotify, Snapchat, Google, dan YouTube.
Penerapan Pajak Digital Luar Negeri dilakukan dengan memanfaatkan informasi transaksi dari saluran pembayaran. Data tersebut digunakan untuk membantu administrasi pemungutan pajak atas pembelian produk digital dari perusahaan asing oleh konsumen di dalam negeri.
Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berharap pengawasan transaksi digital lintas negara dapat berjalan lebih efektif. Terlebih, aktivitas konsumsi layanan digital asing terus berkembang seiring meningkatnya penggunaan internet dan berbagai aplikasi dalam kehidupan sehari-hari.
Pajak Digital Luar Negeri Masih Membutuhkan Penguatan Sistem
Meski implementasi SPPTDLN telah dimulai, DJP mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan teknis yang perlu diselesaikan. Salah satu tantangan utamanya berkaitan dengan kesiapan infrastruktur serta integrasi data antarsistem yang terlibat.
Bimo mengungkapkan, hingga saat ini baru lima bank dan satu perusahaan teknologi finansial atau fintech yang telah terhubung dengan sistem tersebut. Jumlah ini masih akan diperluas agar proses pertukaran informasi transaksi dapat menjangkau lebih banyak kanal pembayaran.
DJP juga tengah melakukan penyesuaian integrasi antara sistem penyedia data, SPPTDLN, dan Coretax. Penyempurnaan diperlukan supaya proses administrasi Pajak Digital Luar Negeri berjalan lebih optimal dan tidak terkendala perbedaan mekanisme antarsistem.
Untuk mendukung pengembangan tersebut, DJP bekerja sama dengan PT Jalin Pembayaran Nusantara sebagai pengelola SPPTDLN. Kedua pihak akan memperluas konektivitas sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai kebutuhan teknis.
Pemerintah juga berkomitmen menyampaikan perkembangan penerapan kebijakan secara berkala melalui keterangan resmi bersama Jalin.
Penegasan DJP ini sekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai kemungkinan marketplace lokal ikut terdampak. Melalui skema Pajak Digital Luar Negeri, pemerintah tetap memusatkan perhatian pada transaksi produk dan jasa digital dari perusahaan asing, bukan platform perdagangan elektronik dalam negeri.
