Kebijakan kerja jarak jauh kembali menjadi sorotan di kawasan Asia Tenggara. Dalam Daftar Negara yang WFH, Indonesia menjadi salah satu negara yang lebih dulu menerapkan skema work from home (WFH) sebagai bagian dari strategi penghematan energi di tengah gejolak global.
Pemerintah Indonesia telah mengatur pola kerja aparatur sipil negara (ASN) dengan skema bekerja dari rumah satu hari dalam sepekan. Kebijakan ini juga dianjurkan untuk diikuti oleh sektor swasta guna menekan konsumsi bahan bakar, terutama di tengah tekanan harga energi akibat konflik di Timur Tengah.
Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Dalam Daftar Negara yang WFH, sejumlah negara di kawasan ASEAN turut mengambil langkah serupa. Malaysia, Thailand, Vietnam, hingga Filipina mulai mendorong penerapan kerja fleksibel sebagai respons atas meningkatnya harga minyak dunia.
Malaysia, misalnya, resmi memberlakukan kebijakan WFH mulai pertengahan April 2026. Kebijakan tersebut berlaku bagi pegawai pemerintah, badan usaha milik negara, hingga entitas hukum lainnya. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk menekan konsumsi bahan bakar sekaligus menjaga stabilitas pasokan energi nasional.
Selain itu, pemerintah Malaysia juga melakukan penyesuaian pada kebijakan subsidi bahan bakar. Kuota subsidi yang sebelumnya mencapai 300 liter per bulan kini dikurangi menjadi 200 liter, seiring meningkatnya tekanan pada anggaran negara akibat lonjakan harga minyak global.
Negara ASEAN Perkuat Kebijakan Hemat Energi
Dalam Daftar Negara yang WFH, Thailand juga termasuk negara yang aktif menerapkan kebijakan serupa. Pemerintah setempat menginstruksikan ASN dan sebagian sektor swasta untuk bekerja dari rumah sejak Maret 2026. Kebijakan ini disertai dengan sejumlah langkah penghematan energi lainnya, seperti pembatasan perjalanan dinas ke luar negeri serta pengurangan penggunaan listrik di gedung pemerintahan.
Tak hanya itu, pegawai juga didorong untuk menggunakan fasilitas sederhana seperti tangga dibandingkan lift guna menghemat energi. Namun, layanan publik yang bersifat esensial tetap berjalan normal dengan kehadiran langsung di kantor.
Vietnam pun mengambil pendekatan serupa. Pemerintahnya mendorong masyarakat untuk bekerja dari rumah sekaligus mengoptimalkan penggunaan transportasi umum guna menekan konsumsi energi nasional.
Sementara itu, Filipina memilih skema yang sedikit berbeda. Pemerintah setempat menerapkan sistem kerja empat hari dalam sepekan bagi ASN sejak awal Maret 2026. Kebijakan ini bersifat sementara dan tidak berlaku untuk sektor layanan darurat maupun pekerjaan yang bersifat krusial.
Selain pengaturan jam kerja, kantor-kantor pemerintah di Filipina juga diwajibkan mengatur suhu pendingin ruangan minimal 24 derajat Celsius sebagai bagian dari efisiensi energi.
