Transformasi ekonomi melalui hilirisasi komoditas nilam dinilai mampu menjadi motor penggerak baru bagi pertumbuhan usaha kecil dan menengah di Indonesia. Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Temmy Satya Permana, menegaskan bahwa hilirisasi tidak hanya soal industrialisasi, tetapi strategi penting untuk meningkatkan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, serta mendorong daya saing produk lokal di pasar global.
“Hilirisasi komoditas nilam merupakan kunci agar produk kita tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah. Nilai tambah yang tercipta dari hilirisasi dapat membuka kesempatan kerja dan membawa kesejahteraan yang lebih luas,” ujar Temmy saat membuka kegiatan Pemanfaatan Teknologi Produksi bagi Usaha Skala Kecil Komoditas Atsiri serta Business Matching Pembiayaan & Investasi UMKM Atsiri Program BISLAF (Bisnis Layak Funding) secara virtual dari Manado, Rabu (17/9/2025).
Berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian tahun 2025, Indonesia masih menjadi salah satu produsen utama minyak atsiri dunia, khususnya nilam. Produk ini menyumbang sekitar 54 persen dari total ekspor minyak atsiri Indonesia dengan nilai mencapai 141,32 juta dolar AS atau setara Rp2,32 triliun. Industri ini juga menyerap lebih dari 200 ribu tenaga kerja, mayoritas berasal dari pelaku UMKM dan petani kecil.
Nilam, Komoditas Strategis dengan Tren Ekspor Positif
Data Kementerian Pertanian pada 2024 menunjukkan bahwa ekspor nilam terus menunjukkan tren positif sejak 2019, dengan rata-rata pertumbuhan 0,88 persen per tahun hingga 2027. Permintaan pasar internasional semakin meningkat seiring tren gaya hidup kembali ke produk alami (back to nature) dan melonjaknya kebutuhan industri berbahan dasar organik.
Meski demikian, Temmy mengakui sebagian besar hasil produksi nilam di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, hingga Sulawesi masih dipasarkan dalam bentuk mentah. Kondisi ini membuat nilai tambah produk kurang optimal. “Dengan hilirisasi, nilam bisa diolah menjadi produk turunan bernilai tinggi, sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global,” jelasnya.
Ia menekankan, hilirisasi harus berjalan beriringan dengan riset, inovasi, serta dukungan pembiayaan yang memadai. Untuk itu, Kementerian UMKM tengah menyiapkan sejumlah inisiatif, termasuk program Help Me Grow dan pengembangan platform asistensi digital. Platform ini diharapkan menjadi sarana pembinaan teknis dan manajerial bagi usaha kecil dalam meningkatkan kapasitas produksi.
Peran Pembiayaan dalam Mendorong Hilirisasi
Temmy juga menyoroti tantangan akses modal bagi UMKM. Per Mei 2025, penyaluran kredit perbankan kepada sektor UMKM baru mencapai Rp1.503 triliun atau 18,5 persen dari total kredit perbankan. Angka ini masih jauh dari target pemerintah yang ingin menaikkan rasio kredit UMKM hingga 30 persen.
Untuk memperluas akses pembiayaan, pemerintah menempatkan dana sebesar Rp200 triliun di bank-bank Himbara. Skema ini diharapkan memberi peluang lebih besar bagi pelaku UMKM, termasuk di sektor minyak atsiri. Dalam pendataan awal, kebutuhan pembiayaan untuk pengembangan hilirisasi nilam diperkirakan mencapai Rp22,5 miliar.
Melalui rangkaian Workshop dan Business Matching Pembiayaan Program BISLAF, para pelaku UMKM diberi kesempatan menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan, di antaranya BRI, BSI, BNI, dan Bank SulutGo. “Dengan dukungan pembiayaan yang tepat, hilirisasi bisa benar-benar terwujud, dan UMKM minyak atsiri akan memiliki peran lebih besar dalam rantai pasok global,” kata Temmy menegaskan.
