 mewajibkan kepada pengguna telpon selular agar melakukan registrasi pada nomor yang digunakan. Bila tidak melakukan registrasi maka kartu pun akan diblokir.){kind=link}
Berempat.com – Saat ini pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mewajibkan kepada pengguna telpon selular agar melakukan registrasi pada nomor yang digunakan. Bila tidak melakukan registrasi maka kartu pun akan diblokir.
Namun, ada lagi aturan lain yang dianggap memberatkan oleh para pengusaha konter pulsa, yaitu pembatasan 3 Simcard hanya untuk 1 NIK. Bagi para pengusaha konter pulsa, aturan ini sangat memberatkan karena dapat menurunkan omset mereka.
Karena itu, beberapa pengusaha konter pulsa yang tergabung dalam sebuah asosiasi pun mulai gencar melakukan protes. Di wilayah Yogyakarta, Kesatuan Niaga Celuler Indonesia (KNCI) melakukan unjuk rasa di Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Senin (2/4).
“Kartu perdana merupakan komoditas seluler yang memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan,” ujar Humas KNCI DIY Ardana Aryana di sela-sela aksi yang sempat menimbulkan kemacetan panjang itu.
Ardana berpendapat, aturan pembatasan kepemilikan kartu bagi setiap orang akan memberikan dampak buruk bagi para pengusaha konter pulsa. Kerugian bahkan diklaim dapat dirasakan langsung. Pasalnya, pendapatan outlet lebih signifikan dari kartu perdana.
Ardana bahkan berani mengklaim bila dapat membuat 5 juta orang menjadi pengangguran.
“Ini berarti sekitar 5 juta warga yang selama ini bergantung pada usaha outlet seluler akan menganggur,” tegasnya.
Selain di Jogja, KNCI juga menggelar aksinya di Aceh pada Senin (2/4). Koordinator Komunitas Outlet Banda Aceh Raya (Kobar), Zainuddin mengatakan, kebijakan pemerintah itu akan merugikan para pedagang seluler yang masuk golongan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
“Ini berpengaruh terhadap banyaknya pengangguran di Aceh jika para pedagang harus gulung tikar,” tukas Zainuddin.
Menurut Zainuddin, saat ini terdapat hampir 3 ribu gerai konter pulsa yang tersebar di Aceh. Dari jumlah tersebut diperkirakan ada 5-6 ribu pekerja. Karena itu, menurutnya, bila apa yang dicemaskan ini tak direspon pemerintah, maka akan berdampak pada penyempitan ekonomi bagi masyarakat Aceh.
“Berdampak gulung tikar tiga ribu outlet seluruh Aceh. Ini merupakan bencana bagi rakyat,” ujarnya.
