Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, memberikan tanggapan yang rinci terhadap kritik yang dilontarkan oleh Calon Presiden Republik Indonesia, Anies Baswedan, terkait proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
Bahil Lahadalia menegaskan bahwa kritik Anies tidak akan memberikan dampak negatif terhadap iklim investasi di wilayah tersebut.
Dalam pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (27/11/2023), Bahil Lahadalia menjelaskan bahwa pemindahan ibu kota negara merupakan keputusan yang didasarkan pada undang-undang. Bahkan, partai politik pendukung Anies Baswedan, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), turut mendukung UU IKN.
“Pemindahan ibu kota ini sesuai dengan undang-undang, dan PKB juga setuju. Jadi, di negara ini, segala sesuatu harus berdasarkan pada undang-undang yang berlaku,” tegas Bahil. Dia menyatakan keyakinannya bahwa investor tidak akan terganggu oleh kontroversi seputar pemindahan ibu kota.
Tetap Menerima Kritik dan Saran
Namun, Bahil juga mengakui bahwa dalam implementasi undang-undang, seringkali diperlukan penyesuaian dan perbaikan. Dia menyambut kritik dan saran sebagai bagian dari dinamika pemerintahan.
“Proses perbaikan dan penyesuaian merupakan hal yang wajar dalam pembangunan. Itulah bagian dari keberanian untuk melakukan perubahan demi kebaikan bersama,” ujar Bahil.
Di sisi lain, Anies Baswedan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus menyoroti proyek pembangunan IKN. Anies mengkritik bahwa IKN tidak sejalan dengan tujuan pemerataan yang diumumkan oleh pemerintahan Jokowi. Menurutnya, membangun kota baru di tengah hutan tidak akan menciptakan pemerataan, melainkan justru dapat menimbulkan ketimpangan.
Sementara itu, Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, mengungkapkan tiga alasan penolakan terhadap pemindahan ibu kota. Pertama, aspek historis, di mana Jakarta memiliki makna sejarah penting dalam perjuangan kemerdekaan.
Kedua, dari sudut pandang pembangunan, PKS lebih menekankan pemerataan melalui pengembangan ekonomi di kota kecil.
Ketiga, dari perspektif keberlanjutan, PKS menilai perlu menjaga lingkungan dan memprioritaskan pertumbuhan ekonomi hijau di Pulau Kalimantan.
Dengan adanya polemik dan berbagai pandangan yang saling berbeda, proyek IKN masih menjadi perbincangan hangat dalam ranah politik dan pembangunan nasional.
