 sebesar 10 persen. Namun, penambahan){kind=link}
Pemerintah Indonesia berencana untuk meningkatkan kepemilikan sahamnya di PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 10 persen. Namun, penambahan ini hanya akan dilakukan setelah tahun 2041 saat izin operasi PTFI diperpanjang. “Ya nanti sesudah 2041, kan ini sudah masuk dalam perjanjian,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, di kantornya di Jakarta pada Jumat (5/5/2023).
Saat ini, Freeport Indonesia telah memperoleh izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang diperpanjang dua kali selama 10 tahun, hingga 2041. Saat ini, pemerintah Indonesia memiliki 51 persen saham di PTFI. Dengan penambahan 10 persen tersebut, porsi kepemilikan saham pemerintah di PTFI akan menjadi 61 persen. Arifin menjelaskan bahwa selama tambang terintegrasi dengan smelter dan terdapat cadangan, perusahaan tambang tersebut dapat mengajukan perpanjangan izin operasi.
Freeport Indonesia telah mengajukan perpanjangan izin operasi setelah tahun 2041. Pemerintah sedang membahas detail terkait perpanjangan izin tersebut, termasuk peraturan yang akan menjadi dasar hukumnya. Menurut Arifin, izin operasi biasanya diberikan per 10 tahun, namun dapat lebih rendah tergantung pada jumlah cadangan tambang. “Izin yang ada sekarang berlaku hingga 2041. Jadi, dalam aturannya, jika tambang terintegrasi dan memiliki cadangan yang memadai, mereka dapat meminta perpanjangan izin,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menyebutkan ada dua persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh PTFI untuk mendapatkan perpanjangan izin operasi setelah tahun 2041. Persyaratan tersebut mencakup penambahan satu direktur yang berasal dari Papua, menyelesaikan pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur, serta rencana pembangunan smelter tambahan di Papua ke depannya. “Kami akan melanjutkan upaya hilirisasi di Indonesia. Kami tidak ingin terus mengirimkan bahan baku ke luar negeri, oleh karena itu kami mendorong penyelesaian pembangunan smelter sesegera mungkin,” ujar Erick dalam acara pertemuan dengan media di Kementerian BUMN, Jakarta, pada Rabu (3/5/2023).
