Topik: Terkait

Jakarta - Fraksi PKS DPR RI menolak pembahasan lebih lanjut revisi kedua atas Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) dan minta pendalaman dulu. Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, menyebut revisi UU PPP ini merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat. "Berkaitan dengan Metode Omnibus yang dimasukkan...

Jakarta - Klaim Menteri BUMN Erick Tohir yang menyatakan sub-holding Pertamina menemukan sumber migas baru sebesar 204 juta barel dipertanyakan DPR. Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengaku hingga saat ini belum ada laporan resmi ke Komisi VII DPR terkait temuan itu. Sehingga kita belum dapat merespon kebenaran kabar tersebut. "Komisi VII secara khusus belum dilaporkan. Kita tidak tahu pasti dimana...