Anggaran Proyek Strategis Nasional (PSN) yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan program pemerintah di Indonesia ternyata sebagian besar masuk ke kantong pribadi Aparatur Sipil Negara(ASN) dan politikus. Hal ini terungkap dalam laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dirilis pada tahun 2023. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengungkapkan bahwa sekitar 36,67 persen dari anggaran PSN digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk pembangunan proyek yang seharusnya.
Temuan ini memicu kemarahan dari mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu. Dalam sebuah postingan di akun media sosial pribadinya, Said Didu mengungkapkan rasa marahnya terhadap temuan PPATK tersebut. Ia menyoroti beberapa proyek PSN yang diduga telah menjadi bancakan dan menghabiskan dana hingga ratusan triliun rupiah. Proyek-proyek tersebut antara lain proyek jalan tol, penanganan Covid-19, bandara, bendungan, irigasi, dan lain sebagainya.
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menjelaskan bahwa temuan tersebut didasarkan pada analisis terhadap 1.847 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang diterima selama periode Januari hingga November 2023. Total ada 1.178 Laporan Hasil Analisis (LHA) yang terkait dengan data tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar anggaran PSN digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk memajukan pembangunan negara.
Penggelapan dana Proyek Strategis Nasional
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, juga memberikan informasi terkait proyek PSN. Hingga akhir tahun 2023, terdapat 30 proyek dan 9 program PSN yang sudah beroperasi sebagian. Selain itu, terdapat 50 proyek dalam tahap konstruksi, 4 proyek dalam tahap transaksi, serta 37 proyek dan 4 program dalam tahap penyiapan. Pemerintah juga berencana menambahkan proyek PSN lainnya, seperti mega proyek Tanggul Pantai dan Tanggul Laut (Giant Sea Wall).
Temuan ini menunjukkan adanya masalah serius dalam pengelolaan anggaran publik di Indonesia. Pengalihan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan proyek yang bermanfaat bagi masyarakat menjadi alasan untuk keuntungan pribadi merupakan tindakan yang merugikan negara dan rakyat. Langkah-langkah perbaikan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat perlu diambil untuk mencegah korupsi dalam penggunaan anggaran publik dan memastikan bahwa anggaran PSN benar-benar digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi negara dan masyarakat.
