Sabtu, November 30, 2024
Top Mortar Gak Takut Hujan
Beranda blog Halaman 79

Pesta Bergoyang 2024: Harapan dan Dukungan untuk Meningkatkan Pariwisata Bali

Menparekraf/Kabaparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno, memberikan dukungan penuh terhadap “Pesta Bergoyang” yang rencananya akan diselenggarakan pada 25 Februari 2024 di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Bali. Acara ini diharapkan dapat menjadi langkah baru dalam mengembangkan daya tarik pariwisata di Pulau Dewata.

Dalam Weekly Press Briefing di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Senin (12/2/2024), Menparekraf Sandiaga menyatakan bahwa Bali dipilih sebagai kota pertama dalam rangkaian roadshow “Pesta Bergoyang”. Selanjutnya, acara ini akan merambah ke Semarang, Surabaya, Bandung, dan beberapa kota lain di Indonesia.

“Pesta Bergoyang 2024” bukan sekadar konser, melainkan sebuah perayaan budaya yang meriah dengan nuansa Nusantara. Acara ini menawarkan berbagai aktivitas, mulai dari Festival Musik hingga kegiatan seru berhadiah yang dapat dinikmati oleh masyarakat.

Menparekraf menggarisbawahi bahwa pariwisata Bali perlu inovasi, termasuk pengembangan daya tarik wisata baru dan program insentif, agar wisatawan tetap tertarik berkunjung ke Bali. “Pariwisata di Bali membutuhkan insentif-insentif, sentuhan, dan kehadiran program-program yang bisa lebih banyak mendatangkan event berkualitas internasional,” ujarnya.

Event dan Konser di Bali Sebagai Destinasi Favorit Wisatawan

Bali, sebagai destinasi wisata favorit baik untuk wisatawan lokal maupun mancanegara, memerlukan dukungan melalui program dan event berkualitas. Harapannya, kehadiran event seperti “Pesta Bergoyang” dapat mempercepat pencapaian target pembukaan 4,4 juta lapangan kerja pada tahun 2024.

Ketua Dewan Pembina “Pesta Bergoyang,” Bayu Agustianto, menjelaskan bahwa Bali dipilih sebagai tuan rumah pertama berdasarkan masukan dari masyarakat Bali dan pengalaman Bali dalam menggelar berbagai event internasional. Acara ini bekerja sama dengan 50 UMKM yang mendukung, dengan tujuan mempromosikan pariwisata Bali melalui kegiatan bertemakan nusantara.

Fadzrian Rafiq, Ketua Pelaksana “Pesta Bergoyang” dan Ketua MASATA (Masyarakat Sadar Wisata) Andi Azwan, mendorong UMKM dan pelaku Ekonomi Kreatif serta masyarakat untuk beralih ke transaksi digital menggunakan QRIS. “Kami mengajak masyarakat untuk melakukan transaksi menggunakan QRIS, hal ini guna memberikan terobosan kepada pelaku UMKM dan Ekonomi Kreatif agar UMKM Go-Digital,” ujar Rafiq.

Dengan harga tiket Rp140.000,- sampai Rp.175.000,-, penggemar musik dapat menikmati penampilan memukau dari musisi ternama seperti Kangen Band, NDX AKA, dan DJ Mahesa yang akan menyajikan alunan musik untuk menghibur pengunjung. Ayo bergabung dan nikmati “Pesta Bergoyang 2024” yang tidak hanya menghibur tetapi juga mendukung pengembangan pariwisata Bali yang inovatif dan berkesinambungan.

Dampak Lonjakan Harga, Ritel Modern Kesulitan Pasokan Beras

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy N Mandey, mengakui bahwa pasokan stok beras di gerai ritel modern di beberapa daerah saat ini langka.

Roy menyebutkan bahwa situasi ini terjadi karena para peritel mengalami kesulitan dalam memperoleh pasokan beras medium SPHP Bulog dan beras premium lokal.

Menurut Roy, masalah ini semakin diperparah dengan lonjakan harga beras dari para produsen, yang membuat peritel enggan untuk memasok dan menjual dengan kerugian.

Hal ini berkaitan dengan aturan yang melarang penjualan barang di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Sejumlah peritel mengalami kekosongan karena pasokan dari SPHP tidak lancar. Selain itu, kenaikan harga secara komersial membuat peritel enggan menjual dengan kerugian,” ujar Roy ketika diwawancara di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, pada Senin (12/2/2024).

Keterlibatan Pemerintah Sebagai Wasit

Aprindo berharap agar pemerintah dapat turun tangan untuk mengatasi agar harga jual beras dari produsen tidak terlalu tinggi. “Kami berharap pemerintah dapat berperan sebagai wasit untuk mengatur produsen agar harga tidak terlalu tinggi, sehingga kami tidak menjual dengan kerugian,” tambahnya.

Roy juga menjelaskan bahwa kondisi ini menyebabkan peritel tidak dapat memasok beras komersial, selain karena keterbatasan pasokan di pasaran.

“Beberapa peritel kemarin tidak dapat memesan beras komersial karena harganya terlalu tinggi. Ini akan membuat kami mengalami kerugian,” katanya.

Sementara itu, ada ketentuan bagi peritel untuk menjual beras dengan mengacu pada harga HET. Aprindo sebelumnya berharap agar ada relaksasi terhadap HET sebagai respons terhadap kondisi saat ini untuk jangka waktu tertentu.

“Oleh karena itu, kami berharap agar kebijakan HET dapat direlaksasikan untuk sementara waktu jika tidak ada solusi yang ditemukan. Ini menjadi penyebab kelangkaan beras, karena menjual dengan mengikuti HET akan mengakibatkan kerugian. Misalnya, harga komersial Rp 16 ribu per kilogram, tetapi jika dijual dengan harga Rp 15.500, akan mengakibatkan kerugian bagi peritel,” jelasnya.

Dalam menghadapi kelangkaan beras di gerai ritel modern, Aprindo mengambil pendekatan proaktif dengan menganalisis kondisi pasar, menuntut relaksasi HET, dan melibatkan pemerintah sebagai wasit. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan solusi konkret dan mendorong stabilitas pasokan beras di tingkat ritel.

Sutradara Dirty Vote, mengungkapkan alasan di balik keputusan merilis film tersebut di awal masa tenang Pemilu.

Sutradara Dirty Vote, mengungkapkan alasan di balik keputusan merilis film tersebut di awal masa tenang Pemilu, Sutradara film dokumenter Dirty Vote, Dandhy Dwi Laksono, menjelaskan alasan di balik keputusan untuk membuat dan merilis film tersebut di awal masa tenang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Dandhy berharap film tersebut dapat menjadi sumber edukasi bagi masyarakat menjelang pemungutan suara yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Dalam keterangannya kepada pers pada Minggu (11/2/2024), Dandhy menyatakan harapannya bahwa Dirty Vote akan menjadi tontonan yang reflektif selama masa tenang pemilu. Ia berharap bahwa dalam tiga hari krusial menjelang hari pemilihan, film ini akan memberikan pemahaman kepada publik dan memicu banyak ruang diskusi dan forum yang diadakan.

Sutradara Dirty Vote, Dandhy Dwi Laksono, Mengungkap Alasan Strategis Di Balik Keputusan Merilis Film Dokumenter

Dandhy juga berharap bahwa semua elemen masyarakat dapat untuk sementara waktu mengesampingkan dukungan politik terhadap calon presiden dan wakil presiden, dan membuka diri untuk menyimak isi dari dokumenter ini. Ia mengatakan, “Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres. Tapi hari ini, saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara.” Dirty Vote mengangkat isu potensi kecurangan dalam proses Pemilu dan Pilpres 2024. Film ini pertama kali ditayangkan melalui kanal rumah produksi WatchDoc di YouTube pada tanggal 11 Februari 2024 pukul 11.00 WIB, yang bertepatan dengan hari pertama masa tenang Pemilu. Film dokumenter ini menampilkan tiga orang pakar hukum tata negara, yaitu Feri Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mochtar. Ketiganya membahas pelanggaran yang terjadi dalam berbagai hal terkait proses Pemilu di Indonesia yang menerapkan praktik demokrasi.

Pembuatan film Dirty Vote merupakan hasil kolaborasi antara berbagai lembaga sipil. Joni Aswira, Ketua Umum Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (SIEJ) sekaligus produser film tersebut, menjelaskan bahwa dokumenter ini juga menggabungkan hasil riset tentang kecurangan pemilu yang telah dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil. Biaya produksi film Dirty Vote dikumpulkan melalui pendanaan dari berbagai sumber, termasuk crowdfunding, sumbangan individu, dan lembaga-lembaga. Joni mengungkapkan, “Biayanya didanai oleh beberapa pihak. Selain itu, Dirty Vote juga diproduksi dalam waktu yang sangat singkat, hanya sekitar dua minggu, mulai dari proses riset, produksi, penyuntingan, hingga peluncuran. Bahkan waktu tersebut lebih singkat dari penggarapan End Game KPK (2021).” Beberapa lembaga yang berkolaborasi dalam pembuatan film ini antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch, Jatam, Jeda Untuk Iklim, KBR, LBH Pers, Lokataru, Perludem, Salam 4 Jari, Satya Bumi, Themis Indonesia, Walhi, Yayasan Dewi Keadilan, Yayasan Kurawal, YLBHI, dan WatchDoc.

Kementerian PUPR Rampungkan Sistem Pengelolaan Air Limbah di Losari, Kota Makassar

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya tengah mengembangkan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik-Terpusat (SPALD-T) di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Inisiatif ini merupakan bagian integral dari Program Metropolitan Sanitation Managemen Investment Project (MSMIP) dengan tujuan meningkatkan pelayanan air limbah terpadu di kawasan perkotaan, memiliki kapasitas mencapai 16.000 m3/hari.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menyatakan harapannya bahwa pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) skala perkotaan ini dapat mengurangi pencemaran badan air akibat limbah domestik.

Manfaat untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan

Selain itu, diharapkan memberikan nilai tambah berupa air bersih untuk keperluan penyiraman taman-taman dan ruang publik kota. Menteri Basuki menyatakan bahwa tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan.

Seiring dengan peningkatan kepadatan permukiman, jumlah limbah juga meningkat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengolahan limbah sebelum mencapai badan air.

Pembangunan SPAL Domestik di Kota Makassar dianggap efektif karena mengadopsi sistem Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) yang mampu mereduksi Biological Oxygen Demand, melakukan denitrifikasi, dan mengurangi kadar nitrogen.

Sebagai hasilnya, efluen yang dihasilkan dapat memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P. 68/MenLHK/Sekjen/Kum.1/8/2016, termasuk kadar BOD di bawah 30 mg/liter.

Proyek pengembangan SPALD-T Kota Makassar dimulai pada November 2020, melibatkan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) berkapasitas 16.000 m3/hari, konstruksi 1 unit rumah pompa, penyebaran jaringan air perpipaan sepanjang 9,6 km, dan pemasangan sambungan rumah serta area komersil.

Perkuat Layanan Sanitasi Masyarakat Makassar

Konstruksi SPALD-T Kota Makassar kini telah selesai dan siap beroperasi, memperkuat layanan sanitasi masyarakat Kota Makassar.

Pembangunan SPALD-T didukung oleh dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar untuk pematangan lahan (lokasi), sementara pembangunan IPAL Domestik dan jaringan perpipaan dilakukan melalui Program Metropolitan Sanitation Managemen Investment Project (MSMIP) dengan dukungan pinjaman dari Asian Development Bank (ADB).

Pemasangan 74 sambungan rumah dan 25 sambungan komersil, yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), akan diteruskan oleh Pemerintah Kota Makassar hingga tercapai target layanan sebanyak 14.000 sambungan, Dibagi menjadi 8.400 sambungan untuk kebutuhan rumah tangga dan 5.600 sambungan untuk keperluan komersil.

SPALD-T Kota Makassar, berdiri di atas lahan seluas 2,37 hektar di kawasan Losari, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate.

Harapannya, dengan beroperasinya IPAL Domestik Terpusat ini, selain melayani 41.000 jiwa masyarakat Kota Makassar, juga akan berkontribusi dalam menjaga kualitas air tanah dan air baku, menciptakan lingkungan bersih dan sehat, serta menjadi sarana edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu pencemaran lingkungan.

Beberapa Daftar Film Terkait Propaganda Yang Menggugah Kesadaran Publik Karya Dandhy Laksono

Beberapa daftar film terkait propaganda yang menggugah kesadaran publik karya Dandhy Laksono. Film telah lama menjadi alat yang kuat dalam menyampaikan pesan-pesan sosial, politik, dan ideologi. Beberapa pembuat film menggunakan medium ini untuk menyebarkan propaganda atau mempengaruhi opini publik sesuai dengan agenda mereka. Salah satu sutradara yang sering dikaitkan dengan film-film yang terkait propaganda adalah Dandhy Laksono, seorang aktivis dan pembuat film terkenal di Indonesia. Artikel ini akan memaparkan beberapa film terkenal yang diproduksi oleh Dandhy Laksono dan memiliki keterkaitan dengan propaganda.

Temukan daftar film propaganda terkenal yang diproduksi oleh Dandhy Laksono 

Dandhy Laksono telah menghasilkan banyak film yang menyoroti isu-isu sosial dan politik yang kontroversial di Indonesia. Salah satu film yang menonjol adalah “Jalanan” (2013), sebuah film dokumenter yang menggambarkan kehidupan anak jalanan di Jakarta. Film ini tidak secara langsung berfungsi sebagai propaganda, tetapi menyajikan sudut pandang kritis terhadap pemerintah dan mendorong penonton untuk mempertanyakan ketidakadilan sosial yang ada.Film berikutnya yang patut disebutkan adalah “Bisikan Anak Jalanan” (2016). Film dokumenter ini menggambarkan perjuangan anak-anak jalanan yang hidup dalam kondisi kemiskinan dan terpinggirkan dari masyarakat. Dandhy Laksono menggunakan film ini untuk membangkitkan empati dan kesadaran pada penonton tentang situasi sosial yang sulit dihadapi oleh anak-anak jalanan. Meskipun tidak secara eksplisit bermaksud sebagai propaganda, film ini dapat membentuk opini publik tentang ketidakadilan dan perlunya perubahan.

Film lain yang patut disorot adalah “Semesta” (2018), sebuah dokumenter yang menggambarkan perjuangan seorang petani kecil di Jawa Tengah melawan tekanan perusahaan besar yang ingin mengambil alih lahan mereka. Dandhy Laksono menggunakan film ini untuk mengkritik praktik eksploitasi perusahaan besar dan memperjuangkan hak-hak petani. Dalam hal ini, film ini dapat dikategorikan sebagai propaganda karena bertujuan untuk memobilisasi opini publik dan memperjuangkan keadilan bagi para petani.Terakhir, “Asimetris” (2019) adalah film dokumenter yang mengungkapkan konflik antara kelompok separatis dan pasukan keamanan di Papua. Dandhy Laksono dengan tajam menyoroti pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam konflik tersebut dan mengkritik penindasan yang dialami oleh masyarakat Papua. Film ini berusaha untuk mengubah persepsi publik tentang isu Papua dan dapat dianggap sebagai upaya propaganda dalam rangka memperjuangkan keadilan.

Dandhy Laksono telah menggunakan medium sinema dengan cermat untuk menyampaikan pesan-pesan sosial dan politik yang penting. Meskipun beberapa karyanya dapat diklasifikasikan sebagai propaganda, tujuan utamanya adalah menggugah kesadaran publik, memperjuangkan keadilan, dan mengkritik ketidakadilan sosial. Sebagai penonton, penting bagi kita untuk menonton film-film ini dengan kritis, mempertanyakan sudut pandang yang disajikan, dan membentuk opini berdasarkan pemahaman yang komprehensif tentang masalah yang dibahas.

Pembangunan Sesuai Target Waktu, Istana Negara dan Hotel Nusantara IKN Siap Dioperasikan

Pembangunan Istana Negara dan Hotel Nusantara berlangsung sesuai rencana dan siap digunakan pada peringatan upacara kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2024, bersama Presiden Joko Widodo. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono, pada Minggu (10/2/2024).

Lapangan seremonial telah dipasang di depan Istana Negara sebagai tempat upacara di IKN. Selain itu, kantor-kantor pemerintah hampir semuanya sudah selesai dan direncanakan selesai pada bulan Agustus mendatang, seperti yang diungkapkan Bambang, seperti dilansir dari ANTARA.

Bambang menambahkan bahwa akan ada titik expo yang menampilkan beberapa bangunan yang mencerminkan visi IKN pada tahun 2045. Ia berharap pengunjung dapat melihat dan merasakan bagaimana IKN akan menjadi kota dunia yang inklusif.

Jelasnya, di sana nantinya akan terdapat rumah-rumah kecil, teknologi robotik, dan suasana yang benar-benar futuristik. Tujuannya adalah agar para pengunjung dapat melihat dan merasakan bagaimana IKN akan menjadi kota dunia untuk semua.

Sosialisasi Terkait Progres Pembangunan IKN

Otorita IKN terus melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi positif mengenai pembangunan IKN sebagai kota cerdas, inklusif, dan berkelanjutan.

Bambang mengakui adanya masyarakat yang masih apatis dan meragukan IKN, oleh karena itu, media sosial dan media massa diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat mengenai fakta dan data di lapangan.

Bambang menjelaskan bahwa Otorita IKN telah melakukan kegiatan sosialisasi, seperti Nusantara Fair di Jakarta, Nusantara Goes to Campus, dan road show ke berbagai daerah sebagai upaya untuk merangkul dukungan masyarakat.

Ia menekankan bahwa Otorita IKN bekerja secara profesional sesuai amanah Undang-Undang untuk menjadikan IKN sebagai kota yang hijau, cerdas, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

Dikutip dari UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Modifikasi terhadap UU Nomor 3 Tahun 2022 mengenai Pendirian Ibukota Negara, wilayah daratan Ibu Kota Nusantara mencakup 252.600 hektar, sementara wilayah lautnya mencapai 69.769 hektar.

Dari luas wilayah darat tersebut, hanya sekitar 22 persen atau 56.159 hektar yang akan menjadi Kawasan Inti Ibu Kota Nusantara, mencakup pusat pemerintahan, bisnis, pendidikan, dan budaya.

Sementara itu, sekitar 78 persen atau 196.500 hektar akan menjadi kawasan pengembangan ibukota Nusantara, termasuk kawasan industri, pertanian, perkebunan, dan konservasi.

Bambang juga menjelaskan bahwa pembangunan ibukota Nusantara mengusung konsep smart and forest city, yaitu kota pintar yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berbasis teknologi, sebagai jawaban terhadap tantangan dan permasalahan masa depan serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Dirty Vote Menguak Tabir Kecurangan Pemilu 2024 yang dikemas dalam Film Dokumenter

Dirty Vote, sebuah film dokumenter yang mengguncang dunia politik, telah dirilis oleh tiga pakar hukum tata negara pada tahun 2024. Film ini, yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono, mengungkap secara gamblang kecurangan yang terjadi dalam pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia. Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar, tiga pakar hukum tata negara yang terlibat dalam film tersebut, berbagi pandangan mereka tentang bagaimana instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu, walaupun hal tersebut merusak tatanan demokrasi.

Dirty Vote adalah sebuah film dokumenter yang mengungkap kecurangan dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024 di Indonesia

Dirty Vote bukan hanya sekadar dokumenter biasa, tetapi juga merupakan rekaman sejarah yang memaparkan kerusakan yang terjadi pada demokrasi di Indonesia. Film ini mengusung dua tema utama. Pertama, ia menyoroti bahwa demokrasi tidak hanya terkait dengan pelaksanaan Pemilu semata. Bukan hanya tentang hasil perhitungan suara, tetapi juga tentang apakah seluruh proses pemilu dilakukan secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Bivitri menekankan pentingnya memaknai demokrasi dengan lebih luas, melampaui aspek teknis pemilu semata. Kedua, Dirty Vote mengungkap penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi melalui praktik nepotisme yang bertentangan dengan prinsip hukum dalam negara demokratis. Film ini memperingatkan tentang bahaya meremehkan praktik kecurangan dalam Pemilu 2024. Feri Amsari menekankan bahwa membiarkan kecurangan tersebut sama saja dengan merusak bangsa Indonesia. Rezim yang diungkap dalam film ini telah melupakan batasan kekuasaan. Tidak ada kekuasaan yang abadi, dan kebaikan sejati terletak pada pengabdian yang tulus untuk rakyat. Sementara itu, kekuasaan yang egois dan hanya memperpanjang masa kekuasaannya tanpa memikirkan kepentingan rakyat adalah tindakan yang tercela.

Dirty Vote berperan sebagai tontonan yang penting selama masa tenang pemilu. Film ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada publik tentang ancaman dan konsekuensi dari praktik kecurangan dalam pemilihan umum. Dandhy Dwi Laksono, sang sutradara, berharap agar setiap warga negara menonton film ini tanpa memandang preferensi politik mereka. Film ini melibatkan 20 lembaga yang terkemuka, termasuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch, LBH Pers, YLBHI, dan banyak lainnya. Kolaborasi lintas sektor ini menunjukkan bahwa film Dirty Vote adalah upaya kolektif untuk membawa perubahan positif dalam sistem politik Indonesia. Dirty Vote menjadi sorotan publik dan mendapat perhatian yang luas. Masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, semakin sadar akan pentingnya menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi. Film ini memicu diskusi intens tentang reformasi politik, perlindungan hak-hak rakyat, dan kebutuhan akan transparansi dalam pemilihan umum. Dirty Vote bukan hanya sekadar film dokumenter, tetapi juga merupakan panggilan bagi seluruh warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam membangun demokrasi yang lebih baik dan melawan segala bentuk kecurangan politik.

Investasi Reksadana untuk Pemula: Langkah Mudah Menuju Kebebasan Finansial

Investasi reksadana telah menjadi salah satu pilihan terdepan bagi individu yang ingin mengembangkan kekayaan finansial mereka. Dalam panduan ini, berempat.com akan mengulas secara mendalam langkah-langkah praktis untuk memulai dan belajar investasi reksadana dengan tujuan mencapai sukses finansial jangka panjang.

Memahami Konsep Dasar Investasi Reksadana

Apa itu Reksadana?

Reksadana adalah instrumen keuangan yang menggabungkan dana dari sejumlah investor untuk diinvestasikan oleh manajer investasi profesional. Dengan diversifikasi ke dalam berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang, reksadana memberikan peluang pertumbuhan yang terkelola dengan baik.

Langkah Awal yang Penting

  • Tentukan dengan Jelas Tujuan Investasi Anda

Sebelum melangkah, tentukan dengan jelas tujuan investasi Anda. Apakah Anda mengincar pendapatan pasif, pertumbuhan modal, atau tujuan keuangan jangka panjang lainnya? Menetapkan tujuan yang konkret akan membimbing langkah-langkah selanjutnya.

  • Profil Risiko dan Toleransi Risiko

Mengenali profil risiko Anda adalah langkah kunci. Pahami sejauh mana Anda bersedia mengambil risiko finansial. Ini membantu dalam pemilihan reksadana yang sesuai dengan toleransi risiko Anda.

Pemilihan Reksadana yang Tepat

Pilih Jenis Reksadana Sesuai dengan Tujuan

Reksadana terbagi dalam beberapa jenis, termasuk saham, obligasi, dan pasar uang. Pilih jenis reksadana yang sejalan dengan tujuan investasi dan profil risiko Anda.

  • Teliti dan Bandingkan

Lakukan riset menyeluruh untuk menemukan reksadana yang sesuai. Tinjau kinerja historis, biaya, dan strategi investasi. Bandingkan beberapa opsi sebelum membuat keputusan akhir.

  • Buka Rekening Investasi dan Lakukan Pembelian

Setelah memilih reksadana, buka rekening investasi pada lembaga yang terpercaya dan lakukan pembelian dengan jumlah yang sesuai. Pastikan untuk mengikuti prosedur dengan cermat untuk memastikan transaksi yang lancar.

Evaluasi dan Pantau Investasi Anda

  • Pantau dan Evaluasi secara Berkala

Investasi memerlukan pemantauan teratur. Pantau kinerja investasi Anda dan evaluasi apakah perlu melakukan penyesuaian. Faktor seperti perubahan tujuan atau kondisi keuangan pribadi juga dapat mempengaruhi strategi investasi Anda.

  • Diversifikasi Portofolio

Penting untuk menciptakan portofolio yang terdiversifikasi. Dengan mendistribusikan investasi Anda ke dalam berbagai instrumen, Anda dapat mengurangi risiko dan meningkatkan potensi keuntungan.

Dengan mengikuti panduan langkah demi langkah ini, Anda dapat memulai dan belajar investasi reksadana dengan lebih percaya diri.

Bawaslu Ajak Masyarakat Tidak Takut Melapor Pelanggaran di Masa Tenang Pemilu

Bawaslu Ajak Masyarakat Tidak Takut Melapor Pelanggaran di Masa Tenang Pemilu, Bawaslu Kota Semarang menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik (Parpol), calon, dan tim kampanye selama masa tenang. Euis Noor Faoziah, seorang anggota Bawaslu Kota Semarang, mengajak masyarakat untuk tidak takut dan ragu-ragu dalam melaporkan pelanggaran tersebut ke lembaga pengawas pemilu tersebut. Bawaslu menjamin bahwa setiap pelanggaran yang terjadi selama masa tenang akan ditindak dengan tegas.

Bawaslu Ajak Masyarakat Untuk Tidak Takut Melaporkan Pelanggaran Yang Terjadi Selama Masa Tenang Pemilihan Umum

Dalam tiga hari terakhir, dimulai dari Minggu (11/2) hingga Selasa (13/2), Bawaslu Kota Semarang telah meningkatkan pengawasannya terhadap pelanggaran masa tenang. Jenis pelanggaran yang diawasi cukup beragam, mulai dari kampanye terselubung, ajakan memilih, hingga tindakan curang seperti pemberian imbalan untuk memilih calon. Bawaslu menegaskan bahwa semua pelanggaran tersebut akan ditindak dengan tegas.Euis Noor Faoziah mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung upaya pengawasan ini dengan melaporkan setiap bentuk pelanggaran dan kecurangan yang mereka temukan. Bawaslu melibatkan semua pihak dalam pengawasan ini dan masyarakat juga diminta untuk memberikan dukungan. Kampanye yang dilakukan selama masa tenang dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

Tidak hanya kampanye yang dilakukan secara terbuka, tetapi kampanye yang dilakukan melalui media sosial, media massa, serta survei penjajakan juga dapat dikenai sanksi. Oleh karena itu, Euis Noor Faoziah mengajak seluruh masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan masa tenang ini. Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, Bawaslu Kota Semarang juga telah melakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait pelanggaran dan sanksi yang berlaku selama masa tenang. Melalui kampanye ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga integritas pemilihan dan melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi. Bawaslu berkomitmen untuk memastikan bahwa pemilihan berlangsung secara adil dan demokratis, tanpa campur tangan atau kecurangan dari pihak manapun.Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, Bawaslu Kota Semarang juga menyediakan berbagai saluran pengaduan dan informasi bagi masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran selama masa tenang. Masyarakat dapat menghubungi Bawaslu melalui telepon, surat elektronik, atau media sosial resmi yang disediakan. Bawaslu menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan akan menjaga keamanan serta kerahasiaan informasi yang diberikan.

Optimalkan Produktivitas: KKP Rancang Modeling untuk Komoditas Unggulan dalam Perikanan Budidaya

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia sedang giat mengembangkan model berbasis kawasan untuk mendukung produksi lima komoditas unggulan: udang, rumput laut, nila, kepiting, dan lobster. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mempercepat pengembangan perikanan budidaya yang berkelanjutan di tanah air.

Model Tambak Udang Berbasis Kawasan

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, Tb. Haeru Rahayu, mengungkapkan strategi KKP dalam meningkatkan produksi komoditas unggulan ekspor. Pembangunan model tambak udang berbasis kawasan di Kebumen, Jawa Tengah, menjadi tonggak awal keberhasilan. Langkah selanjutnya, KKP berencana untuk mengintegrasikan budidaya udang hulu dan hilir di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, dengan fokus pada keberlanjutan lingkungan dan penyerapan tenaga kerja lokal.

Mewujudkan Pertumbuhan Ekspor Rumput Laut

Modeling budidaya rumput laut juga telah sukses dibangun di Wakatobi, Maluku Utara. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, KKP akan memperluas program ini ke Maluku Tenggara dan Rote Ndao. Dengan adanya model ini, diharapkan terjadi peningkatan ekspor rumput laut Indonesia menjadi USD658 juta pada tahun 2024.

Program Model Budidaya Ikan Nila Salin

KKP tengah mempersiapkan program model budidaya ikan nila salin melalui revitalisasi tambak udang di Pantai Utara Jawa. Tujuannya adalah mengalihkan budidaya dari danau ke daratan, mendukung keberlanjutan, dan meningkatkan ekspor nila Indonesia hingga mencapai USD77 juta pada tahun ini.

Mendorong Pertumbuhan Ekspor Kepiting

Dalam waktu dekat, KKP akan meluncurkan program model budidaya kepiting, diharapkan dapat meningkatkan ekspor kepiting Indonesia hingga mencapai USD476 juta pada 2024.

Kolaborasi untuk Budidaya Lobster

Melalui program modeling budidaya lobster, KKP berencana untuk menjalin kerjasama dengan negara yang telah berhasil mengembangkan budidaya lobster. Targetnya adalah meningkatkan ekspor lobster Indonesia menjadi USD25 juta pada tahun 2024.

Mendorong Potensi Subsektor Perikanan Budidaya

Menurut Bapak Menteri Trenggono, subsektor perikanan budidaya memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Data Triwulan III tahun 2023 menunjukkan bahwa subsektor ini berhasil mendapatkan investasi terbesar kedua setelah pengolahan perikanan, mencapai 27%.

Dirjen Tb. Haeru Rahayu juga menyoroti data FAO 2023 yang menunjukkan peningkatan persentase populasi dunia yang mengalami kekurangan pangan. Dengan meningkatnya kebutuhan protein global, produksi perikanan budidaya diharapkan dapat memenuhi permintaan, terutama dengan proyeksi pasar global udang, rumput laut, dan nila yang terus tumbuh hingga 2033.

Upaya KKP dalam mengembangkan model berbasis kawasan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produksi dan ekspor perikanan budidaya Indonesia. Dengan fokus pada keberlanjutan dan kerjasama internasional, Indonesia berpotensi memimpin pasar global dalam beberapa komoditas perikanan utama.