Rabu, November 27, 2024
Top Mortar Gak Takut Hujan
Beranda blog Halaman 45

Transformasi Subsidi LPG 3 Kg, Langkah Menuju Distribusi yang Lebih Tepat Sasaran

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT Pertamina Patra Niaga telah memulai transformasi subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) untuk tabung 3 kilogram (Kg) menggunakan teknologi pendataan mulai 1 Juni 2024.

Berdasarkan informasi dari laman Kementerian ESDM pada Jumat (31/5/2024), langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang terdaftar secara resmi yang akan menerima manfaat subsidi, sehingga distribusi LPG 3 Kg menjadi lebih tepat sasaran.

Implementasi Pencatatan Berbasis Teknologi

Menurut Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, proses transformasi akan dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Agus juga menjelaskan bahwa pada 1 Juni 2024, merupakan awal dimulainya kewajiban pencatatan berbasis teknologi menggunakan Merchant Apps Pangkalan (MAP) di setiap pangkalan LPG.

Agus menjelaskan bahwa saat ini masih berlangsung tahap pencatatan data pembeli LPG Tabung 3 kg. Mulai 1 Juni 2024, pencatatan berbasis teknologi menggunakan aplikasi Merchant Apps Pangkalan (MAP) di setiap pangkalan LPG mulai diterapkan. Dia menambahkan bahwa perubahan ini tidak langsung membatasi pembelian LPG 3 Kg, namun mengubah pencatatan data pengguna LPG 3 Kg dari logbook manual menjadi berbasis teknologi menggunakan MAP.

Meskipun demikian, ada pengecualian untuk daerah-daerah tertentu yang masih mengalami kesulitan sinyal internet, sehingga logbook manual masih diperlukan. Pertamina telah menginventarisasi data dari daerah-daerah tersebut. Dia menyatakan bahwa daerah-daerah dengan kesulitan sinyal internet tetap menggunakan logbook.

Proyeksi Penyaluran dan Pengendalian

Per 30 April 2024, sudah ada 41,8 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar dalam program Subsidi Tepat LPG. Hingga April 2024, realisasi penyaluran LPG 3 Kg mencapai 2,68 juta Metrik Ton (MT) atau 33,38 persen dari prognosa. Diproyeksikan penyaluran LPG 3 Kg untuk tahun 2024 sebesar 8,121 juta MT.

Pertamina Patra Niaga menyatakan bahwa pendataan secara digital melalui MAP bertujuan untuk meningkatkan layanan dan integrasi data. Melalui MAP, identitas pengguna dan jumlah konsumsi LPG 3 Kg per bulan akan lebih mudah diakses.

Pendaftaran pengguna LPG 3 Kg di pangkalan terus dibuka oleh Pertamina Patra Niaga. Syaratnya adalah membawa KTP untuk dicatat oleh pangkalan melalui MAP Pertamina.

Pemerintah Menjamin Dana Tapera Aman, Tidak Digunakan untuk Belanja APBN

Saiful Islam, Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan, menjamin bahwa dana tabungan perumahan rakyat (Tapera) tidak akan digunakan untuk belanja dalam APBN.

Saiful menegaskan dalam konferensi pers di Kementerian Sekretariat Presiden, Jumat (31/5/2024), bahwa dana simpanan Tapera tidak akan digunakan untuk kegiatan pemerintahan dan tidak akan masuk ke dalam APBN.

Saiful menjelaskan bahwa ada tiga skema pengelolaan dana Tapera yang dilakukan oleh BP Tapera. Pertama, pemerintah memberikan dana modal kerja kepada BP Tapera melalui APBN 2018 sebesar Rp2,5 triliun. Dana ini digunakan untuk biaya operasional program dan investasi BP Tapera.

Kedua, BP Tapera mengalihkan dana dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS), yang berhenti beroperasi sejak Undang-undang nomor 4 tahun 2016 diterbitkan. Pada 2018, dana aset Bapertarum-PNS yang dialihkan ke BP Tapera mencapai Rp11,88 triliun.

Saiful menambahkan bahwa dana peserta aparatur negeri sipil (ASN) eks Bapertarum-PNS saat ini belum dilanjutkan karena belum dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Ketiga, BP Tapera mendapatkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam APBN sejak 2010 hingga kuartal I-2024, dengan total dana FLPP yang diterima mencapai Rp105,2 triliun.

“APBN setiap tahun, paling tidak sampai 2024, mengalokasikan sebagian dari investasi FLPP ke BP Tapera, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam bentuk rumah murah,” jelasnya.

Potongan Program Tapera untuk Pekerja

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa potongan Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk pekerja sebesar 2,5 persen per bulan, sedangkan perusahaan sebesar 0,5 persen per bulan.

Indah Anggoro Putri, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, menyatakan bahwa pemerintah masih membuka ruang diskusi untuk menyosialisasikan program Tapera, dan pemotongan gaji akan efektif mulai 2027.

Indah menjelaskan dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Jumat (31/5/2024), bahwa diskusi intensif akan terus dilakukan hingga 2027. Ia menambahkan bahwa tidak perlu khawatir karena saat ini belum ada pemotongan gaji.

Aturan lebih rinci mengenai pemotongan gaji karyawan akan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker), yang akan diterbitkan paling lambat pada 2027.

“Pemotongan gaji akan diatur secara detail dalam Permenaker. Aturannya akan diterbitkan paling lambat tahun 2027,” ujarnya.

Indah mengimbau pekerja dan perusahaan untuk tetap tenang terkait penetapan Program Tapera. Ia memastikan pemotongan gaji dan iuran perusahaan tidak akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Bukan sekarang pemotongan gaji karyawan,” tegasnya.

5 Tren Content Marketing yang Harus Anda Coba di Tahun 2024

Content marketing terus berubah seiring perkembangan teknologi dan kebiasaan konsumen. Di tahun 2024, ada beberapa tren yang layak dicoba untuk membuat strategi pemasaran Kamu lebih efektif. Yuk, simak lima tren content marketing yang wajib Kamu coba!

1. Konten Interaktif

Konten interaktif seperti kuis, polling, dan kalkulator makin digemari karena mampu meningkatkan keterlibatan audiens. Konten ini mengajak audiens berpartisipasi aktif, membuat mereka lebih tertarik dengan brand-mu. Dengan infografis interaktif atau video yang memungkinkan pengguna memilih opsi, Kamu bisa mengumpulkan data berharga tentang preferensi dan perilaku mereka.

2. Video Pendek dan Konten Stories

Media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube Shorts mengubah cara kita menikmati konten. Video pendek dan stories memungkinkan Kamu menyampaikan pesan dengan cepat dan efektif. Tren ini sangat cocok untuk audiens dengan rentang perhatian pendek. Kamu bisa menggunakan format ini untuk berbagai tujuan, seperti tutorial singkat, behind-the-scenes, atau promosi produk.

3. User-Generated Content (UGC)

Konten yang dibuat oleh pengguna atau pelanggan semakin populer dan berharga. User-generated content (UGC) seperti review, testimoni, foto, dan video yang dibuat oleh pelanggan bisa meningkatkan kepercayaan dan autentisitas brand-mu. Mendorong audiens untuk berbagi pengalaman mereka dengan produk atau layanan yang ada media sosial mu bisa meningkatkan engagement dan menjangkau audiens baru.

4. Podcast dan Konten Audio

Podcast dan konten audio makin digemari sebagai sumber informasi dan hiburan. Mereka memberikan fleksibilitas bagi pendengar untuk mengonsumsi konten kapan saja dan di mana saja. Membuat podcast yang informatif atau mengadakan wawancara dengan ahli di bidang yang sesuai bisa membangun otoritas brand dan memperluas jangkauan audiens. Selain itu, penggunaan smart speaker dan asisten virtual juga meningkatkan konsumsi konten audio.

5. Kualitas di Atas Kuantitas

Di tahun 2024, kualitas konten lebih penting daripada kuantitas. Audiens semakin selektif dalam mengonsumsi konten dan lebih menghargai konten yang mendalam, informatif, dan bernilai. Oleh karena itu, fokus pada pembuatan konten berkualitas tinggi yang benar-benar menjawab kebutuhan dan pertanyaan audiensmu akan lebih efektif daripada memproduksi banyak konten yang dangkal.

Mengikuti tren content marketing terbaru bisa membantu Kamu tetap relevan dan kompetitif di pasar yang selalu berubah. Dengan mencoba konten interaktif, video pendek, user-generated content, podcast, dan fokus pada kualitas, Kamu bisa meningkatkan keterlibatan audiens dan mencapai tujuan pemasaran-mu di tahun 2024.

Jokowi Pastikan Stabilitas Harga Pangan di Sumatera Selatan Jelang Hari Raya IdulAdha

Presiden Joko Widodo kembali memantau ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok di berbagai daerah. Didampingi oleh Kepala Badan Pangan Nasional (NFA), Arief Prasetyo Adi, Presiden mengunjungi dua pasar pada Kamis (30/2024), yaitu Pasar Luwung Agung di Musi Rawas Utara dan Pasar Bukit Sulap di Lubuklinggau, Sumatera Selatan.

“Harga di sini cukup baik. Saya melihat harga cabai rawit berada di Rp 55.000 per kilogram, cabai hijau dan merah di Rp 50.000 per kilogram, bawang putih Rp 40.000 per kilogram, dan bawang merah Rp 45.000 per kilogram. Jadi, harga bahan pokok di sini stabil,” ujar Presiden setelah mengunjungi Pasar Luwung Agung.

Presiden Jokowi menyampaikan pernyataan serupa setelah meninjau Pasar Bukit Sulap. “Harga-harga di sini hampir sama dengan di Pasar Luwung Agung, termasuk harga bawang merah dan cabai,” ujarnya.

Upaya Pemerintah Menjaga Stabilitas Harga

Menanggapi kunjungan Presiden, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok strategis, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha yang akan datang pada bulan Juni.

“Badan Pangan Nasional rutin menganalisis kondisi harga pangan secara nasional, termasuk di tingkat konsumen. Data harga-harga ini dikumpulkan dari 1.503 enumerator di seluruh Indonesia, mulai dari tingkat produsen, konsumen hingga grosir,” jelas Arief.

Berdasarkan harga pangan strategis rata-rata nasional pada tingkat konsumen per 29 Mei, komoditas beras medium dan premium di zona 2 dan 3 memerlukan intervensi segera. Ini karena harga tersebut tercatat melebihi 5,89 persen hingga 15,54 persen dari Harga Eceran Tertinggi (HET). Sementara itu, komoditas bawang merah, minyak goreng curah, gula konsumsi, dan beras medium di zona 1 dikategorikan dalam status waspada.

Program Intervensi Pasar oleh Pemerintah

Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa pemerintah terus melaksanakan berbagai program intervensi pasar secara berkelanjutan. Mengingat Iduladha yang biasanya mempengaruhi harga pangan di bulan Juni, pemerintah berfokus untuk memastikan pasokan dan harga tetap baik dan stabil, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Presiden.

Melalui Perum Bulog, NFA telah melaksanakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) baik di tingkat konsumen dan ritel modern. Per 29 Mei, realisasi beras SPHP di tingkat konsumen telah mencapai 729 ribu ton dari target 1,2 juta ton. Sementara realisasi beras SPHP di ritel modern mencapai 50 ribu ton, dengan penyaluran terbesar ke Indomaret, Indogrosir, dan Alfamart.

Selain itu, program Gerakan Pangan Murah (GPM) juga menjadi instrumen andalan dalam menstabilkan kondisi pangan nasional. Dari Januari hingga Mei, GPM telah diadakan 4.695 kali di 37 provinsi dan 410 kabupaten/kota. Program ini akan terus ditingkatkan terutama menjelang HBKN Iduladha di bulan Juni.

Wajibkan Program Tapera: PNS, TNI, Polri hingga Freelancer Harus Ikut

Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan kebijakan baru yang mewajibkan seluruh pekerja di Indonesia untuk berpartisipasi dalam program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Melalui kebijakan ini, setiap bulan gaji pekerja akan dipotong sebesar tiga persen untuk iuran Tapera.

Program Tapera bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memiliki rumah sendiri. Program ini sangat bermanfaat bagi mereka yang belum memiliki tempat tinggal. Namun, perlu dicatat bahwa iuran Tapera juga diwajibkan kepada pekerja yang sudah memiliki rumah. Artinya, kewajiban ini berlaku untuk semua pekerja di Indonesia, termasuk pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI, Polri, karyawan swasta, pekerja mandiri, hingga freelancer.

Kebijakan ini telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024, yang merupakan perubahan dari PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera. Peraturan ini disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Mei 2024, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyediakan solusi perumahan bagi masyarakat.

Manfaat Program Tapera bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Bagi pekerja yang sudah memiliki rumah, ada manfaat yang dapat mereka peroleh dari iuran Tapera. Menurut Pasal 37 PP Nomor 25 Tahun 2020, manfaat tersebut berupa pengembalian tabungan dan imbal hasil ketika mereka berhenti bekerja, pensiun, atau mencapai usia 58 tahun.

Pernyataan ini juga diperkuat oleh Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, yang menyatakan bahwa dana yang dihimpun dari para peserta akan diurus oleh BP Tapera sebagai tabungan. Dana tersebut akan dikembalikan kepada peserta ketika masa kepesertaan berakhir, termasuk dengan hasil pengembangannya.

Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, “Dana akan dikembalikan kepada peserta Tapera saat masa kepesertaannya berakhir, berupa simpanan pokok beserta hasil pengembangannya.” Pernyataan ini memberikan kepastian bahwa dana yang disetor oleh pekerja akan dikelola dengan baik dan dikembalikan saat peserta sudah tidak lagi menjadi bagian dari program Tapera.

Sementara itu, bagi pekerja yang termasuk dalam kategori MBR dan belum memiliki rumah, Tapera menawarkan berbagai manfaat. Di antaranya adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Bangun Rumah (KBR), dan Kredit Renovasi Rumah (KRR) dengan tenor panjang hingga 30 tahun dan suku bunga tetap yang lebih rendah dari suku bunga pasar. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah dengan pembiayaan yang lebih terjangkau.

Lalu, Apa Saja Ketentuanya?

Namun, untuk memanfaatkan dana Tapera, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Pertama, pembiayaan hanya dilakukan untuk rumah pertama. Artinya, Tapera hanya dapat digunakan untuk membeli rumah pertama kali. Kedua, pembiayaan hanya diberikan satu kali, sehingga peserta harus benar-benar memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Ketiga, ada nilai besaran tertentu yang ditetapkan untuk tiap-tiap pembiayaan perumahan. Jenis rumah yang dapat dibiayai melalui dana Tapera meliputi rumah tunggal, rumah deret, dan rumah susun.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan ini, pemerintah berusaha memastikan bahwa program Tapera tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu mengurangi jumlah masyarakat yang tidak memiliki rumah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Implementasi kebijakan Tapera ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah perumahan di Indonesia. Dengan pemotongan gaji sebesar tiga persen, diharapkan akan terkumpul dana yang cukup untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah layak. Pemerintah juga terus mengawasi dan mengelola dana ini dengan transparan agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh peserta program.

Membangun Bisnis Bersama Pasangan, Ini Tantangan dan Tips Yang Harus Diketahui!

Bisnis yang dibangun bersama pasangan dapat menjadi petualangan yang luar biasa atau sebaliknya, menjadi lautan konflik. Kunci keberhasilan dalam situasi ini antara lain adalah komunikasi yang baik, saling menghormati peran masing-masing, dan memiliki visi bersama yang kuat. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa ada tantangan tersendiri dalam menjalankan bisnis dengan pasangan.

Berikut adalah beberapa tips dan trik untuk membantu kamu dan pasangan sukses dalam bisnis bersama.

1. Komunikasi Terbuka

Komunikasi adalah kunci dalam setiap hubungan, termasuk dalam berbisnis dengan pasangan. Pastikan kalian selalu berbicara secara terbuka tentang segala hal yang berkaitan dengan bisnis dan kehidupan pribadi. Jadwalkan waktu khusus untuk berdiskusi tentang perkembangan bisnis, masalah yang dihadapi, dan rencana ke depan.

Selain itu, penting untuk menentukan batasan antara pekerjaan dan waktu pribadi. Sepakati kapan kalian akan fokus pada bisnis dan kapan saatnya untuk bersantai dan menikmati waktu bersama tanpa membahas urusan pekerjaan.

2. Bagi Tugas Sesuai Keahlian

Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Identifikasi apa saja keahlian yang dimiliki masing-masing, lalu bagi tugas berdasarkan keahlian tersebut. Misalnya, jika salah satu lebih ahli dalam pemasaran dan penjualan, biarkan dia mengurus aspek tersebut. Jika yang lain lebih baik dalam manajemen keuangan, dia bisa fokus pada pengelolaan keuangan.

Pembagian tugas yang jelas akan membantu kalian bekerja lebih efisien dan menghindari konflik.

3. Rencanakan dengan Matang

Sebelum memulai bisnis, buatlah rencana bisnis yang jelas dan terperinci. Rencana ini harus mencakup visi, misi, tujuan jangka pendek dan jangka panjang, serta strategi untuk mencapainya. Rencana bisnis ini akan menjadi panduan untuk tetap fokus dan terorganisir.

Jangan lupa untuk mengevaluasi dan menyesuaikan rencana bisnis secara berkala agar tetap relevan dengan kondisi yang ada.

4. Pisahkan Keuangan Pribadi dan Bisnis

Salah satu kesalahan yang sering dilakukan adalah mencampur keuangan pribadi dengan keuangan bisnis. Buka rekening bank terpisah untuk bisnis dan kelola keuangan bisnis secara profesional. Dengan cara ini, kalian bisa melacak pendapatan dan pengeluaran bisnis dengan lebih baik, membuat keputusan finansial yang lebih tepat, dan menjaga transparansi.

5. Tetap Profesional

Ketika bekerja bersama pasangan, penting untuk tetap profesional. Hindari membawa masalah pribadi ke dalam lingkungan kerja, dan sebaliknya, jangan membawa masalah bisnis ke dalam kehidupan pribadi. Menjaga batasan yang jelas akan membantu kalian mempertahankan keseimbangan dan harmoni.

Selain itu, berikan penghargaan dan pengakuan kepada pasangan atas kontribusinya seperti yang kalian lakukan terhadap rekan kerja lainnya. Menghargai usaha pasangan akan meningkatkan motivasi dan semangat kerja.

Membangun bisnis dengan pasangan memang menantang, tetapi juga penuh dengan peluang. Dengan komunikasi yang baik, pembagian tugas yang jelas, perencanaan yang matang, dan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional, kalian bisa menciptakan bisnis yang sukses dan memuaskan. Tetap saling mendukung, hargai kontribusi satu sama lain, dan nikmati setiap langkah dalam perjalanan ini bersama.

Kembangkan Industri Kosmetik Lokal, Indonesia Bisa Kurangi Impor dan Tingkatkan PDB

Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri kosmetik lokal. Konsumsi kosmetik per kapita di Indonesia masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara seperti Thailand dan Malaysia, meskipun populasi Indonesia lebih besar.

Dari sekitar Rp150 Triliun PDB yang dihasilkan oleh Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia, termasuk industri kosmetik, hanya 30% berasal dari industri dalam negeri, sementara 70% masih diimpor. Ini merupakan peluang besar bagi industri lokal untuk meningkatkan kontribusinya.

Menteri Perindustrian Dorong Investasi dalam Industri Kosmetik

“Saya senang mendengar angka-angka tersebut. Artinya, ini adalah potensi yang bisa diraih di Indonesia. Karenanya, saya meminta kepada merek-merek multinasional yang bergerak di industri kosmetik dan selama ini hanya melihat Indonesia sebagai pasar untuk mulai berinvestasi di sini,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada pembukaan Indonesia Cosmetics Ingredients Expo & Seminar (ICI) 2024 di Jakarta International Expo, Rabu (29/5).

Untuk memanfaatkan peluang ini, salah satu faktor penting adalah mendorong penggunaan bahan baku kosmetik dari dalam negeri. Tren penggunaan zat alami seperti minyak atsiri, tumbuhan herbal, dan rumput laut mendorong industri lokal untuk berinovasi menciptakan produk berkualitas tinggi dengan nilai ekonomi yang besar.

Berdasarkan data dari Statista, pendapatan global dari penjualan kosmetik alami diperkirakan akan tumbuh rata-rata 6.85% hingga tahun 2028. Sedangkan pendapatan nasional dari industri kosmetik alami diperkirakan tumbuh rata-rata 5.9% hingga tahun 2028.

Potensi Bahan Baku Alami di Indonesia

Indonesia memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi pemasok bahan baku kosmetik alami, dengan lebih dari 30.000 jenis tanaman yang memiliki khasiat. “Sayangnya, saat ini baru 350 jenis tanaman yang telah dimanfaatkan oleh industri. Peluang ini perlu dimaksimalkan oleh industri lokal untuk menciptakan produk kosmetik yang unik dan berdaya saing,” jelas Menteri Perindustrian.

Ia menambahkan, Kemenperin akan mencari solusi untuk isu bahan baku kosmetik, salah satunya melalui rencana kolaborasi antara industri agro dengan industri kimia dan farmasi untuk mempercepat penyediaan bahan baku lokal bagi industri kosmetik.

Selain optimalisasi pasar dan penggunaan bahan baku lokal, kosmetik halal juga merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha. Dengan banyaknya penduduk Muslim dan mulai diwajibkannya produk halal di Indonesia, industri kosmetik nasional harus mampu menambah produksi dan varian kosmetik halal.

Industri kosmetik menjadi salah satu prioritas dalam Jaminan Produk Halal. Kemenperin fokus pada pemberdayaan industri halal melalui fasilitasi sertifikasi halal, dukungan promosi industri halal, dan penyelenggaraan Indonesia Halal Industry Award (IHYA) sejak tahun 2022 untuk mengapresiasi pelaku usaha yang telah menerapkan sistem jaminan produk halal dengan inovasi dan pengembangan.

“Kami berharap dapat memperkenalkan kosmetik halal Indonesia di pasar global dan menjadikan Indonesia sebagai pusat kosmetik halal dunia,” kata Agus.

Menteri Perindustrian juga mengapresiasi PERKOSMI atas penyelenggaraan ICI yang telah secara konsisten dilaksanakan sejak tahun 2006. Pada tahun 2024, ICI mengusung tema “Innovation and Formulation Trend to Support Rapid Growth of Indonesian Cosmetics Market”. Tema ini dirasa sangat tepat untuk memperkenalkan dan mempromosikan bahan baku, kemasan, peralatan laboratorium, dan mesin mutakhir dari para pemasok lokal dan global kepada industri kosmetik di Indonesia dan ASEAN.

“Semoga ICI 2024 sukses, menjadi katalis peningkatan jumlah industri dan inovasi kosmetik lokal, serta membawa manfaat besar bagi pengembangan industri kecantikan nasional,” pungkas Menperin.

Rivalitas Palsu? Ini Daftar Merek Terkenal yang Sebenarnya Satu Perusahaan!

Dalam dunia bisnis, kompetisi sering kali dianggap sebagai bagian tak terpisahkan. Namun, ada beberapa perusahaan yang tampak bersaing satu sama lain, padahal sebenarnya masih berada di bawah naungan perusahaan yang sama. Berikut adalah daftar perusahaan yang sering dikira saingan bisnis, namun sebenarnya berada dalam satu grup perusahaan.

1. PepsiCo: Pepsi vs. Mountain Dew

Pepsi dan Mountain Dew sering kali dianggap sebagai rival dalam industri minuman bersoda. Padahal, keduanya adalah produk dari perusahaan yang sama, yaitu PepsiCo. PepsiCo memiliki portofolio yang beragam, termasuk merek-merek terkenal lainnya seperti Lay’s, Tropicana, dan Quaker.

2. The Coca-Cola Company: Coca-Cola vs. Fanta

Coca-Cola dan Fanta sering kali terlihat sebagai pesaing dalam pasar minuman ringan. Namun, keduanya adalah bagian dari The Coca-Cola Company. Perusahaan ini juga memiliki berbagai merek terkenal lainnya seperti Sprite, Dasani, dan Minute Maid.

3. Unilever: Dove vs. Lifebuoy

Dove dan Lifebuoy adalah dua merek sabun yang sering dianggap sebagai pesaing di pasar produk perawatan tubuh. Meskipun demikian, kedua merek ini dimiliki oleh perusahaan yang sama, yaitu Unilever. Unilever juga memiliki beragam merek lainnya seperti Lux, Sunsilk, dan Rexona.

4. Nestlé: KitKat vs. Smarties

KitKat dan Smarties adalah dua merek cokelat yang sering dianggap sebagai rival di pasar makanan ringan. Kedua merek ini dimiliki oleh perusahaan yang sama, Nestlé. Nestlé juga memiliki merek-merek terkenal lainnya seperti Nescafé, Milo, dan Maggi.

5. Procter & Gamble: Tide vs. Gain

Tide dan Gain adalah dua merek deterjen yang sering dianggap sebagai pesaing di pasar produk pembersih rumah tangga. Namun, keduanya adalah bagian dari Procter & Gamble (P&G). P&G juga memiliki berbagai merek terkenal lainnya seperti Pantene, Gillette, dan Oral-B.

6. Volkswagen Group: Volkswagen vs. Audi

Volkswagen dan Audi sering dianggap sebagai pesaing di industri otomotif. Namun, keduanya adalah bagian dari Volkswagen Group. Grup ini juga memiliki merek-merek terkenal lainnya seperti Porsche, Bentley, dan Lamborghini.

7. L’Oréal: Garnier vs. Maybelline

Garnier dan Maybelline adalah dua merek kosmetik yang sering dianggap sebagai pesaing di pasar produk kecantikan. Kedua merek ini dimiliki oleh perusahaan yang sama, yaitu L’Oréal. L’Oréal juga memiliki merek-merek terkenal lainnya seperti L’Oréal Paris, Lancôme, dan Kiehl’s.

Mengetahui bahwa beberapa merek yang kita anggap sebagai saingan ternyata masih dalam satu perusahaan dapat memberikan perspektif baru tentang strategi bisnis mereka. Hal ini menunjukkan bagaimana pabrikan besar mengelola berbagai merek untuk menguasai pasar dan memenuhi berbagai kebutuhan konsumen. Jadi, ketika Anda melihat dua merek yang tampak bersaing, ingatlah bahwa mereka mungkin masih dalam satu keluarga besar perusahaan.

Program Bantuan Motor Listrik Bikin Penjualan Melonjak 60%, Target 50.000 Unit Segera Tercapai

Pada tahun 2024 ini, program bantuan pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) roda dua menunjukkan kemajuan yang signifikan. Hingga 27 Mei, sebanyak 30.083 unit motor listrik telah disalurkan, mencapai 60,1% dari target tahunan sebesar 50.000 unit. Program bantuan ini diharapkan terus mendorong perkembangan ekosistem motor listrik di Indonesia.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arif, mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan pada tahun 2024 telah melampaui pencapaian tahun 2023. Dengan tren penjualan yang positif dari Januari hingga Mei 2024, Kementerian Perindustrian optimis bahwa target 50.000 unit akan tercapai pada Agustus atau awal September.

Kemenperin sejak awal telah mengusulkan agar bantuan pembelian motor listrik bisa dinikmati oleh seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) tanpa membedakan latar belakang ekonomi. Hal ini bertujuan mengubah persepsi dan perilaku masyarakat terhadap motor listrik, yang pada akhirnya bisa menarik investasi lebih besar dalam ekosistem kendaraan listrik. Meskipun demikian, kriteria yang terlalu ketat membuat program ini kurang diminati.

Pada tahun 2023, bantuan ini hanya diberikan kepada kelompok penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Subsidi Upah, dan subsidi listrik 450-900 VA. Akibatnya, hanya 2.406 unit motor listrik yang terjual pada periode Mei-Agustus 2023.

Menanggapi hal ini, Presiden RI mengarahkan Menteri Perindustrian untuk menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2023. Peraturan ini memperluas penerima bantuan ke seluruh WNI yang berusia minimal 17 tahun dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Kebijakan ini berhasil meningkatkan penjualan menjadi 9.126 unit pada periode September-Desember 2023, meningkat 276% dibandingkan periode sebelumnya.

Mekanisme Penyaluran Bantuan

Bantuan diberikan dalam bentuk potongan harga Rp7 juta per unit motor listrik. Agen Pemegang Merk (APM) mengajukan persyaratan melalui Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua (SISAPIRa) setelah motor listrik dibeli. Kementerian Perindustrian kemudian memverifikasi dokumen, dan jika lengkap, dana pengganti akan ditransfer ke rekening APM dalam waktu satu minggu.

Kementerian Perindustrian juga menginisiasi standardisasi baterai listrik untuk meningkatkan daya saing produk dan menarik minat konsumen. Sosialisasi bersama dengan kementerian dan lembaga lain dilakukan untuk menyebarkan informasi tentang manfaat kendaraan listrik, efisiensi biaya energi, pengurangan emisi karbon, serta prosedur bantuan pembelian.

Salah satu syarat dalam program ini adalah pemenuhan standar 40% Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk KBLBB roda dua yang menerima bantuan. Dari 54 pabrik otomotif, hanya 19 yang memenuhi syarat ini.

Jumlah Kendaraan Listrik di Indonesia

Hingga pertengahan Mei 2024, total populasi kendaraan listrik di Indonesia mencapai 144.547 unit, termasuk kendaraan roda dua, roda tiga, kendaraan penumpang, kendaraan komersil, dan bus. Kementerian Perindustrian menyatakan bahwa kelanjutan program bantuan KBLBB roda dua untuk tahun anggaran berikutnya masih harus dibahas lebih lanjut dalam internal pemerintahan.

Dengan berbagai inisiatif ini, pemerintah berharap dapat mempercepat pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia dan menarik lebih banyak investasi di sektor ini.

Pemerintah Dorong Percepatan Sertifikasi Halal untuk UMKM, Tingkatkan Daya Saing Global

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memberikan sertifikat halal secara simbolis kepada enam pelaku UMKM dari total 223 UMKM di Kantor Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Jakarta Timur, pada Selasa (28/5). Langkah ini merupakan bagian dari dukungan Kemendag terhadap perdagangan produk halal, khususnya untuk pelaku usaha mikro. Zulkifli Hasan menekankan pentingnya UMKM dalam kemajuan ekonomi Indonesia.

Zulkifli Hasan menyatakan bahwa pemberian sertifikat halal ini menandai pentingnya peran UMKM sebagai pilar utama ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM pada 2023, sektor UMKM menyumbang 61 persen terhadap PDB dan menyerap hampir 90 persen tenaga kerja. Menurutnya, Indonesia bisa menjadi negara maju jika UMKM berkembang.

UMKM Mengurangi Ketergantungan pada Produk Impor

Zulkifli Hasan juga menyebutkan bahwa UMKM dapat mengurangi ketergantungan pada produk impor dan meningkatkan daya saing di pasar global. Oleh karena itu, produk UMKM harus terus didukung agar dapat berkembang dan bersaing secara internasional.

“Jika kita tidak mengembangkan UMKM, pasar dalam negeri akan dibanjiri produk impor. Dengan memajukan UMKM, kita dapat menguasai pasar dalam negeri dan dunia melalui produk berkualitas,” tambah Zulkifli Hasan.

Pemerintah berkomitmen memajukan UMKM, salah satunya dengan memfasilitasi sertifikasi halal produk UMKM. Ini bertujuan mempercepat sertifikasi halal, meningkatkan daya saing, dan melindungi konsumen.

Pemerintah mewajibkan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia untuk bersertifikat halal, termasuk produk UMKM, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pemberlakuan undang-undang ini diperpanjang hingga Oktober 2026 melalui Rapat Terbatas Kabinet Indonesia Maju pada 15 Mei 2024.

Harapan Terhadap Sertifikasi Halal UMKM

“Pemerintah serius dalam memajukan UMKM. Dengan memfasilitasi sertifikasi halal, kita harap percepatan sertifikasi halal UMKM bisa tercapai. Konsumen berhak mendapatkan produk yang sehat dan halal, serta produk halal bisa menjadi andalan Indonesia di pasar dunia,” harap Zulkifli Hasan.

Sementara itu, Moga Simatupang melaporkan bahwa Kemendag, melalui berbagai direktoratnya, telah memberikan pendampingan sertifikasi halal kepada 223 UMKM pada 2023. Pendampingan ini meliputi asistensi penyiapan dokumen, pembiayaan pengajuan sertifikasi halal, hingga penerbitan sertifikat halal.

Moga menjelaskan bahwa pemberian sertifikat ini merupakan wujud apresiasi dari Kemendag kepada UMKM yang berkomitmen memastikan kehalalan produk mereka. Ia berharap UMKM yang sudah bersertifikat halal dapat menjadi contoh bagi UMKM lainnya untuk memenuhi kewajiban ini.

Selain penyerahan sertifikat halal, Zulkifli Hasan juga menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan, dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Kementerian Agama.