Selasa, November 26, 2024
Top Mortar Gak Takut Hujan
Beranda blog Halaman 42

Penambangan Crypto Dari Nol hingga Menjadi Jutawan, Apakah Mungkin?

Cryptocurrency telah menjadi topik hangat dalam beberapa tahun terakhir, dengan banyak orang yang tertarik untuk mengetahui apakah mereka benar-benar dapat menjadi jutawan melalui penambangan crypto. Pertanyaan ini memang kompleks dan membutuhkan pemahaman mendalam tentang dunia crypto, teknologi blockchain, dan dinamika pasar keuangan.

Apa itu Penambangan Crypto?

Penambangan crypto adalah proses memvalidasi transaksi di jaringan blockchain. Penambang menggunakan perangkat keras komputer yang canggih untuk memecahkan teka-teki matematika yang kompleks. Sebagai imbalan atas usaha mereka, penambang menerima cryptocurrency, seperti Bitcoin atau Ethereum.

  • Investasi Awal dan Biaya Operasional

Salah satu hal pertama yang perlu dipertimbangkan adalah investasi awal. Menambang cryptocurrency membutuhkan perangkat keras khusus seperti ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) atau GPU (Graphics Processing Unit) yang kuat. Selain itu, biaya listrik juga menjadi faktor penting, karena perangkat penambangan ini mengonsumsi banyak energi.

  • Keuntungan dan Risiko

Keuntungan utama dari menambang cryptocurrency adalah potensi penghasilan yang tinggi. Namun, ini juga datang dengan risiko signifikan. Harga cryptocurrency sangat fluktuatif, yang berarti nilai imbalan penambangan bisa berubah drastis dalam waktu singkat. Selain itu, tingkat kesulitan penambangan juga meningkat seiring waktu, membuat proses ini semakin menantang dan kurang menguntungkan bagi penambang kecil.

Apakah Benar-Benar Bisa Menjadi Jutawan?

Meskipun ada cerita sukses dari orang-orang yang telah menjadi jutawan melalui penambangan crypto, ini bukanlah jaminan. Keberhasilan dalam menambang kripto sangatlah tergantung pada beberapa hal, termasuk harga pasar kripto saat ini, biaya listrik yang dikeluarkan, hingga efisiensi perangkat mu. Banyak penambang individu yang kesulitan untuk mencapai keuntungan signifikan tanpa investasi besar dan manajemen operasional yang efisien.

Alternatif Lain: Staking dan DeFi

Selain penambangan, ada alternatif lain untuk menghasilkan keuntungan dari crypto, seperti staking dan Decentralized Finance (DeFi). Staking melibatkan memegang sejumlah cryptocurrency dalam dompet digital untuk mendukung operasi jaringan blockchain dan menerima imbalan. DeFi, di sisi lain, menawarkan berbagai layanan keuangan seperti pinjaman dan perdagangan yang dapat memberikan penghasilan pasif bagi investor.

Menjadi jutawan dari menambang crypto memang mungkin, tetapi tidak mudah. Dibutuhkan investasi besar, manajemen yang baik, dan keberuntungan dalam kondisi pasar yang terus berubah. Bagi mereka yang tertarik pada dunia crypto, penting untuk melakukan riset mendalam dan mempertimbangkan berbagai strategi sebelum terjun ke penambangan. Selain itu, selalu penting untuk diingat bahwa setiap investasi memiliki risiko, dan tidak ada jaminan keuntungan.

Dengan pemahaman yang baik dan strategi yang tepat, peluang untuk mencapai kesuksesan di dunia crypto tetap terbuka. Namun, realistis dan berhati-hati adalah kunci untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan potensi keuntungan.

Sidak Bus di Tempat Wisata, Menhub Temukan Banyak Bus Pariwisata Tak Layak Jalan!

Pada hari Minggu (9/6), Menhub Budi Karya Sumadi mengadakan inspeksi mendadak (sidak) untuk memeriksa bus pariwisata di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan. Menhub mendapati beberapa bus pariwisata beroperasi tanpa surat-surat yang lengkap, seperti Uji KIR dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Bus yang melanggar aturan tersebut langsung dikenai sanksi hukum.

“Kami bersama Kakorlantas datang ke Ragunan, salah satu destinasi wisata populer, untuk melakukan pemeriksaan acak terhadap enam bus. Dari enam bus tersebut, empat di antaranya tidak memiliki Uji KIR, bahkan ada yang STNK-nya sudah kedaluwarsa. Uji KIR adalah bukti bahwa kendaraan laik jalan, jadi seharusnya empat bus tadi tidak boleh beroperasi,” jelas Menhub.

Penegakan Hukum dan Edukasi Pemilik Bus Pariwisata

Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Korlantas Polri akan menindak tegas bus yang tidak layak jalan. Langkah ini termasuk menahan bus yang tidak dapat menunjukkan Uji KIR serta memberikan edukasi kepada pemilik kendaraan pariwisata untuk mematuhi peraturan. Pemeriksaan lapangan atau sweeping akan terus dilakukan untuk menangani pelanggaran secara langsung.

Lebih lanjut, Menhub menekankan pentingnya kelengkapan surat kendaraan seperti Uji KIR, STNK, dan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi operator dan pengemudi bus umum serta bus untuk wisata sebelum melakukan perjalanan. Hal ini bertujuan untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang.

“Selama ini, banyak kecelakaan bus pariwisata disebabkan oleh kurangnya kelengkapan surat-surat seperti Uji KIR dan STNK,” tambah Menhub.

Menhub juga mengimbau penumpang untuk memastikan bus pariwisata yang mereka tumpangi laik jalan, dengan meminta pengemudi menunjukkan Uji KIR dan surat-surat lainnya. Pengecekan izin dan kelaikan bus juga bisa dilakukan melalui situs https://mitradarat.dephub.go.id.

Dukungan Korlantas Polri

Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso menyatakan dukungan terhadap upaya penertiban kendaraan pariwisata. Korlantas Polri akan melakukan sweeping mingguan di lokasi-lokasi wisata untuk mengurangi kecelakaan yang melibatkan bus pariwisata.

Brigjen Pol Raden Slamet mengatakan bahwa pada sidak hari ini, pihaknya akan menindak tegas dan menginstruksikan perusahaan operator untuk mengganti kendaraan yang belum lengkap surat-suratnya. Bus yang tidak memiliki surat lengkap akan dihentikan. Hal ini akan terus dilaksanakan sesuai dengan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

Kerja di IKN? Ini Keuntungan Bebas Pajak yang Sudah Dijamin Presiden!

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa para pekerja di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan menikmati fasilitas bebas pajak hingga tahun 2035.

“Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah dan bersifat final,” demikian bunyi Pasal 2 Ayat (2) huruf g Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di IKN, sebagaimana dikutip dari CNBC Indonesia, Senin (10/6/2024).

Kriteria Karyawan yang Berhak

Pasal 123 Ayat (3) dan (4) PMK tersebut merinci kriteria karyawan yang berhak atas fasilitas PPh 21 DTP. Mereka yang layak adalah pekerja yang menerima pendapatan dari pemberi kerja tertentu, tinggal di wilayah IKN, dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di kantor pelayanan pajak yang meliputi wilayah IKN.

Fasilitas ini berlaku untuk semua jenis status karyawan, baik tetap maupun kontrak. Pajak para pekerja di IKN akan ditanggung oleh pemerintah alias pekerja bisa bebas pajak.

Namun, untuk memperoleh fasilitas ini, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pekerja maupun perusahaan. Perusahaan harus memiliki kantor di wilayah IKN, sementara pekerja wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak secara rutin.

Batas Waktu Fasilitas Pajak

Pemerintah menetapkan batas waktu fasilitas ini, dengan menyatakan dalam Pasal 138 PMK 28/2024 bahwa fasilitas PPh 21 DTP berlaku hingga Desember 2035.

Selain itu, Pasal 2 Ayat (2) menjelaskan tentang sembilan jenis fasilitas PPh yang diberikan di IKN, di antaranya:

  1. Pengurangan Pajak Penghasilan badan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri.
  2. Pajak Penghasilan atas kegiatan sektor keuangan di Financial Center.
  3. Pengurangan Pajak Penghasilan badan atas pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional.
  4. Pengurangan Penghasilan Bruto atas kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu.
  5. Pengurangan Penghasilan Bruto atas kegiatan Penelitian dan Pengembangan tertentu.
  6. Pengurangan Penghasilan Bruto atas sumbangan dan/atau biaya pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya yang bersifat nirlaba.
  7. Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan bersifat final.
  8. Pajak Penghasilan final 0% atas penghasilan dari peredaran bruto usaha tertentu pada usaha mikro, kecil, dan menengah.
  9. Pengurangan Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Fasilitas PPN dan Kepabeanan

Pasal 2 Ayat (4) juga menyebutkan fasilitas PPN atau PPnBM di IKN, yakni berupa PPN tidak dipungut dan pengecualian PPnBM atas penyerahan barang kena pajak.

Selanjutnya, Pasal 2 Ayat (6) menguraikan fasilitas kepabeanan di IKN dan kawasan mitra, termasuk pembebasan Bea Masuk dan fasilitas Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) atas impor barang oleh pemerintah pusat dan daerah untuk keperluan IKN dan daerah mitra. Juga termasuk pembebasan bea masuk dan PDRI untuk impor barang modal untuk pembangunan dan pengembangan industri, serta pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri di wilayah IKN serta daerah mitra.

Cara Mudah dan Cepat Mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah dokumen penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha perdagangan di Indonesia. SIUP diperlukan sebagai bukti bahwa suatu usaha telah memenuhi syarat dan izin dari pemerintah untuk melakukan kegiatan perdagangan. Berikut adalah panduan mengenai cara mengurus SIUP dan persyaratan yang harus dipenuhi.

Apa Itu SIUP?

SIUP adalah surat izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kepada pelaku usaha, baik perorangan maupun badan usaha, yang bergerak di bidang perdagangan. dokumen ini wajib dimiliki oleh semua jenis usaha perdagangan, kecuali usaha mikro dengan omzet di bawah batas tertentu yang diatur oleh pemerintah.

Surat Izin Usaha Perdagangan terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan skala usaha, yaitu SIUP Mikro, SIUP Kecil, SIUP Menengah, dan SIUP Besar. SIUP Mikro ditujukan untuk usaha dengan modal dan kekayaan bersih sampai dengan Rp50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

SIUP Kecil untuk usaha dengan modal dan kekayaan bersih antara Rp50 juta hingga Rp500 juta. Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah berlaku untuk usaha yang memiliki modal dan kekayaan bersih di kisaran Rp500 juta hingga Rp10 miliar. Terakhir, SIUP Besar diperuntukkan bagi usaha dengan modal dan kekayaan bersih di atas Rp10 miliar.

Persyaratan Mengurus SIUP

Untuk mengurus SIUP, terdapat beberapa dokumen yang harus dipersiapkan. Dokumen-dokumen ini dapat berbeda-beda tergantung pada jenis usaha dan skala usaha. Umumnya, ini dokumen yang harus dipersiapkan:

  1. Formulir Permohonan SIUP

Formulir ini bisa didapatkan di kantor Dinas Perdagangan setempat atau melalui situs web resmi pemerintah daerah.

  1. Fotokopi KTP Pemilik/Penanggung Jawab Usaha

Identitas dari pemilik atau penanggung jawab usaha.

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak): Bukti bahwa usaha sudah terdaftar sebagai wajib pajak.

  1. Fotokopi Akta Pendirian Usaha

Untuk badan usaha seperti CV, PT, atau koperasi, sertakan juga surat keputusan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.

  1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha

Surat yang menyatakan lokasi usaha.

  1. Fotokopi IMB (Izin Mendirikan Bangunan)

Jika tempat usaha dimiliki sendiri.

  1. Pas Foto Pemilik/Penanggung Jawab Usaha

Ukuran 4×6 sebanyak 2 lembar.

Surat Pernyataan Kesanggupan Mematuhi Ketentuan Perdagangan: Surat ini biasanya disediakan oleh kantor Dinas Perdagangan.

Tips Mengurus SIUP

Beberapa tips mengurus SIUP antara lain memastikan dokumen lengkap, karena kelengkapan dokumen akan mempercepat proses pengurusan SIUP. Selain itu, penting untuk selalu memeriksa persyaratan terbaru di situs web resmi pemerintah daerah guna memastikan tidak ada perubahan. Jika merasa kesulitan, Anda juga bisa menggunakan jasa pengurusan perizinan yang biasanya sudah berpengalaman dalam mengurus SIUP.

Mengurus SIUP memang memerlukan persiapan dan perhatian terhadap detail, namun dengan panduan yang tepat, proses ini dapat berjalan dengan lancar. SIUP tidak hanya menjadi bukti legalitas usaha Anda, tetapi juga menunjukkan bahwa usaha Anda telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Mengurus SIUP adalah langkah penting bagi setiap pelaku usaha perdagangan di Indonesia. Dengan memahami persyaratan dan prosedur yang harus diikuti, Anda dapat mengurus SIUP dengan lebih mudah dan cepat. Pastikan selalu mengikuti ketentuan yang berlaku agar usaha Anda dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan.

Badan Pangan Nasional Bangun Kios Pangan untuk Kendalikan Inflasi Pangan

Badan Pangan Nasional (NFA) terus memperkuat sinergi dalam upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan guna menjaga inflasi pangan tetap terkendali. Salah satu inisiatif terbaru yang diambil adalah pembangunan Kios Pangan di berbagai wilayah.

“Untuk stabilisasi harga dan pengendalian inflasi pangan, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional memiliki berbagai program, seperti gerakan pangan murah, operasi pasar, bantuan pangan, fasilitasi distribusi pangan, dan terbaru, Kios Pangan,” ujar Maino Dwi Hartono, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan NFA, saat meluncurkan Kios Pangan di Kota Malang, Jawa Timur, pada Sabtu (8/6/2024).

Maino menjelaskan bahwa KiosPangan ini bertujuan untuk memudahkan akses masyarakat terhadap pangan yang terjangkau.

Dukungan dari Berbagai Pihak

“Pemerintah menyediakan bahan pangan dengan harga lebih terjangkau melalui Kios Pangan, yang disuplai langsung oleh produsen, termasuk BUMN pangan seperti ID Food dan Bulog, serta peternak dan petani,” jelasnya.

Ia berharap program ini bisa membantu masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, mendapatkan pangan dengan harga terjangkau.

Badan Pangan Nasional mengapresiasi langkah Kota Malang yang menjadi pelopor peluncuran Kios Pangan dibanding daerah lain. Hingga kini, terdapat 83 Kios Pangan yang tersebar di 13 provinsi dan 69 kabupaten/kota di Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Plh. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang, Dedy Prasetyo, menyampaikan dukungannya terhadap program ini. “Kami dari Bank Indonesia menyambut baik program ini karena dapat memperkuat strategi pengendalian inflasi, khususnya inflasi pangan,” ujarnya.

Data Inflasi Terkini

Data BPS menunjukkan inflasi pada Mei 2024 terkendali di angka 2,84 persen (yoy), turun dari bulan sebelumnya yang sebesar 3 persen. Secara bulanan (mtm), terjadi deflasi sebesar 0,03 persen pada Mei 2024. Inflasi komponen harga bergejolak (volatile food) berkontribusi signifikan terhadap deflasi dengan angka 0,69 persen, terutama dipengaruhi oleh harga beras, daging ayam ras, tomat, dan cabai rawit.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, dalam pernyataan terpisah menyebutkan bahwa sinergi antara kementerian/lembaga dan berbagai langkah strategis stabilisasi pangan menjadi kunci terkendalinya inflasi pada Mei 2024, sesuai target pemerintah di 2,5 persen plus minus 1 persen.

“Kolaborasi antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya sangat penting dalam menjaga laju inflasi. Keberadaan Kios Pangan diharapkan dapat memperkuat pengendalian inflasi dengan menyeimbangkan pasar dan mempengaruhi fluktuasi harga pangan,” ujar Arief.

Petani Belum Terdaftar? Pemerintah Update Data Pupuk Bersubsidi Setiap 4 Bulan

Pemerintah mengizinkan pembaruan data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) secara berkala setiap empat bulan. Periode pertama pembaruan ini berlangsung dari tanggal 5 hingga 18 Juni 2024. Petani yang belum terdaftar dalam RDKK 2024 dan tidak mendapatkan pupuk bersubsidi dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan menghubungi penyuluh di kecamatan masing-masing. Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, Tri Wahyudi Saleh, menyampaikan pernyataan ini di Jakarta pada Kamis (6/6/2024).

Perubahan Peraturan Menteri Pertanian

Tri Wahyudi menjelaskan bahwa salah satu perubahan penting dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 menjadi Permentan 01/2024 adalah memungkinkan evaluasi data RDKK di tahun berjalan, yakni setiap caturwulan. Sebelumnya, data RDKK tidak bisa diubah di tahun berjalan.

“Pembaruan yang dijadwalkan hingga 18 Juni ini adalah yang pertama. Ini kesempatan bagi petani yang belum masuk RDKK untuk terdaftar. Segera hubungi penyuluh terdekat di setiap kecamatan,” kata Tri Wahyudi.

Sesuai Permentan 01/2024, petani yang ingin terdaftar di RDKK dan menerima pupuk bersubsidi harus memenuhi syarat: menggarap lahan maksimal 2 hektare dan menjadi anggota Kelompok Tani (Poktan). Mereka juga harus menjalankan usaha tani di subsektor tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai, serta subsektor hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih, dan subsektor perkebunan seperti tebu rakyat, kakao, dan kopi.

Tri Wahyudi menambahkan, pembaruan RDKK tidak hanya memasukkan petani yang belum terdata, tetapi juga memungkinkan penambahan luas lahan dan pupuk untuk musim tanam tertentu yang sebelumnya tidak tercatat dalam RDKK.

“Dua perubahan ini akan melalui verifikasi dan persetujuan berjenjang hingga kepala dinas pertanian setempat,” jelas Tri Wahyudi.

Penambahan Volume Pupuk dan Jenis yang Disubsidi

Pembaruan selanjutnya adalah penambahan volume pupuk bagi Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah terdaftar dengan batas maksimal dosis rekomendasi, serta pembaruan volume pupuk organik sesuai dosis rekomendasi wilayah.

“Permentan 01/2024 juga menambahkan jenis pupuk yang disubsidi, termasuk kembali memasukkan pupuk organik dalam skema subsidi. Sebelumnya, pupuk yang disubsidi hanya Urea, NPK, dan NPK formulasi khusus kakao,” tambahnya.

Lebih lanjut, Tri Wahyudi menjelaskan bahwa Pemerintah juga mempermudah proses penebusan pupuk bersubsidi. Petani cukup membawa KTP ke kios.

Perubahan kebijakan di Permentan 01/2024 ini memudahkan petani lansia atau yang terkendala transportasi untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Ini juga menjadi solusi bagi petani yang berpindah lahan.

Untuk memudahkan penebusan, Pupuk Indonesia melengkapi kios dengan aplikasi iPubers, hasil sinergi dengan Kementerian Pertanian. Menurut Tri Wahyudi, aplikasi ini memudahkan petani karena sistem di kios juga telah diperbaiki melalui aplikasi iPubers.

Kolaborasi Lokal Tingkatkan Daya Saing Global, Industri Kreatif Indonesia Mendunia!

Kementerian Perindustrian terus aktif mendorong pertumbuhan industri kreatif di Indonesia untuk menghasilkan produk yang inovatif dan kompetitif. Dengan potensi pasar yang besar dan dukungan SDM terampil, Indonesia diyakini mampu bersaing di kancah global.

“Kami mendukung penuh pelaku industri kreatif untuk mengembangkan usahanya, termasuk kolaborasi antar pelaku industri di Indonesia. Ini akan mendorong kemajuan ekonomi kreatif,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat peluncuran Kolaborasi Bertigabelas #melangkahbareng seri kolaborasi kolektif Nevertoolavish x Tokopedia dengan 12 Brand dan Band Lokal di Jakarta, Jumat (7/6).

Pada tahun 2024, Nevertoolavish bekerja sama dengan tiga grup band dan sembilan brand lokal untuk produk apparel, tas, hingga aksesoris dengan tema “The Prism of Zodiac Colors”. Setiap brand dan band akan merilis produk yang merepresentasikan zodiak di tiap bulannya.

Menurut data Statistika Market Insight 2024, nilai pasar domestik industri fesyen di Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan mencapai USD7,72 miliar dari sektor apparel (USD4,04 miliar), aksesoris (USD2,18 miliar), dan alas kaki (USD1,64 miliar).

“Sektor industri fesyen diproyeksikan tumbuh rata-rata 4,26 persen per tahun hingga 2029, dengan nilai pasar mencapai USD9,6 miliar. Angka ini bisa meningkat seiring pertumbuhan sektor manufaktur nasional,” jelas Agus. Peluang ini memberikan kesempatan bagi industri kreatif di Indonesia untuk merebut pasar domestik di tengah persaingan produk impor.

Kontribusi Industri Fesyen Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Agus juga mengapresiasi pelaku industri fesyen dan kriya yang berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja. “Saat ini terdapat 962 ribu industri fesyen di dalam negeri, dengan sektor tekstil, pakaian jadi, kulit, barang dari kulit, dan alas kaki mengalami kenaikan 12 persen dari tahun sebelumnya. Sektor ini padat karya, dengan lebih dari 1,6 juta tenaga kerja,” ungkapnya.

Pertumbuhan konsumsi pakaian, alas kaki, dan jasa perawatannya melesat 7,02 persen (y-o-y) pada kuartal II 2023, pertumbuhan tertinggi sejak 2010. Kemudahan berbelanja melalui e-commerce seperti Tokopedia dan meningkatnya preferensi masyarakat terhadap merk lokal Indonesia seperti Nevertoolavish menjadi pendorong utama.

Menperin optimistis, kinerja industri manufaktur Indonesia akan terus ekspansif sejalan dengan peningkatan produktivitas domestik.

“Industri manufaktur menjadi pilar utama ekonomi tanah air, dengan pertumbuhan mencapai 4,7 persen dan proyeksi mencapai 5 persen pada tahun ini. Kontribusi manufaktur adalah yang terbesar dibanding sektor lain, mencapai 18 persen, dengan sumbangsih ekspor manufaktur mencapai 80 persen,” paparnya.

Jinerja Ekspansif Industri Tekstil Nasional

Agus juga menegaskan bahwa pandangan industri tekstil sebagai sektor sunset industry dapat dipatahkan. Berdasarkan survei Indeks Kepercayaan Industri (IKI), industri tekstil dan produk tekstil menunjukkan kinerja ekspansif, berkat kerja keras seluruh stakeholder.

Pada triwulan I 2024, industri TPT menunjukkan perbaikan signifikan dengan pertumbuhan PDB 2,64 persen (y-o-y) dan peningkatan 5,92 persen secara Q to Q dibanding Q4-2023 yang mengalami kontraksi -1,15 persen. Nilai ekspor triwulan I-2024 meningkat 0,19 persen atau USD2,95 miliar.

Agus menyampaikan bahwa peningkatan ini didorong oleh e-commerce seperti Tokopedia serta preferensi masyarakat terhadap merek lokal. Menurutnya, peningkatan konsumsi tersebut seharusnya dilihat sebagai peluang bagi industri tekstil dalam negeri.

Pemerintah melalui Kemenperin sebagai manajer kampanye #BanggaBuatanIndonesia terus mendorong integrasi kampanye lokal untuk menjadikan produk lokal kebanggaan masyarakat.

“Merek asli indonesia seperti Nevertoolavish memiliki perbedaan dan khas yang tidak kalah dengan brand dari luar negeri. Ciri khas ini membuat Nevertoolavish berpeluang menjadi frontrunner fashion brand Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri,” ungkap Menperin.

Freeport Wajib Lepas 10% Saham Lagi, Pemerintah Tidak Perlu Keluar Biaya

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengumumkan kemungkinan pemerintah mendapatkan tambahan 10 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) tanpa mengeluarkan biaya. Hal ini terkait dengan kepastian usaha bagi PTFI untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut.

Arifin menjelaskan bahwa untuk mendapatkan kepastian usaha tersebut, Freeport Indonesia harus melepas 10 persen sahamnya lagi kepada pemerintah melalui Holding BUMN Industri Pertambangan, MIND ID. Mekanisme ini memungkinkan pemerintah untuk tidak mengeluarkan uang tunai.

“Jadi MIND ID tidak perlu mengeluarkan uang lagi, nanti akan dihitung melalui mekanisme tertentu, namun pemerintah akan mendapatkan tambahan porsi saham,” kata Arifin Tasrif di kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas), Jakarta, Jumat (7/6/2024).

Peraturan Pemerintah dan Pembangunan Smelter

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, PTFI diharuskan melepas 10 persen saham tambahan sehingga pemerintah menguasai 61 persen saham. Selain itu, PTFI juga diwajibkan menambah smelter yang rencananya dibangun di Papua.

Arifin menjelaskan bahwa PTFI membutuhkan kepastian produksi yang berkelanjutan untuk mendukung kinerja smelter yang telah dibangun dengan investasi USD 3,6 miliar. Kelanjutan produksi ini juga bergantung pada perpanjangan izin usaha pertambangan (IUP) yang harus diberikan oleh pemerintah.

Saat ini, PTFI sudah memiliki izin hingga 2041 dan ada kemungkinan perpanjangan hingga 2061, yang dapat diproses lebih cepat sesuai dengan PP 25/2024.

“Untuk memastikan kelanjutan produksi smelter, investasi sebesar USD 3,6 miliar harus dijamin umurnya bisa puluhan tahun. Jika pada 2041 pabrik masih beroperasi maksimal namun tidak ada bahan baku, maka akan sia-sia,” tambahnya.

Lebih lanjut, Arifin menyatakan bahwa perpanjangan izin ini memungkinkan PTFI untuk mengucurkan investasi dalam jangka waktu yang lebih panjang di Indonesia, yang akan memberikan manfaat luas bagi negara.

Arifin juga menegaskan bahwa proses perpanjangan izin ini akan mengacu pada aturan yang sudah ada, meskipun belum ada target waktu yang pasti kapan izin tersebut akan diterbitkan.

“Kita harus memastikan aturan sudah mendukung agar Freeport memiliki kepastian berinvestasi jangka panjang dan menjalankan program hilirisasi,” ujarnya.

Freeport juga berencana menambah fasilitas pengolahan di Papua, yang juga memerlukan transfer saham ke MIND ID.

Negosiasi Perpanjangan Izin Usaha

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa negosiasi perpanjangan izin usaha PTFI sudah mendekati 98 persen. Salah satu poin penting dalam negosiasi tersebut adalah penambahan 10 persen saham pemerintah di PTFI.

Bahlil mengatakan bahwa dirinya terlibat dalam tim negosiasi perpanjangan izin PTFI yang terdiri dari Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

“Saya telah melakukan negosiasi dengan Freeport dan hampir 98 persen poin-poinnya telah disepakati,” ujar Bahlil di Kantor BKPM, Jakarta, Jumat (7/6/2024).

Dalam negosiasi ini, dibahas proses divestasi saham PTFI sebesar 10 persen kepada pemerintah melalui BUMN, komitmen pembangunan smelter di Papua, serta partisipasi pengusaha lokal Papua.

“Freeport harus melibatkan pengusaha dari Papua, bukan hanya dari Jakarta,” tegasnya.

5 Pilihan Franchise Makanan yang Menguntungkan dengan Modal Terjangkau

Memulai bisnis makanan bisa menjadi langkah awal yang menguntungkan, terutama jika Kamu memilih franchise. Dengan modal yang terjangkau, Kamu dapat memiliki usaha sendiri tanpa harus memulai dari nol. Berikut ini adalah lima franchise makanan murah yang cocok untuk pebisnis pemula.

  1. Kebab Baba Rafi

Kebab Baba Rafi: Franchise Kebab Terbesar di Indonesia

Kebab Baba Rafi adalah salah satu franchise kebab terbesar di Indonesia. Dengan modal awal mulai dari Rp 58 juta hingga Rp 150 juta, kamu sudah bisa memiliki gerai kebab yang terkenal. Baba Rafi menyediakan pelatihan lengkap, bahan baku berkualitas, dan dukungan pemasaran yang kuat.

Keuntungan Memilih Kebab Baba Rafi:

  • Brand yang sudah dikenal luas: Kebab Baba Rafi memiliki reputasi yang baik di pasar.
  • Dukungan penuh dari pusat: Mulai dari pelatihan hingga pemasaran, semua didukung oleh tim pusat.
  • Sistem operasional yang sudah terbukti: Kamu hanya perlu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
  1. Es Teh Indonesia

Es Teh Indonesia: Minuman Segar untuk Semua Kalangan

Minuman segar seperti es teh selalu diminati. Menurut informasi dari laman resmi Es Teh Indonesia, untuk bergabung menjadi mitra, Kamu perlu mengeluarkan modal sebesar Rp130 juta. Jumlah ini sudah termasuk lisensi brand, alat, bahan baku, dan training karyawan.

Syarat Franchise Es Teh Indonesia

Selain itu, ada beberapa persyaratan yang harus Kamu penuhi untuk menjadi franchisee Es Teh Indonesia:

  1. Lokasi Usaha yang Strategis: Lokasi harus mudah diakses oleh pelanggan secara langsung maupun melalui pesanan online.
  2. Standar Desain Interior: Menyesuaikan desain interior gerai sesuai yang ditetapkan oleh pihak manajemen Es Teh Indonesia.
  3. Modal: Menyiapkan modal sebesar Rp130 juta.
  4. Visi dan Misi yang Sama: Memiliki visi dan misi yang sama dengan Es Teh Indonesia, serta memenuhi beberapa persyaratan lainnya yang diajukan oleh pihak manajemen.
  5. Bakso Benhil

Bakso Benhil: Franchise Bakso Terkenal dengan Rasa Teruji

Bakso Benhil adalah salah satu franchise bakso yang sudah lama berdiri dan memiliki banyak penggemar. Dengan modal sekitar Rp 50 juta, Kamu bisa memiliki gerai bakso dengan rasa yang sudah teruji. Bakso Benhil juga menawarkan pelatihan dan dukungan operasional.

Keuntungan Memilih Bakso Benhil:

  • Produk yang sudah dikenal dan disukai: Memiliki basis pelanggan yang loyal.
  • Pelatihan dan dukungan operasional dari pusat: Membantu Kamu mengelola bisnis dengan lebih mudah.
  • Bahan baku berkualitas: Menjamin rasa dan kualitas bakso yang konsisten.
  1. Tahu Jeletot Taisi

Tahu Jeletot Taisi: Sensasi Pedas yang Menggugah Selera

Tahu Jeletot Taisi menawarkan tahu goreng pedas yang unik dan selalu dicari oleh para pecinta makanan pedas. Dengan modal sekitar Rp 25 juta, Kamu bisa memiliki gerai tahu jeletot yang populer. Tahu Jeletot Taisi juga menyediakan bahan baku dan pelatihan untuk memastikan kualitas produk.

Keuntungan Memilih Tahu Jeletot Taisi:

  • Produk unik dan diminati pasar: Menarik perhatian banyak pecinta makanan pedas.
  • Pelatihan dan bahan baku dari pusat: Memastikan Kamu bisa menyajikan tahu dengan kualitas terbaik.
  • Modal awal terjangkau: Cocok untuk pebisnis dengan anggaran terbatas.

Memilih franchise makanan yang tepat bisa menjadi langkah awal yang menjanjikan untuk memulai bisnis. Pastikan Kamu memilih franchise yang sesuai dengan minat dan kemampuan finansial-mu. Dengan dedikasi dan kerja keras, kesuksesan dalam bisnis makanan bukanlah hal yang mustahil. Selamat mencoba!

UMKM Kecantikan Berpotensi Tinggi, KemenKopUKM Siapkan Dukungan Maksimal

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menilai produk UMKM di sektor kecantikan memiliki prospek cerah dan potensi untuk berkembang dengan cepat.

Fiki Satari, Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif KemenKopUKM, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat lebih dari 400 pelaku usaha di bidang kecantikan. Sekitar 50 persen dari pendaftaran usaha di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berasal dari sektor ini.

Untuk itu, KemenKopUKM mendorong lebih banyak pihak terlibat dalam mendukung pertumbuhan UMKM kecantikan. Salah satu langkah yang diambil adalah menjadi agregator dan inkubator bagi pelaku usaha untuk memudahkan akses ke pembiayaan, pasar, dan bahan baku.

“Saya sudah berdiskusi dengan rekan-rekan dari Female Daily agar ke depan mereka tidak hanya menjadi platform event, tapi juga bisa berfungsi sebagai agregator dan inkubator, seperti yang sedang kami kembangkan di KemenKopUKM. Dengan demikian, UMKM dapat lebih mudah mengakses pembiayaan, bahan baku, dan produksi bersama sehingga lebih efektif dan efisien,” ujar Fiki Satari pada acara Talkshow Beauty Event di Jakarta Convention Center, Kamis (06/06).

Transformasi dan Tantangan UMKM di Sektor Kecantikan

Fiki juga mengapresiasi pameran X Beauty, yang menurutnya bisa menjadi ajang pamer produk UMKM Indonesia di sektor kecantikan. Ia berharap acara serupa dapat digelar lebih sering di berbagai kota di Indonesia.

“Kami mengapresiasi acara ini dan akan terus mendorong transformasi event-event semacam ini menjadi platform agregator,” tambah Fiki.

Meski prospektif, pelaku UMKM kecantikan menghadapi tantangan seperti ketergantungan pada bahan baku dan kemasan impor. “Kami telah membuat regulasi untuk melindungi UMKM dan pasar lokal agar lebih kompetitif dibanding produk impor,” jelas Fiki.

Selain itu, KemenKop juga telah memulai inisiatif Rumah Produksi Bersama (RPB) untuk membantu produksi bahan baku UMKM secara menyeluruh. Salah satu contohnya adalah pengolahan komoditas nilam untuk pembuatan minyak esensial.

Lima lokasi pabrik nilam telah dipilih, yaitu di Kabupaten Gayo Lues, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Selatan, dan Aceh Tamiang. Masing-masing daerah akan memiliki dua rumah produksi yang dikelola oleh koperasi petani produsen dan penyuling nilam, dengan dukungan pelatihan kelembagaan, transfer teknologi produksi, hingga pemasaran,” tutup Fiki.