Dengan ditopang ketangguhan ekonomi nasional yang mampu tumbuh stabil di sekitar 5% dan diperkuat dengan kemampuan menjaga inflasi dalam kisaran yang diinginkan, Indonesia semakin percaya diri dalam mendorong transformasi ekonomi menuju status negara maju pada tahun 2045. Pada saat itu, diproyeksikan jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 320 juta dengan pendapatan per kapita sekitar USD26.000, sehingga ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai USD9 triliun. 

Untuk mencapai visi tersebut, pemerintah terus mendorong pembaharuan dan peningkatan performa berbagai mesin pertumbuhan ekonomi, terutama di era digitalisasi saat ini. Pada tahun 2018, pemerintah telah meluncurkan peta jalan “Making Indonesia 4.0” guna meningkatkan daya saing industri nasional di kancah global. Ke depannya, digitalisasi berbagai sektor industri akan terus dipercepat, mengarahkan investasi di Indonesia ke sektor padat modal yang memerlukan keterampilan baru dari masyarakat. 

Transformasi Ekonomi Digital sebagai Mesin Pertumbuhan Kedua

“Kita memiliki mesin kedua yang menjadi topik diskusi saat ini, yaitu ekonomi digital. Saat ini, ekonomi digital kita bernilai sekitar USD80 miliar dan diharapkan meningkat menjadi USD125 miliar pada tahun 2025, serta USD400 miliar pada tahun 2030,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara The Big Idea Forum CNN dengan Desi Anwar bertema Quo Vadis Digital Transformation Indonesia, Jumat (5/07). 

Pemerintah juga menempuh berbagai langkah untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia yang kompetitif. Melalui Program Prakerja, pemerintah menyediakan kebijakan yang bertujuan untuk re-skilling, up-skilling, dan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai pelatihan sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja. Sejak awal pelaksanaan, Program Prakerja telah menjangkau hingga 18 juta penerima manfaat. 

Tantangan dan Solusi Infrastruktur Digital

Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi tantangan tersendiri dalam mendorong pemerataan konektivitas dan percepatan pembangunan infrastruktur digital yang memadai. Upaya yang dilakukan termasuk pembangunan jaringan fiber optik Palapa Ring, pemanfaatan Satelit Multifungsi Satria untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta adopsi teknologi Satelit Low Earth Orbit terbaru. 

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Indonesia telah menjadi negara dengan jumlah unicorn dan decacorn terbesar di antara negara lain. Hal ini didorong oleh upaya pemerintah dalam melakukan integrasi dengan negara-negara ASEAN sehingga mempermudah pengembangan dan perluasan pasar. 

Integrasi Ekonomi Digital ASEAN

Inisiatif Indonesia berupa Kerangka Kerja Perjanjian Ekonomi Digital (DEFA) dalam Keketuaan ASEAN 2023 lalu, menurut Menko Airlangga, telah membuka babak baru dalam integrasi ekonomi digital regional. Inisiatif ini diharapkan menarik investasi dan inovasi, meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, serta memberdayakan sektor UMKM. Dengan pemanfaatan DEFA, ekonomi digital ASEAN pada tahun 2030 yang semula bernilai USD1 triliun, diperkirakan dapat meningkat menjadi USD2 triliun. 

Indonesia bersama negara-negara ASEAN lainnya juga telah melakukan integrasi pembayaran melalui kebijakan Local Currency Settlement dengan penggunaan QRIS, memudahkan digitalisasi di sektor ekonomi. Menko Airlangga juga menekankan bahwa di tengah upaya digitalisasi ini, keamanan data menjadi tantangan dan aspek penting yang harus terus diprioritaskan. 

“Indonesia perlu ada di mana-mana. Jadi kita bekerja sama dengan Eropa untuk EU-CEPA agar bisa menjadi mitra Eropa. Kita juga bermitra dengan Tiongkok, dengan ASEC, RCEP. Kami juga bersama India dan AS dalam Indo-Pasifik yang ditandatangani dua minggu lalu. Dan tentu saja, kami ingin menjadi bagian dari 37 negara OECD. Ini akan menjadi perjalanan selama tiga tahun. Jadi dalam bidang ekonomi, kami adalah sahabat semua orang,” tegas Menko Airlangga.