Minggu, November 24, 2024
Top Mortar Gak Takut Hujan
Beranda blog Halaman 27

GoTo Raih Pendapatan Rp 267 Miliar dari ShopTokopedia dalam Lima Bulan

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) telah mengumpulkan pendapatan sebesar Rp 267 miliar dari imbalan jasa e-commerce service fee melalui ShopTokopedia, yang merupakan kolaborasi antara TikTok Shop dan Tokopedia, untuk periode Februari hingga Juni 2024.

Secara terperinci, e-commerce service fee dari Tokopedia Shop pada kuartal II 2024 mencapai Rp 157 miliar secara bersih, sementara pada Februari dan Maret 2024 sebesar Rp 110 miliar.

Pada Januari 2024, GoTo menerima penyelesaian transaksi investasi senilai USD 1,5 miliar dari TikTok, menandakan bahwa TikTok Shop Indonesia secara resmi berada di bawah PT Tokopedia dengan nama Tokopedia Shop.

Divestasi dan Dampaknya pada Kinerja Keuangan

Selain itu, pada kuartal pertama 2024, GoTo melakukan divestasi kepemilikan layanan pengiriman dan pemenuhan yang dilakukan oleh GoTo Logistics untuk mendukung Tokopedia. Sejak Mei 2024, GoTo Logistics tidak lagi tercatat dalam laporan keuangan Grup. Hal ini tidak mempengaruhi layanan GoSend, yang tetap tersedia melalui aplikasi Gojek sebagai bagian dari segmen On-Demand Services Grup GoTo.

Berkat langkah-langkah tersebut, GoTo berhasil mencatatkan penurunan rugi bersih sebesar 61 persen pada semester I 2024, menjadi Rp 2,84 triliun, dibandingkan dengan rugi bersih Rp 7,21 triliun pada semester I 2023. Pendapatan bersih GoTo juga meningkat 12 persen secara tahunan (yoy), mencapai Rp 7,73 triliun pada semester I 2024, dibandingkan Rp 6,88 triliun pada semester I 2023.

Pertumbuhan dan Performa Topline

Pertumbuhan ini mencerminkan akselerasi yang sehat pada topline perusahaan. Secara kuartalan, Gross to Value (GTV) inti grup, yang mengecualikan merchant payment gateway, tumbuh 54 persen secara tahunan, mencapai Rp 63,2 triliun pada kuartal II 2024. Sementara itu, GTV Grup secara keseluruhan tumbuh 26 persen, mencapai Rp 121,5 triliun pada periode yang sama.

Direktur Utama GoTo, Patrick Walujo, menyatakan bahwa percepatan pertumbuhan pada kuartal kedua menegaskan strategi perusahaan yang fokus pada konsumen mass market. “Kami akan terus memberikan solusi bagi seluruh konsumen kami, baik yang membutuhkan kenyamanan maupun yang mementingkan harga. Langkah ini akan terus menjadi landasan pertumbuhan Perseroan, seiring dengan upaya kami meningkatkan topline serta terus berkomitmen mencapai EBITDA Grup yang disesuaikan 1,4 breakeven untuk keseluruhan tahun buku 2024,” katanya dalam pernyataan tertulis pada Selasa (30/7).

Kinerja positif ini didorong oleh pertumbuhan pengguna pada segmen layanan hemat dari on-demand services, peningkatan penggunaan aplikasi GoPay, pertumbuhan pemberian pinjaman, serta pengelolaan beban usaha secara disiplin.

Pemerintah Resmi Larang Penjualan Rokok Eceran, Ini Aturan Barunya!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, yang melarang penjualan rokok eceran per batang. Aturan ini ditetapkan untuk mengatur penjualan produk tembakau dengan lebih ketat, guna memastikan keamanan dan kualitas produk yang beredar di masyarakat.

Berdasarkan aturan yang berlaku mulai Selasa (30/7/2024), terdapat beberapa ketentuan penting yang harus dipatuhi oleh produsen, importir, dan distributor produk tembakau dan rokok elektronik.

Ketentuan Utama dalam PP Nomor 28 Tahun 2024

Pertama, Pasal 431 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan produk tembakau wajib memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, mereka harus mematuhi batas maksimal kadar nikotin dan tar, serta melakukan pengujian kandungan kadar nikotin dan tar untuk setiap varian yang diproduksi atau diimpor. Hasil pengujian tersebut harus dilaporkan kepada lembaga pemerintah yang berwenang dalam bidang pengawasan obat dan makanan. Pengujian ini harus dilakukan di laboratorium terakreditasi dengan teknologi yang memenuhi standar peraturan perundang-undangan.

Kedua, Pasal 432 ayat 1 melarang penggunaan bahan tambahan dalam produksi produk tembakau dan rokok elektronik kecuali jika terbukti secara ilmiah tidak berbahaya bagi kesehatan. Bahan tambahan yang dilarang akan ditetapkan oleh Menteri. Pengujian dan verifikasi penggunaan bahan tambahan ini dilakukan di laboratorium terakreditasi sebelum dan selama produk beredar di pasaran. Produsen yang melanggar ketentuan ini akan dikenakan sanksi administratif berupa penarikan produk atas biaya produsen.

Ketiga, Pasal 433 ayat 1 menetapkan bahwa rokok putih mesin harus dikemas minimal 20 batang per kemasan. Selain itu, tembakau iris tidak boleh dikemas lebih dari 50 gram per kemasan, sementara cairan nikotin dalam rokok elektronik dengan sistem tertutup tidak boleh lebih dari 2 mililiter per cartridge dan maksimal 2 cartridge per kemasan. Rokok elektronik dengan sistem terbuka hanya boleh mengemas cairan nikotin dalam kemasan 10 dan 20 mililiter.

Larangan Penjualan Rokok Eceran dan Penempatan Produk

Keempat, Pasal 434 melarang penjualan produk tembakau dan rokok elektronik menggunakan mesin layanan diri. Penjualan kepada individu di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil juga dilarang. Penjualan eceran satuan per batang hanya diperbolehkan untuk cerutu dan rokok elektronik. Penempatan produk di area strategis seperti pintu masuk dan keluar, atau dekat satuan pendidikan dan tempat bermain anak juga dilarang. Selain itu, penjualan melalui situs web, aplikasi elektronik komersial, dan media sosial juga dilarang kecuali jika ada verifikasi umur.

Aturan baru ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap produk tembakau dan rokok elektronik, serta memastikan bahwa produk yang beredar di pasaran aman dan sesuai dengan standar kesehatan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi administratif yang tegas.

Mengatur Keuangan dengan Gaji UMR, Apakah Bisa?

Mengelola keuangan bisa menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi karyawan yang menerima gaji UMR (Upah Minimum Regional). Namun, dengan perencanaan yang baik dan disiplin, karyawan bergaji UMR tetap bisa mencapai kestabilan finansial dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kali ini Berempat.com akan membagikan tips finansial yang bisa membantu Anda mengelola dan membagi uang dengan lebih efektif.

1. Buat Anggaran Bulanan

Langkah pertama dalam mengelola keuangan adalah membuat anggaran bulanan. Catat semua pemasukan dan pengeluaran Anda. Mulailah dengan menulis daftar pengeluaran tetap seperti biaya sewa, listrik, air, dan transportasi. Kemudian, tambahkan pengeluaran variabel seperti makanan, hiburan, dan kebutuhan lainnya.

Contoh Anggaran Bulanan:

  • Pemasukan:
    • Gaji: Rp 4.500.000
  • Pengeluaran:
    • Sewa: Rp 1.500.000
    • Listrik dan Air: Rp 300.000
    • Transportasi: Rp 500.000
    • Makanan: Rp 1.000.000
    • Tabungan: Rp 500.000
    • Hiburan dan Kebutuhan Lain: Rp 700.000

Dengan membuat anggaran, Anda bisa melihat berapa banyak uang yang bisa dialokasikan untuk setiap pos pengeluaran dan memastikan tidak melebihi pendapatan Anda.

2. Prioritaskan Kebutuhan Utama

Setelah membuat anggaran, prioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan utama seperti makanan, tempat tinggal, dan transportasi. Kebutuhan ini harus selalu dipenuhi terlebih dahulu sebelum memikirkan pengeluaran untuk hal-hal lain yang sifatnya sekunder atau hiburan.

3. Sisihkan Uang untuk Tabungan

Menyisihkan uang untuk tabungan sangat penting meskipun gaji Anda terbatas. Usahakan untuk menyisihkan minimal 10% dari gaji Anda setiap bulan. Tabungan ini bisa digunakan untuk kebutuhan darurat atau sebagai investasi di masa depan. Buatlah rekening tabungan terpisah agar tidak tergoda untuk menggunakan uang tersebut.

4. Batasi Pengeluaran Hiburan

Hiburan memang penting untuk keseimbangan hidup, namun perlu dibatasi agar tidak mengganggu stabilitas keuangan. Cari alternatif hiburan yang lebih ekonomis seperti menonton film di rumah, piknik di taman, atau mengikuti acara gratis di sekitar kota.

5. Manfaatkan Promo dan Diskon

Memanfaatkan promo dan diskon bisa membantu menghemat uang. Banyak toko atau supermarket yang menawarkan diskon untuk berbagai produk. Selain itu, gunakan kartu member atau aplikasi belanja yang memberikan cashback atau poin reward untuk setiap transaksi.

6. Kurangi Utang

Hindari berhutang untuk keperluan konsumtif. Jika sudah memiliki utang, prioritaskan untuk melunasinya secepat mungkin. Fokuslah pada utang dengan bunga tinggi terlebih dahulu. Mengurangi utang akan membantu mengurangi beban finansial bulanan Anda.

7. Tingkatkan Keterampilan dan Pendidikan

Meningkatkan keterampilan dan pendidikan bisa membuka peluang untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi. Ikuti pelatihan atau kursus yang relevan dengan pekerjaan Anda atau yang bisa menambah keterampilan Anda. Investasi pada diri sendiri bisa memberikan hasil jangka panjang yang lebih baik.

8. Catat Setiap Pengeluaran

Biasakan untuk mencatat setiap pengeluaran harian. Dengan mencatat, Anda bisa mengetahui ke mana saja uang Anda pergi dan lebih mudah untuk mengontrol pengeluaran yang tidak perlu. Banyak aplikasi keuangan yang bisa membantu Anda dalam mencatat pengeluaran harian dengan lebih praktis.

9. Konsultasi dengan Ahli Keuangan

Jika merasa kesulitan mengelola keuangan, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan. Mereka bisa memberikan saran dan strategi yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi keuangan Anda.

10. Bersikap Realistis dan Disiplin

Yang terakhir, bersikaplah realistis dalam menetapkan anggaran dan tujuan keuangan. Jangan terlalu keras pada diri sendiri jika sesekali melampaui anggaran. Yang terpenting adalah tetap disiplin dan terus berusaha memperbaiki pengelolaan keuangan Anda.

Dengan mengikuti tips-tips di atas, karyawan yang memiliki gaji UMR tetap bisa mengelola keuangan dengan baik dan mencapai kestabilan finansial. Ingatlah bahwa kunci utama dalam mengelola keuangan adalah perencanaan yang matang dan disiplin dalam menjalankannya.

Kinerja Perbankan Tertekan, OJK Usulkan Perpanjangan Restrukturisasi KUR

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan update terkini mengenai usulan pemerintah untuk perpanjangan restrukturisasi kredit, khususnya untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang akadnya dilakukan pada 2022. Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, menyatakan bahwa kebijakan tersebut sedang dalam tahap finalisasi.

Dalam proses ini, OJK bersama pemerintah juga sedang memperbaiki pengalokasian anggaran untuk program KUR agar lebih tepat sasaran. Diskusi juga mencakup evaluasi efektivitas program tersebut.

“Kami tidak ingin hanya menyalurkan KUR tanpa mempertimbangkan potensi masalah bagi bank dan peminjamnya. Oleh karena itu, kami sedang merumuskan kebijakan baru yang akan menjamin akses yang lebih baik dan lebih mudah,” ujar Dian di Hotel Raffles Jakarta, Senin (29/7/2024).

Pentingnya Kehati-hatian dalam Penyaluran KUR

Dian menekankan pentingnya kehati-hatian dalam penyaluran KUR. Dia mengingatkan bahwa program kredit serupa di masa lalu, seperti Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), menimbulkan sejumlah masalah.

“Kami sangat berhati-hati, karena kredit program di masa lalu sering menimbulkan masalah. Kami ingin memastikan KUR ini tidak menimbulkan masalah serupa,” tegasnya.

Dian juga mengungkapkan bahwa OJK akan segera membahas Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) baru terkait UMKM dengan Komisi XI DPR RI, guna menyusun kebijakan yang komprehensif untuk sektor tersebut.

Perpanjangan Restrukturisasi KUR yang Terbukti Berhasil

Restrukturisasi ini penting untuk menjaga kinerja perbankan yang tertekan oleh rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL), sebagaimana disampaikan oleh Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Trioksa Siahaan.

Trioksa menambahkan bahwa program restrukturisasi kredit selama pandemi Covid-19 terbukti efektif menjaga kinerja bank. Namun, setelah program ini berakhir, kinerja perbankan kembali tertekan.

“Kami melihat tekanan terhadap kinerja bank, terutama dalam menjaga NPL, cukup signifikan,” katanya kepada CNBC Indonesia baru-baru ini.

Bank Indonesia mencatat bahwa NPL untuk segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memburuk, dengan pertumbuhan kredit yang jauh di bawah rata-rata industri.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung, menyampaikan bahwa NPL kredit UMKM per Mei 2024 mencapai 4%, naik dibandingkan awal tahun.

“NPL kredit UMKM naik sedikit menjadi sekitar 4% dengan pertumbuhan 5,68% year-on-year,” kata Juda dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur Juli 2024, Rabu (17/7/2024).

Peningkatan Efisiensi Pasok Rotan, Kunci Keberhasilan Industri Furnitur Nasional

Kementerian Perindustrian terus menggalakkan perbaikan rantai pasok dalam industri furnitur dan kerajinan berbahan baku rotan dan kayu. Untuk memastikan ketersediaan rotan sebagai bahan baku, perlu dilakukan peningkatan efisiensi rantai pasok dan penyiapan rotan siap pakai untuk industri furnitur dan kerajinan nasional. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan daya saing industri furnitur dan kerajinan rotan di Indonesia.

Sebagai salah satu program prioritas Kemenperin, pengembangan pusat logistik bahan baku kayu dan rotan di berbagai kawasan industri furnitur dan kerajinan seperti di Jawa Barat (Cirebon), Jawa Tengah (Jepara, Solo, Semarang), Jawa Timur (Surabaya, Pasuruan), serta wilayah sumber bahan baku seperti Palu dan Katingan, serta wilayah Sumatera, menjadi fokus utama. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Industri Agro, Putu Juli Ardika, dalam acara Serah Terima Bantuan Permesinan Pengolah Rotan di Katingan, Kalimantan Tengah pada Jumat (26/07).

Bantuan Mesin untuk UPT Rotan Hampangen

Pemberian bantuan mesin pengolahan rotan kepada UPT Rotan Hampangen merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas bahan baku rotan siap pakai bagi industri di wilayah Katingan dan sekitarnya, serta mendorong investasi baru. Putu menjelaskan bahwa penyediaan bahan baku siap pakai memungkinkan industri memperoleh bahan baku yang sesuai dengan jenis, kualitas, ukuran, dan jumlah yang diperlukan dengan harga yang jelas secara tepat waktu. Dengan demikian, industri dapat lebih fokus pada penyelesaian pesanan dan mengoptimalkan penggunaan modal kerja, serta meningkatkan efisiensi dalam persiapan stok bahan baku.

Bantuan mesin yang diberikan terdiri dari 13 unit mesin, termasuk tiga unit mesin pembelah rotan tipe sembilan pasang roller, tujuh unit mesin penipis rotan, satu unit mesin poles ganda, dan satu unit mesin dowel. Kehadiran pihak swasta sebagai off taker untuk membangun pabrik pengolahan rotan dan kerajinan di wilayah Katingan juga mendorong peningkatan peran UPT Hampangen sebagai penyedia bahan baku, tidak hanya untuk wilayah Katingan, tetapi juga sebagai Pusat Logistik bahan baku rotan untuk industri furnitur dan kerajinan di wilayah lain seperti Cirebon, Solo, serta di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Kolaborasi dengan pihak swasta diharapkan dapat mengoptimalkan potensi berbagai jenis rotan dan bahan alam lainnya di Kabupaten Katingan dan sekitarnya, sehingga meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan perekonomian daerah tersebut secara keseluruhan. Kementerian Perindustrian mendukung penuh pengembangan UPT Hampangen serta industri furnitur dan kerajinan di Katingan, berharap mesin-mesin yang diberikan dapat dipelihara dan dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung penyediaan bahan baku rotan siap pakai.

Perbaikan Rantai Pasok Industri Furnitur

Perbaikan rantai pasok industri furnitur yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian meliputi beberapa tahap, termasuk analisis kondisi rantai pasok eksisting, identifikasi kelebihan dan kelemahan, serta penerapan pola pasok bahan baku yang ideal dengan biaya minimal, waktu produksi singkat, dan kualitas bahan baku yang sesuai kebutuhan konsumen.

Perbaikan rantai pasok industri furnitur, terutama rotan, memperhatikan empat aspek utama: pemasok, konsumen, jaringan distribusi, dan proses produksi. Perbaikan dari aspek pemasok dilakukan dengan pemetaan pemasok bahan baku dan pembuatan platform informasi ketersediaan rotan siap pakai, termasuk sertifikasi keberlanjutan. Aspek konsumen diperbaiki dengan memetakan offtaker dan konsumen rotan setengah jadi serta membangun pusat logistik rotan di kawasan sentra industri rotan.

Aspek jaringan distribusi diperbaiki melalui manajemen distribusi terpusat di pusat logistik rotan dan sistem tracking real-time untuk kontrol alur distribusi. Sementara itu, perbaikan proses produksi dilakukan dengan penyediaan rotan setengah jadi berkualitas sesuai kebutuhan, serta dukungan permesinan untuk pusat logistik dan industri.

Era Digital, Saatnya Creative Preneur Berkembang Pesat!

Era digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia bisnis. Salah satu peluang yang sangat menjanjikan adalah menjadi seorang creative preneur. Creative preneur adalah seseorang yang menggabungkan kreativitas dan kewirausahaan untuk menciptakan produk atau layanan inovatif. Di era digital ini, peluang bagi creative preneur semakin terbuka lebar. Berikut adalah beberapa alasan mengapa menjadi creative preneur di era digital sangat menjanjikan.

1. Akses ke Pasar Global

Dengan adanya internet, creative preneur memiliki kesempatan untuk menjangkau pasar global tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Platform e-commerce, media sosial, dan website pribadi memungkinkan produk atau layanan kreatif dapat dikenal oleh orang-orang di seluruh dunia. Ini memberikan peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pelanggan dari berbagai belahan dunia.

2. Kemudahan Promosi dan Pemasaran

Di era digital, promosi dan pemasaran dapat dilakukan dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok menjadi alat yang sangat ampuh untuk mempromosikan produk kreatif. Konten visual yang menarik, cerita di balik produk, dan interaksi langsung dengan pelanggan dapat meningkatkan brand awareness dan engagement dengan audiens.

3. Biaya Operasional yang Lebih Rendah

Memulai bisnis di era digital tidak memerlukan biaya operasional yang besar. Banyak creative preneur yang memulai bisnis mereka dari rumah dengan modal yang minim. Teknologi digital seperti aplikasi desain grafis, alat manajemen proyek, dan platform komunikasi online memungkinkan operasional bisnis berjalan dengan efisien tanpa harus menyewa kantor fisik.

4. Inovasi dalam Produk dan Layanan

Teknologi digital membuka berbagai peluang untuk inovasi. Creative preneur dapat memanfaatkan teknologi seperti augmented reality (AR), virtual reality (VR), dan kecerdasan buatan (AI) untuk menciptakan produk dan layanan yang unik dan menarik. Inovasi ini tidak hanya membuat produk lebih menarik, tetapi juga dapat memberikan pengalaman baru bagi pelanggan.

5. Dukungan Komunitas dan Kolaborasi

Era digital juga memudahkan creative preneur untuk bergabung dengan komunitas dan berkolaborasi dengan sesama pengusaha kreatif. Banyak platform online yang menawarkan ruang untuk berbagi ide, belajar dari pengalaman orang lain, dan bekerja sama dalam proyek-proyek kreatif. Kolaborasi ini bisa mempercepat perkembangan bisnis dan membuka peluang baru yang tidak terduga.

6. Pendidikan dan Pengembangan Keterampilan

Sumber daya pendidikan tersedia secara luas di internet. Creativepreneur dapat dengan mudah mengakses kursus online, tutorial, dan webinar untuk meningkatkan keterampilan mereka. Platform seperti Coursera, Udemy, dan YouTube menawarkan berbagai materi pembelajaran yang dapat membantu meningkatkan kualitas produk dan layanan.

7. Adaptasi dan Fleksibilitas

Salah satu keunggulan utama menjadi creative preneur di era digital adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tren pasar. Data dan analitik yang tersedia secara real-time memungkinkan pengusaha untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat. Fleksibilitas ini sangat penting untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar yang selalu berubah.

Menjadi creative preneur di era digital menawarkan berbagai peluang yang menjanjikan. Dengan akses ke pasar global, kemudahan promosi, biaya operasional yang rendah, peluang inovasi, dukungan komunitas, sumber daya pendidikan, serta kemampuan adaptasi yang tinggi, creative preneur dapat mengembangkan bisnis mereka dengan sukses. Era digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang bagaimana kreativitas dan kewirausahaan dapat berkembang bersama untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Jadi, bagi mereka yang memiliki jiwa kreatif dan semangat wirausaha, sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengeksplorasi peluang di dunia digital.

Sandiaga Uno Promosikan Fesyen Lokal Malang di Workshop Kreatif KaTa

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, turut mempromosikan produk fesyen lokal dari Malang saat berperan sebagai mentor utama dalam workshop KaTa Kreatif di Pendopo Kabupaten Malang, Jawa Timur, Minggu (28/7/2024). Sandiaga tampil mengenakan outer dari merek lokal “Batik Sengguruh” dengan motif Garudeya, ikon Kabupaten Malang yang terinspirasi dari relief Candi Kidal di Tumpang, yang mencerminkan karakter kuat dan menjadi inspirasi lambang negara Indonesia.

Selain outer, Sandiaga mengenakan udeng dengan makna mendalam. Bagian belakang kepala yang disebut “gunungan” melambangkan harapan tinggi, sementara sisi kanan dan kiri disebut “jeprakan” menggambarkan keseimbangan dan keadilan. Simpul atau “wangsil” berarti “pulang” dalam bahasa Jawa, menunjukkan bahwa manusia sejatinya milik sang Pencipta.

Potensi Ekonomi Kreatif di Kabupaten Malang

Dengan potensi ekonomi kreatif yang besar, Sandiaga mendorong Kabupaten Malang mempercepat uji petik PMK3I (Penilaian Mandiri Kabupaten Kota Kreatif) untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di daerahnya.

“Kita ingin Kabupaten Malang mempercepat proses ini sehingga bisa ditetapkan sebagai Kabupaten Kreatif se-Indonesia,” kata Sandiaga. Ekosistem ekonomi kreatif yang kokoh dapat mendukung keberadaan destinasi wisata, termasuk desa-desa wisata di Kabupaten Malang.

“Kami berharap ini bisa terhubung dengan produk-produk ekonomi kreatif. Pemerintah pusat akan terus memberikan dukungan melalui akses pembiayaan, bantuan alat, serta pendampingan dan pelatihan,” tambahnya.

Sandiaga juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Malang sedang diajukan menjadi destinasi pariwisata super prioritas. Oleh karena itu, optimalisasi semua aspek pendukung, termasuk ekonomi kreatif, sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tantangan dan Dukungan untuk Pelaku Ekonomi Kreatif

Dalam Workshop KaTa Kreatif, Sandiaga juga mendengarkan berbagai masukan dan tantangan yang dihadapi pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Malang, mulai dari dukungan untuk subsektor animasi dan film hingga masalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Menanggapi hal tersebut, Sandiaga mengakui bahwa HKI masih menjadi kendala bagi pelaku UMKM. Namun, Kemenparekraf/Baparekraf bekerja sama dengan WIPO (World Intellectual Property Organization) berkomitmen untuk memfasilitasi pelaku UMKM dalam memperoleh HKI.

HKI memberikan legalitas atas merek produk atau karya pelaku ekonomi kreatif, yang menurut Sandiaga dapat meningkatkan penjualan hingga 35 persen.

“Kami juga mengajak para animator di Kabupaten Malang untuk ikut dalam program workshop ini (KaTa Kreatif), program Apresiasi Kreasi Indonesia, serta program business matching dengan calon pembeli internasional melalui pameran-pameran yang terus kami adakan di pasar global,” ujar Sandiaga.

Selain itu, Sandiaga menyampaikan bahwa KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Singosari dapat menjadi sarana bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan akses mudah ke program-program jangka pendek di luar negeri.

“Mereka kini bahkan lebih proaktif, datang ke pameran-pameran di Indonesia. Kami akan memberikan kesempatan bagi animator dari Kabupaten Malang untuk tampil di eksibisi-eksibisi yang rutin kami adakan di Jakarta serta pusat pertumbuhan ekonomi dunia seperti Singapura dan Hong Kong. Para animator harus terus dibina karena mereka adalah masa depan ekonomi kita,” tambah Sandiaga.

PP Muhammadiyah Terima Izin Kelola Tambang Batu Bara untuk Kepentingan Umat

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memutuskan untuk menerima tawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) batu bara dari pemerintah, berdasarkan sejumlah alasan dan pertimbangan.

Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Konsolidasi Nasional (Konsolnas) yang diadakan di Universitas Aisyiyah Yogyakarta (UNISA) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Sabtu (27/7).

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa pertimbangan pertama adalah pengelolaan tambang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) Muhammadiyah. Pasal 7 Ayat 1 Anggaran Dasar menyebutkan bahwa untuk mencapai tujuan Muhammadiyah, dilakukan amar ma’ruf nahi munkar dan tajdid di segala bidang kehidupan. Selanjutnya, Pasal 3 Ayat 8 Anggaran Rumah Tangga menyebutkan upaya memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah hidup yang berkualitas, sementara Pasal 3 Ayat 10 menekankan pentingnya memelihara, mengembangkan, dan mendayagunakan sumber daya alam dan lingkungan untuk kesejahteraan.

Alasan Pengelolaan Tambang Sesuai Pasal 33 UUD 1945

Alasan kedua adalah kesesuaian pengelolaan tambang dengan Pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Abdul Mu’ti menegaskan bahwa Muhammadiyah diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk mengelola tambang sebagai pengakuan atas jasa-jasanya kepada bangsa dan negara, guna mendukung kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Alasan ketiga, sesuai dengan Keputusan Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar pada 2015 yang mengamanatkan PP Muhammadiyah untuk memperkuat dakwah dalam bidang ekonomi, selain bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, tabligh, dan bidang dakwah lainnya. Pada tahun 2017, Muhammadiyah telah menerbitkan pedoman Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) untuk memperluas dan meningkatkan dakwah di sektor industri, pariwisata, jasa, dan unit bisnis lainnya.

Pengelolaan Tambang Batu Bara dari PP Muhammadiyah akan melibatkan Profesional

Dalam pengelolaan tambang, Abdul Mu’ti menyatakan bahwa Muhammadiyah berkomitmen penuh untuk melibatkan profesional dari kader dan warga persyarikatan, masyarakat sekitar area tambang, perguruan tinggi, serta penerapan teknologi yang meminimalkan kerusakan lingkungan. Muhammadiyah memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berintegritas, profesional, dan berpengalaman di bidang pertambangan, serta sejumlah Perguruan Tinggi Muhammadiyah memiliki Program Studi Pertambangan yang dapat mendukung praktik dan pengembangan entrepreneurship.

Dalam menjalankan usaha tambang, Muhammadiyah akan bermitra dengan pihak-pihak yang berpengalaman, berkomitmen tinggi, dan memiliki keberpihakan kepada masyarakat dan persyarikatan melalui perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan. Abdul Mu’ti menambahkan bahwa pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah dilakukan dalam batas waktu tertentu sambil terus mendukung dan mengembangkan sumber energi terbarukan serta membangun budaya hidup bersih dan ramah lingkungan.

Pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah akan disertai dengan monitoring, evaluasi, dan penilaian manfaat serta potensi kerusakan bagi masyarakat. “Jika pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkan kerusakan, Muhammadiyah secara bertanggung jawab akan mengembalikan izin usaha pertambangan kepada pemerintah,” tegas Abdul Mu’ti.

G20 Sepakat Naikkan Pajak untuk Para Miliarder Dunia!

Pada Jumat (26/7) di Sao Paulo, Brazil, para menteri keuangan dari seluruh dunia yang tergabung dalam forum G20 mengeluarkan deklarasi bersama yang menyatakan komitmen untuk meningkatkan efektivitas penarikan pajak dari para miliarder terkaya di dunia.

Menteri keuangan dan bankir sentral dari 20 negara dengan perekonomian terbesar sepakat untuk memastikan perpajakan yang adil bagi “individu dengan kekayaan bersih sangat tinggi” dalam komunike mereka serta deklarasi terpisah mengenai kerja sama pajak internasional.

Komitmen untuk Pajak yang Lebih Adil

“Kami akan bekerja sama untuk memastikan bahwa individu dengan kekayaan bersih sangat tinggi dikenai pajak secara efektif,” bunyi draf akhir deklarasi menteri G20 di Rio de Janeiro, seperti dilaporkan oleh Reuters. Namun, terdapat perdebatan mengenai apakah komitmen ini akan diimplementasikan melalui pembicaraan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau melalui Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengungkapkan kepada Reuters di sela-sela pertemuan G20 bahwa dia yakin OECD, yang telah memimpin negosiasi untuk kesepakatan pajak perusahaan global, lebih mampu menangani pembicaraan semacam ini. “Kami tidak ingin hal ini dialihkan ke PBB,” kata Yellen, menambahkan bahwa OECD adalah organisasi berbasis konsensus. “Kami telah membuat banyak kemajuan, dan PBB tidak memiliki keahlian teknis untuk melakukan ini.”

Tanggapan dari Negara Berkembang

Pejabat Kementerian Keuangan Brasil, Guilherme Mello, menyatakan bahwa Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Kerja Sama Pajak Internasional merupakan kemenangan bagi negara-negara berkembang yang sebagian besar bukan anggota OECD. Namun, Mello mengakui baik OECD maupun PBB sebagai forum yang sah, dan mengatakan bahwa diskusi mengenai cara mengenakan pajak yang efektif kepada para miliarder dunia adalah langkah maju, apapun forumnya.

“Bentuk yang akan diambil bergantung pada banyaknya dialog yang akan diadakan,” tambahnya.

Meski begitu, banyak pengamat tetap skeptis tentang keberhasilan penerapan “pajak miliarder” global yang menargetkan kekayaan terbesar di dunia. Mereka berpendapat bahwa meskipun ada niat baik dan komitmen dari para pemimpin dunia, pelaksanaan di lapangan seringkali menghadapi berbagai tantangan, termasuk perbedaan kebijakan pajak antar negara, kepentingan politik, dan kemungkinan adanya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh para miliarder untuk menghindari pajak.

Langkah ini, meskipun ambisius, dianggap sebagai langkah awal penting dalam mencapai keadilan pajak global. Dengan terus mendorong dialog dan kerja sama internasional, ada harapan bahwa sistem perpajakan yang lebih adil dan efektif dapat terwujud di masa depan.

Industri Alas Kaki Indonesia Melesat, Ekspor Perdana Sepatu Hoka ke AS Diresmikan Jokowi

Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan ekspor pertama sebanyak 16 ribu pasang sepatu merek Hoka ke Amerika Serikat pada Jumat, 26 Juli 2024, di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah. Sepatu-sepatu ini diproduksi oleh PT Yih Quan Footwear Indonesia, perusahaan alas kaki asal Taiwan yang baru saja memulai investasi pertamanya di Indonesia.

“Hari ini kita melepas ekspor perdana 16 ribu pasang sepatu Hoka ke Amerika yang diproduksi oleh Yih Quan Footwear Indonesia, perusahaan alas kaki terkemuka dari Taiwan,” ujar Presiden dalam sambutannya.

Langkah Investasi Besar di KIT Batang

Presiden mengungkapkan bahwa operasi pabrik Yih Quan Footwear Indonesia di KIT Batang adalah langkah penting bagi Lai Yih Group setelah berinvestasi selama 20 tahun di Vietnam. Investasi Lai Yih Group di KIT Batang mencapai Rp1,7 triliun, menjadikannya investasi padat karya pertama di kawasan tersebut.

“Investasi Lai Yih Group di KIT Batang sebesar Rp1,7 triliun merupakan investasi padat karya pertama di KIT Batang yang akan menyerap sekitar 13 ribu tenaga kerja, termasuk tenaga kerja konstruksi,” ucap Presiden.

Acara pelepasan ekspor ini merupakan langkah signifikan dalam upaya pemerintah untuk mendorong ekspor dan menciptakan lapangan pekerjaan di sektor industri. Diharapkan, langkah ini akan mendorong perkembangan industri alas kaki di Indonesia dan memperkuat posisi negara di pasar global.

Fase Kedua KIT Batang dan Daya Tarik Investasi

Menurut laporan Reuters, pada hari yang sama, Presiden Jokowi juga meresmikan fase kedua Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang untuk menarik investor yang ingin mendiversifikasi rantai pasokan dari China.

Saat ini, KIT Batang menampung hampir 20 perusahaan yang menempati 10 persen dari total luas wilayahnya yang mencapai 4.300 hektare, termasuk LG Energy Solution dari Korea Selatan dan produsen kaca KCC Glass. Semua perusahaan ini telah memulai konstruksi atau berkomitmen membangun pabrik di sana.

Jokowi menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut telah menginvestasikan Rp14 triliun sejauh ini.

Presiden juga mengumumkan bahwa 400 hektare lahan tambahan akan dibuka untuk investor guna menciptakan lapangan kerja di sektor manufaktur.

“Kita harus menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja bagi rakyat kita,” katanya.

Perusahaan yang berinvestasi di kawasan Batang akan mendapatkan insentif berupa keringanan pajak atas impor mesin, sesuai dengan peraturan pajak di kawasan industri tersebut.

LG Energy Solution akan mulai memproduksi katode pada September, komponen penting untuk baterai kendaraan listrik, kata Jokowi.

Sebelumnya, ia menyebutkan bahwa LG Energy Solution akan membangun pabrik senilai $2,4 miliar di kawasan Batang untuk memproduksi 220.000 ton prekursor dan 42.000 ton katode setiap tahun.

Presiden menambahkan bahwa pabrik tersebut akan menyediakan bahan baku utama untuk pabrik sel baterai berkapasitas 200 gigawatt-hours yang direncanakan di kota industri Karawang, Jawa Barat, dengan nilai investasi $3,6 miliar.