Film animasi Merah Putih One for All tengah menjadi perbincangan hangat di publik setelah menuai beragam kritik, mulai dari persoalan kualitas animasi hingga dugaan pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI). Sejumlah pihak menilai, film yang mengangkat semangat persatuan ini justru memicu perdebatan luas terkait proses produksi dan isi cerita yang disajikan.
Beberapa anggota DPR juga menilai kualitas animasi Merah Putih One for All tidak mencerminkan standar industri animasi nasional yang terus berkembang. Kritik tersebut diperkuat oleh komentar warganet yang membandingkan hasil visual film ini dengan karya-karya lokal dan internasional yang dinilai lebih halus secara teknis.
Tak hanya soal kualitas, film ini juga diterpa isu serius terkait HKI. Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) menyatakan akan melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kemungkinan penggunaan desain karakter yang menyerupai karya pihak lain tanpa izin resmi. Dugaan pelanggaran ini muncul setelah warganet menemukan beberapa kemiripan karakter dengan tokoh dari waralaba populer di luar negeri.
Bantahan Produser dan Sorotan Negatif Masyarakat!
Di tengah polemik tersebut, produser film membantah tegas tudingan bahwa produksi Merah Putih One for All menggunakan dana pemerintah sebesar Rp67 miliar. Menurutnya, isu tersebut adalah fitnah yang tidak berdasar. Ia menegaskan seluruh biaya produksi berasal dari sumber swasta dan pihaknya siap memberikan bukti bila diperlukan. Pernyataan ini sekaligus menepis dugaan adanya penyalahgunaan anggaran negara untuk kepentingan komersial.
Sementara itu, dari sisi konten, Merah Putih One for All menceritakan perjuangan enam karakter utama dengan latar dunia fiksi yang sarat pesan kebersamaan dan semangat nasionalisme. Meski mengusung tema positif, kritik tetap mengalir, termasuk dari Lembaga Perlindungan Konsumen yang menilai film ini perlu melakukan penyesuaian konten agar lebih sesuai dengan selera dan ekspektasi penonton dalam negeri.
Pemerintah melalui Kemenekraf berjanji akan mengawal penyelesaian polemik ini secara proporsional. Jika terbukti ada pelanggaran HKI, maka langkah hukum akan diambil sesuai peraturan yang berlaku. Namun, pemerintah juga mengingatkan agar kritik yang disampaikan tetap membangun dan tidak mengarah pada perundungan terhadap kreator maupun tim produksi.
Meski diterpa kontroversi, film ini tetap diputar di sejumlah bioskop dan mendapat atensi luas. Sebagian penonton menyatakan tetap mengapresiasi upaya pembuatnya dalam memproduksi karya animasi lokal berskala layar lebar, meski berharap adanya peningkatan kualitas di masa mendatang.
