Berempat.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih terus berupaya mencari formula tepat dalam menyusun aturan transportasi online di Indonesia. Aturan ini harus segera dibentuk agar tak ada lagi gesekan antara penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi dengan konvensional di lapangan.
Namun, menyusun aturan transportasi online ini tak semudah membalikkan telapak tangan. Kemenhub harus berkali-kali menyusun ulang Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) karena aturan yang dibuat selalu digugat, sebelum kemudian dicabut oleh Mahkamah Agung (MA).
Seperti saat Menteri Perhubungan mengeluarkan Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. Permenhub tersebut digugat ke MA dan hakim agung pun mencabutnya.
Selanjutnya, Kemenhub kembali menggodok peraturan yang baru sehingga lahirlah Permenhub Nomor 108 Tahun 2017. Namun, lagi-lagi aturan itu kembali digugat dan kembali dicabut.
Kini Kemenhub kembali akan menyusun formula tepat agar dapat membuat aturan transportasi online yang baru menggantikan Permenhub Nomor 108 tersebut. Dan sebagai upaya agar aturan tersebut final dan tak lagi digugat, Kemenhub berkomitmen untuk melibatkan segala pihak terkait agar dapat menemukan formula terbaik.
“Di tempat Go-Jek, saya bilang akan libatan semua aliansi yang ada. Harapan saya begitu selesai, tidak ada gugatan lagi,” ungkap Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi di Jakarta, Kamis (13/9).
Terkait aturan baru yang akan dibuat, Budi mengaku sudah menyusunnya meski masih dalam bentuk draft. “Kami akan rapat dengan Organda (Organisasi Angkutan Darat). Jadi yang bisnis online harus jalan, yang biasa juga harus jalan,” imbuhnya.
Budi pun menargetkan aturan baru tersebut akan selesai pada bulan Oktober mendatang. “Awal bulan depan (Oktober) saya usahakan sudah selesai,” tegasnya.
