Jakarta – Kenaikan harga sejumlah komoditas seperti sembako, BBM, termasuk tarif pajak, dan tarif lainnya belakangan ini dinilai tidak berpihak dan mendengarkan suara-suara dari kelas menengah ke bawah di masa sulit akibat pandemi Covid-19 dua tahun terakhir.
Per Jumat (1/4) kemarin, pemerintah resmi menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim kenaikan PPN menjadi 11 persen tidak untuk menyusahkan rakyat. Menurutnya, kenaikan pajak tersebut justru akan kembali ke masyarakat.
Imbas kenaikan PPN, sejumlah barang dan jasa yang biasa dikonsumsi publik sehari-hari otomatis akan menjadi bertambah mahal. Beberapa contoh barang yang terkena PPN antara lain pakaian, tas, sepatu, pulsa telekomunikasi, sabun, alat elektronik, barang otomotif, perkakas, hingga kosmetik.
Pada hari yang sama, harga BBM Pertamax juga naik dari Rp9.000-Rp9.400 menjadi Rp12.500-Rp13 ribu per liter. Kenaikan merupakan imbas meroketnya harga minyak mentah di pasar global akibat konflik antara Rusia dan Ukraina.
Selain itu, pemerintah juga turut ikut menaikkan tarif di beberapa ruas tol trans jawa. Kenaikannya tercatat bervariasi, mulai dari Rp500 sampai tertinggi di angka Rp4.000.
Tak berhenti sampai di situ, pemerintah kembali mengisyaratkan bakal menaikkan harga untuk BBM jenis Pertalite dan LPG 3 Kg. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pengkajian tersebut sedang dilakukan pemerintah lantaran harga minyak mentah dunia terus melonjak dalam beberapa waktu terakhir.
“Saat sekarang kami masih mengkaji. Nanti sesudah kaji, akan kami umumkan,” ucap Airlangga dalam konferensi pers, Selasa (5/4).
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menilai arah kebijakan negara di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo semakin liberal. Secara perlahan tapi pasti harga barang diserahkan pada mekanisme pasar.
“Dalam penetapan harga BBM ini pemerintah sangat pragmatis. Setelah Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, kini Menko Perekonomian, Erlangga Hartarto, yang mewacanakan kenaikan harga Pertalite.
Pemerintah harusnya mengkaji dengan cermat, seksama dan komperehensif. Bukan hanya dari aspek keekonomian belaka namun juga kondisi sosial, ekonomi, dan psikologi masyarakat,” tegas Mulyanto.
“Kalau ini terjadi masyarakat bisa kolaps. Berarti negara tidak hadir. Ini adalah gaya ekonomi liberalis. Bukan ekonomi Pancasila yang memihak wong cilik,” imbuhnya.
Mulyanto mengingatkan bahwa saat ini masyarakat dalam kondisi yang sangat berat. Pandemi Covid-19 belum berakhir, ekonomi masyarakat belum pulih, daya beli mereka masih rendah, barang-barang kebutuhan pokok mereka seperti minyak goreng, gula, daging sapi, kedelai, dll. tengah tinggi.
Sementara Pertalite adalah BBM yang sekitar 78 persen digunakan masyarakat secara luas. Maka dapat diperkirakan kenaikan harga Pertalite akan diikuti dengan kenaikan harga transportasi dan kenaikan barang-barang lainnya yang memicu inflasi. Terbayang beban rakyat yang semakin berat.
“Pemerintah kan hadir sebagai shock breaker (peredam) berbagai kejutan ekonomi-politik dari luar negeri maupun dalam negeri, agar kondisi masyarakat aman dan stabil. Tidak boleh semua market shock tersebut langsung dilepas dan dialirkan ke masyarakat, dengan menaikan harga-harga barang pokok masyarakat secara semena-mena.
Sementara para pengusaha oligarki menikmati durian runtuh dari ekspor, karena harga CPO, batubara, tembaga, nikel dll. Bahkan hitungan kasarnya, penerimaan negara dari ekspor komoditas ini jauh melebihi defisit transaksi berjalan dari sektor migas Indonesia, sebagai negara net importer migas,” terang politisi PKS tersebut.
“BBM jenis Pertalite ini kan baru saja semingguan diumumkan sebagai JBKP (jenis BBM khusus penugasan). Artinya, Pertamina ditugaskan negara untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM jenis ini sesuai dengan harga, kuota dan wilayah penugasan yang ditetapkan. Selisih antara harga keekonomian dengan harga jualnya akan diganti oleh Pemerintah dengan mekanisme dana kompensasi,” jelasnya.
Karena itu kata Mulyanto, PKS menolak wacana yang memberatkan rakyat kecil seperti ini. Negara harus hadir menyeimbangkan harga-harga barang dengan kemampuan keuangan negara dari pendapatan dalam negeri dan luar negeri yang memihak rakyat kecil.
“Masak kita kalah dengan negara tetangga Malaysia, yang harga BBMnya lebih murah dan memihak rakyat kecil mereka. Kenapa juga kita masih melindungi oligarki dengan tidak menaikan pajak ekspor komoditas yang sedang booming secara progresif sesuai harga internasional?” tukasnya.
