Jakarta–Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta dukungan Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO) atas berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia dan stakeholders dalam menangani dampak pandemi Covid-19 di sektor ketenagakerjaan.
“Selama ini Pemerintah telah bekerja sama dengan Pekerja dan pengusaha dalam menangani dampak pandemi. Namun, dukungan signifikan dari ILO tetap dibutuhkan untuk mendukung apa yang kami lakukan dalam menangani dampak pandemi ini,” kata Menaker Ida pada forum Konferensi Perburuhan Internasional secara daring, Senin (7/6/2021).
Menaker Ida menjelaskan, dalam upaya membangun dunia kerja terdampak Covid-19, Pemerintah Indonesia telah menerapkan delapan kebijakan utama. Mulai dari stimulus ekonomi untuk bisnis hingga program tunjangan bagi pekerja yang diberhentikan. Program ini dilakukan untuk memfasilitasi 56 juta pekerja formal hingga jaring pengaman sosial bagi lebih dari 70 juta pekerja informal.
Selain itu, Indonesia telah merevitalisasi UU Ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan tujuan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan domestik.
Menurutnya, dari berbagai kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah, ada tiga pilar penting untuk menavigasi masa depan kerja global.
Pertama, investasi di bidang utama pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.
Ia menekankan, konsep pembelajaran seumur hidup harus menjadi bagian integral dari masyarakat dan investasi swasta untuk mengurangi kesenjangan keterampilan. Apalagi, keterampilan menjadi hal wajib dalam menghadapi dunia ketenagakerjaan yang semakin dinamis/fleksibel.
“Dalam upaya mengurangi kesenjangan keterampilan, Pemerintah Indonesia telah melibatkan dunia usaha dan masyarakat dalam merevitalisasi pusat pelatihan pekerja dan mempersiapkan kemampuan kerja para pekerja yang memenuhi kebutuhan industri,” kata Menaker Ida.
Selain mengurangi kesenjangan keterampilan, investasi lain yang penting ialah memperkuat pembangunan ekonomi pedesaan melalui penyediaan dana desa.
“Kami juga telah mengembangkan Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi dan standar hidup bagi mantan para pekerja migran dan keluarganya,” ujarnya.
Kedua, dialog sosial yang inovatif tentang isu-isu yang lebih luas di dunia kerja.
Menaker Ida mengatakan bahwa Indonesia terus memperkuat institusi atau lembaga kerja sama stakeholder ketenagakerjaan, seperti memperkuat dialog sosial melalui Badan Kerjasama Tripartit, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Namun demikian, situasi nasional masing-masing negara sangat berpengaruh terhadap pola dialog sosial yang dibangun antar stakehokder.
“Oleh karena itu, pendekatan yang harus dilakukan tidak boleh diseragamkan atau satu ukuran untuk semua dalam pengorganisasian dialog sosial, melainkan harus berdasarkan keadaan nasional masing-masing,” katanya.
Ketiga, menciptakan kerja sama multilateral antar negara untuk mempromosikan agenda yang berpusat pada manusia di tingkat internasional.
Ia menyatakan bahwa Indonesia menyambut baik draft dokumen hasil Konferensi Panggilan global untuk bertindak untuk pemulihan yang berpusat pada manusia dari krisis COVID-19 yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh yang diilhami dan dipandu oleh Deklarasi Seabad ILO.
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, mengungkapkan capaian positif yang telah dilakukan Tripartit Nasional.
Menurut Sekjen Anwar, Tripartit Indonesia sangat berperan dalam penyusunan tanggapan Indonesia terhadap beberapa kuesioner ILO dalam observation dan direct request ILO, melalui mekanisme dialog sosial yang efektif dan produktif.
“Atas kerja sama dan kekompakan dari Tripartit Indonesia ini, sehingga Indonesia tidak masuk dalam preliminary list 19 negara yang masuk dalam pembahasan di Komite Aplikasi Standar ILO di ILC tahun ini. Ini capaian positif tripartit Indonesia,” kata Sekjen Anwar.
