Jakarta – DPR RI meminta pemerintah mengawal pemulangan 7.300 Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ketat dari Malaysia pada periode Juni-Juli 2021. Hal tersebut penting dilakukan mengingat saat ini Malaysia tengah mengalami lonjakan kasus Covid-19.
“Saat ini Malaysia sedang lockdown total karena lonjakan kasus Covid-19. Pemulangan 7300 PMI harus dikawal ketat untuk memastikan mereka sudah bebas Covid-19 sehingga tidak menimbulkan masalah baru di tanah air,” kata Netty Prasetiyani dalam siaran persnya, Selasa (8/6/2021).
Pemerintah harus memberikan perlindungan maksimal pada semua pekerja kita melalui koordinasi dengan lembaga maupun institusi terkait. Screening harus dilakukan sesuai SOP, terutama di pintu-pintu masuk kedatangan PMI. Netty berharap pemulangan PMI ini tidak menjadi importasi kasus Covid-19 di tanah air.
“Kita juga sedang mengalami kondisi Covid-19 yang mengkhawatirkan karena beberapa wilayah sudah terjadi lonjakan kasus, seperti di Kudus, Bangkalan, Garut dan Bandung. Jika sampai terjadi importasi kasus dari Malaysia lagi, maka ini akan memperparah kondisi di tanah air. Pemerintah harus mengawal secara ketat pemulangan PMI tersebut,” tambahnya.
Politisi Fraksi PKS ini mengingatkan pemerintah agar memastikan kesiapan SDM dan infrastruktur kesehatan dalam proses pemulangan PMI tersebut. “Pastikan kesiapan SDM dan infrastruktur dalam proses pengetesan, karantina dan administrasi imigrasi lainnya. Bukan hanya aspek teknis, tapi yang lebih penting adalah aspek moral dan mental para petugas di lapangan. Jangan sampai terulang kasus penggunaan alat test bekas atau mafia karantina yang mencoreng nama baik Indonesia,” urai Netty.
Dirinya tidak menginginkan kepulangan PMI menjadi pemicu melonjaknya Covid-19 dari klaster keluarga, seperti yang terjadi di Bangkalan. Pihak RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu sebagai salah satu RS yang menangani pasien Covid-19 di Bangkalan menyebut klaster keluarga ini diakibatkan karena adanya PMI yang pulang dari luar negeri, utamanya didominasi dari Malaysia.
