Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pada 2025 tidak semata-mata berupa pemangkasan belanja negara. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengalihkan anggaran ke program yang dinilai memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Suahasil mengatakan langkah efisiensi anggaran dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan pada awal 2025. Pemerintah saat itu melakukan penyesuaian belanja dengan nilai mencapai Rp306 triliun.
Menurut Suahasil, kebijakan tersebut sempat dipersepsikan sebagai pemotongan anggaran secara besar-besaran. Padahal, pemerintah ingin membangun fondasi APBN yang lebih efektif sehingga setiap alokasi belanja memiliki dampak yang lebih jelas terhadap perekonomian dan masyarakat.
“Kesannya adalah potong anggaran. Tapi sebenarnya di balik pemotongan tersebut adalah pijakan fundamental untuk membuat APBN yang lebih berdampak kepada masyarakat,” ujar Suahasil di Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Efisiensi Anggaran Tetap Jaga Pertumbuhan Ekonomi
Suahasil menilai hasil efisiensi anggaran dapat dilihat dari kinerja perekonomian nasional sepanjang 2025. Meski dilakukan penyesuaian belanja, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada di level 5,11 persen.
Pada periode yang sama, tingkat inflasi tercatat sekitar 2,9 persen. Pemerintah menilai capaian tersebut menunjukkan penataan belanja negara tetap dapat berjalan beriringan dengan upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Di sisi lain, Suahasil menekankan pentingnya sinergi antara APBN dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Ia menggambarkan keduanya sebagai “saudara kembar” yang perlu bekerja secara beriringan untuk mendukung agenda pemerintah.
Menurutnya, pembentukan Danantara pada 2025 menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kapasitas investasi melalui pengelolaan aset BUMN yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.
Sinergi tersebut juga diharapkan menciptakan ruang efisiensi anggaran dan investasi yang lebih optimal. Danantara dinilai dapat memperkuat peran aset negara dalam menopang pertumbuhan ekonomi, sementara APBN tetap menjalankan fungsi fiskalnya.
Suahasil menegaskan koordinasi antara pemerintah, APBN, dan Danantara diperlukan untuk menjalankan berbagai agenda strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dengan pendekatan tersebut, efisiensi anggaran diharapkan tidak berhenti pada pengurangan belanja, tetapi menghasilkan penggunaan sumber daya negara yang lebih tepat sasaran.
