Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 mulai digelar Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai langkah strategis untuk memetakan kondisi terbaru dunia usaha nasional. Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah ingin mendapatkan gambaran utuh mengenai perkembangan aktivitas ekonomi di luar sektor pertanian, termasuk pertumbuhan ekonomi digital yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.
Kegiatan nasional tersebut berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026 dan menyasar berbagai skala usaha, mulai dari pelaku UMKM hingga perusahaan besar. Pendataan ini dinilai penting untuk memperkuat basis data ekonomi nasional sekaligus menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan pembangunan jangka panjang.
BPS menilai perubahan pola usaha masyarakat dalam satu dekade terakhir berjalan sangat cepat. Karena itu, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menangkap berbagai model bisnis baru yang sebelumnya belum tercatat secara optimal pada sensus sebelumnya.
Sekretaris Utama BPS Zulkipli menjelaskan, pendataan kali ini tidak hanya berfokus pada jumlah perusahaan, tetapi juga akan menggali lebih dalam terkait karakteristik usaha, model bisnis, hingga perkembangan aktivitas ekonomi modern.
“Kami akan melihat bagaimana karakteristik perusahaan, perkembangan usaha, margin usaha, hingga aktivitas yang berkaitan dengan ekonomi hijau,” ujar Zulkipli dalam keterangannya.
Aktivitas Ekonomi Digital Jadi Fokus Pendataan
Salah satu hal yang menjadi perhatian utama dalam Sensus Ekonomi 2026 ialah perkembangan ekonomi digital. BPS menilai banyak jenis pekerjaan dan aktivitas ekonomi baru yang tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir, namun belum sepenuhnya masuk dalam pendataan resmi negara.
Fenomena perdagangan online, bisnis berbasis media sosial, kreator konten digital, hingga pekerjaan berbasis platform menjadi bagian yang akan dicatat dalam sensus kali ini. Menurut Zulkipli, perubahan tersebut menjadi alasan utama pentingnya pembaruan data ekonomi nasional.
“Dulu pada 2016 aktivitas seperti kreator digital, perdagangan online rumahan, atau pekerjaan berbasis platform belum sebesar sekarang. Saat ini perkembangan itu sangat masif dan perlu dipetakan,” jelasnya.
Selain itu, BPS juga akan mengumpulkan informasi mengenai penerapan konsep ekonomi hijau di berbagai sektor usaha. Langkah ini dilakukan untuk melihat sejauh mana dunia usaha mulai menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Data Jadi Dasar Kebijakan Ekonomi Nasional
BPS menegaskan hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Data yang terkumpul juga diharapkan mampu membantu pemerintah membaca arah perkembangan industri nasional dalam 10 tahun ke depan.
Pendataan ini turut menjadi bagian dari siklus sensus nasional yang dilakukan setiap satu dekade. Dalam pola tersebut, sensus penduduk dilaksanakan pada tahun berakhiran angka nol, sensus pertanian pada tahun berakhiran tiga, sedangkan sensus ekonomi dilakukan pada tahun berakhiran enam.
Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah ingin memastikan seluruh perubahan struktur ekonomi nasional dapat tercatat secara menyeluruh. Dengan data yang lebih akurat dan mutakhir, kebijakan pembangunan ekonomi diharapkan menjadi lebih efektif, terutama dalam mendorong daya saing usaha nasional di tengah perubahan ekonomi global yang terus berlangsung.
BPS pun mengajak seluruh pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif selama proses pendataan berlangsung. Dukungan masyarakat dinilai sangat penting agar hasil sensus benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi Indonesia secara nyata dan terkini.
