Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang terus berlanjut, pemerintah Indonesia menginisiasi Sarasehan Ekonomi sebagai ruang dialog terbuka dan inklusif. Forum ini mempertemukan pemerintah, pelaku industri, akademisi, serikat pekerja, dan tokoh masyarakat dalam upaya merespons tantangan ekonomi nasional secara komprehensif.
Diselenggarakan di Jakarta pada Selasa (8/4), forum ini dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bertindak sebagai moderator. Berbagai isu strategis dibahas dalam forum ini, mulai dari dorongan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK sebagai respons atas meningkatnya pemutusan hubungan kerja, hingga masukan mengenai penyederhanaan birokrasi, fleksibilitas kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan pemberian insentif bagi sektor padat karya.
Presiden Prabowo menanggapi dengan cepat berbagai usulan yang mengemuka dalam diskusi.
“Satgas PHK harus segera dibentuk. Libatkan berbagai elemen—pemerintah, buruh, akademisi, perguruan tinggi, hingga BPJS,” ujarnya.
Sementara itu, Menko Airlangga menekankan bahwa pemerintah telah merancang serangkaian stimulus untuk menopang sektor industri padat karya yang menjadi salah satu kontributor utama dalam penyerapan tenaga kerja.
“Pemerintah akan menanggung pajak penghasilan bagi karyawan dengan gaji maksimal Rp10 juta per bulan. Langkah ini diharapkan dapat menghilangkan alasan bagi perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja, tegasnya.
Aspirasi Buruh, Pengusaha, dan Akademisi Warnai Diskusi
Dari sisi serikat buruh, muncul permintaan agar pemerintah lebih serius melindungi pekerja terdampak disrupsi industri. Mereka juga mendorong pelatihan ulang bagi pekerja serta adaptasi teknologi yang mendukung dunia usaha.
Masalah TKDN pun tak luput dari sorotan. Para pelaku usaha meminta agar kebijakan tersebut diberi fleksibilitas, agar tetap mendorong penggunaan produk dalam negeri namun tidak membebani sektor industri.
“Kalau TKDN dipaksakan, kita bisa kalah dalam kompetisi. Saya mendukung agar pendekatannya lebih fleksibel. Mungkin kita beri insentif sebagai gantinya,” kata Presiden Prabowo.
Keluhan terkait birokrasi perizinan dan investasi turut disampaikan oleh kalangan akademisi dan asosiasi industri. Mereka mendorong pemangkasan prosedur serta sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Beberapa sektor seperti manufaktur, tekstil, makanan dan minuman, serta furnitur disebut membutuhkan perhatian segera agar tetap bertahan di tengah tekanan global.
Presiden Prabowo juga kembali menekankan pentingnya sektor pangan sebagai tulang punggung stabilitas nasional.
“Ketika tekanan global semakin kuat, yang paling penting adalah ketahanan pangan. Selama kebutuhan pangan terpenuhi, kita akan tetap tangguh,” tegasnya.
Sarasehan ini mencerminkan keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi publik dan komitmen untuk merumuskan kebijakan ekonomi secara partisipatif. Menko Airlangga menambahkan, tantangan saat ini membutuhkan kerja sama lintas sektor. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi diyakini mampu membentuk ekosistem ekonomi yang tangguh, adaptif, dan membuka jalan bagi pertumbuhan yang inklusif.
