Pemerintah terus mengintensifkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam merespons kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh AS. Lewat jalur diplomasi, pemerintah juga menjalin komunikasi aktif dengan United States Trade Representative (USTR), Kamar Dagang AS, serta mitra dagang internasional lainnya.
Langkah strategis ini ditempuh guna merumuskan kebijakan yang tepat dan selaras dengan kepentingan nasional. Pemerintah menegaskan tidak akan mengambil langkah balasan secara sepihak, melainkan fokus pada upaya negosiasi demi menjaga stabilitas hubungan bilateral serta iklim investasi dalam negeri.
“Kita diberikan waktu hingga 9 April untuk menyampaikan respons. Pemerintah saat ini sedang menyusun rencana aksi yang mempertimbangkan sektor impor dan investasi dari AS,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam rapat koordinasi virtual, Minggu (6/4).
Dampak Tarif AS dan Fokus Perlindungan Industri Padat Karya
Kebijakan tarif yang akan berlaku mulai 9 April 2025 diprediksi akan memberikan dampak langsung terhadap beberapa sektor, terutama industri padat karya seperti tekstil dan alas kaki. Pemerintah memandang sektor ini sebagai bagian vital dari perekonomian nasional karena menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan sangat bergantung pada ekspor.
Sebagai bentuk respons, pemerintah menyiapkan sejumlah insentif dan kebijakan dukungan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Langkah ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlangsungan sektor-sektor yang rentan terhadap fluktuasi pasar global.
Meski demikian, sejumlah produk akan dikecualikan dari tarif baru tersebut, seperti barang medis, bantuan kemanusiaan, produk baja, aluminium, kendaraan, logam mulia, semikonduktor, serta energi dan mineral strategis yang tidak tersedia di AS.
Libatkan Industri dalam Penyusunan Strategi
Pemerintah akan terus menjalin komunikasi aktif dengan asosiasi pelaku usaha dan perwakilan industri. Forum khusus akan digelar pada Senin (7/4) untuk menyerap masukan langsung dari sektor industri mengenai dampak kebijakan tersebut, serta menyusun strategi adaptif.
“Seluruh pelaku industri akan kami undang untuk berdiskusi. Kita ingin mendengarkan langsung apa yang dibutuhkan mereka, khususnya dari sektor-sektor yang paling terdampak,” kata Menko Airlangga.
Pemerintah juga mencermati peluang ekspansi ke pasar ekspor non-tradisional, khususnya Eropa, sebagai langkah diversifikasi. Kawasan ini disebut sebagai pasar terbesar kedua bagi Indonesia setelah China dan Amerika Serikat.
“Kita perlu mengembangkan alternatif pasar agar ekspor Indonesia tetap tumbuh dan tidak bergantung hanya pada satu kawasan,” tutup Airlangga.
