Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan bahwa untuk mencapai Visi Indonesia 2045, negara harus terus meningkatkan investasi di bidang SDM. Dalam konteks ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk masa transisi akan difokuskan pada program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM.
Program-program tersebut mencakup sektor pendidikan, kesehatan, serta ketahanan pangan dan energi. Selain itu, peningkatan ketahanan ekonomi Indonesia juga ditekankan melalui peningkatan produktivitas yang didukung oleh tenaga kerja yang lebih terampil, pendidikan yang lebih baik, serta revitalisasi industri dan hilirisasi, yang akan memperkuat posisi strategis Indonesia dalam geopolitik global.
Momentum Strategis Menuju Indonesia Emas 2045
“Ini merupakan momentum yang baik bagi Indonesia untuk terus memperkuat daya saingnya dan memperdalam reformasi struktural, sehingga ekonomi kita semakin tangguh dan mampu mencapai tujuan Indonesia Emas 2045,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR pada Selasa (27/08).
Dalam pembahasan mengenai APBN 2025 sebagai anggaran transisi, Sri Mulyani menyatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dan berkomunikasi langsung dengan presiden terpilih mengenai prioritas-prioritas yang akan dituangkan dalam Rancangan APBN 2025.
“Ada prioritas baru yang ditekankan, namun kesinambungan program yang ada tetap dijaga, dan semuanya telah dimasukkan dalam total pagu anggaran 2025,” jelasnya.
Dalam APBN 2025, sektor pendidikan akan mendapatkan alokasi sebesar Rp722,6 triliun. Dana ini tidak hanya untuk melanjutkan program-program yang ada, tetapi juga untuk mendukung inisiatif baru.
“Selain melanjutkan program-program seperti PIP, KIP Kuliah, BOS, BOP PAUD, beasiswa melalui LPDP dan riset, juga termasuk pemberian makanan bergizi bagi anak sekolah, renovasi ruang kelas, pembangunan sekolah unggulan, serta menjaga program link and match guna mempersiapkan tenaga kerja masuk ke pasar,” tambah Sri Mulyani.
Sementara itu, sektor perlindungan sosial akan dialokasikan dana sebesar Rp504,7 triliun. Program-program yang ada seperti PKH, Kartu Sembako, PIP, dan KIP Kuliah akan dilanjutkan, dan perlindungan sosial akan diperkuat dengan sinergi dan integrasi dengan kartu kesejahteraan.
“Penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat akan dilakukan dalam rangka menyongsong demografi menuju masyarakat lanjut usia, serta mendorong program graduasi dari kemiskinan,” ungkapnya.
Fokus pada Infrastruktur dan Ketahanan Pangan
Di sektor infrastruktur, anggaran sebesar Rp400,3 triliun akan dialokasikan terutama untuk mendukung ketahanan pangan, termasuk pembangunan jaringan irigasi, bendungan, sekolah unggulan, serta infrastruktur yang mendukung transformasi ekonomi dan keberlanjutan pembangunan IKN.
Pada sektor kesehatan, alokasi sebesar Rp197,8 triliun akan digunakan untuk mempercepat upaya promotif dan preventif seperti penurunan stunting dan kasus TBC, pembangunan rumah sakit berkualitas, serta peningkatan efektivitas program jaminan kesehatan nasional melalui PBI.
Untuk ketahanan pangan, anggaran sebesar Rp124,4 triliun akan difokuskan pada intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian, pembukaan lahan pangan baru dengan irigasi dan bendungan, pembangunan lumbung pangan, akses pembiayaan untuk petani, serta penciptaan cadangan pangan nasional.
“Terakhir, untuk sektor hukum dan pertahanan keamanan, sebesar Rp372,3 triliun akan dialokasikan untuk modernisasi alutsista, almatsus, alpalhankam, penguatan daya tahan digital dari ancaman siber, peningkatan kemampuan industri strategis, dan dukungan operasional hukum serta pertahanan keamanan,” tutup Sri Mulyani.
