Dalam rangka mendukung Laos yang menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2024, Indonesia menyelenggarakan Forum Ekonomi Biru ASEAN ke-2 di Vientiane, Laos, pada Sabtu (10/8). Forum ini merupakan langkah penting dalam penerapan Kerangka Kerja Ekonomi Biru ASEAN (ASEAN Blue Economy Framework – ABEF), yang telah disetujui oleh para pemimpin ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi ke-43 pada 5 September 2023.
Penyelenggaraan serangkaian kegiatan terkait Ekonomi Biru oleh Laos, dengan dukungan dari Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas serta koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, merupakan langkah positif untuk terus menjaga keberlanjutan prioritas Indonesia dan memastikan isu Ekonomi Biru terus menjadi topik pembahasan di ASEAN.
Rencana Matang untuk Implementasi Kerangka Kerja Ekonomi Biru
Pelaksanaan ABEF membutuhkan rencana yang matang, komprehensif, dan praktis. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran di antara negara-negara ASEAN tentang penerapan inisiatif Ekonomi Biru, serta mengeksplorasi potensi kemitraan dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dan mitra wicara ASEAN. Upaya ini akan membantu menghasilkan hasil yang konkret dan signifikan dalam memajukan agenda Ekonomi Biru di ASEAN, yang saat ini berkontribusi hampir 30 persen terhadap skala ekonomi di kawasan.
Dalam pembukaan pelaksanaan Forum Ekonomi Biru ASEAN kedua, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas menyatakan bahwa ASEAN dapat memimpin pengembangan ekonomi biru secara global dengan memanfaatkan potensi laut dan sumber daya airnya. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan kemakmuran bersama dengan memperkuat kerja sama dan kolaborasi.
Forum ini kemudian dibagi menjadi tiga sesi utama berdasarkan strategi utama Ekonomi Biru ASEAN yaitu Konservasi Biru, Sains, Teknologi dan Inovasi Biru, serta Penciptaan Nilai Tambah dalam Sektor Prioritas.
“Kerja sama Blue Economy memiliki arti penting di kawasan ASEAN dan juga sub-regional dalam kerangka kerja sama IMT-GT. Kita perlu meningkatkan sinergi kedua inisiatif ini untuk memaksimalkan potensi Blue Economy. Pemerintah Daerah juga perlu dilibatkan dengan lebih baik,” tutur Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional Kemenko Perekonomian Netty Muharni yang turut hadir dalam forum tersebut. Beliau menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki berbagai inisiatif dalam Blue Economy yang dapat didukung, seperti pemanfaatan teknologi untuk keperluan pelacakan mangrove di Kalimantan.
Rekomendasi Praktis untuk Implementasi Ekonomi Biru
Forum ini menghasilkan sejumlah rekomendasi praktis terkait Ekonomi Biru yang dapat dipertimbangkan oleh ASEAN, antara lain pembentukan aliansi ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi regional untuk mendorong adopsi teknologi dalam ekonomi biru, melibatkan sektor swasta untuk mendorong komersialisasi teknologi, dan pembiayaan bersama dalam proyek percontohan serta penelitian dan pengembangan di sektor prioritas biru.
Hasil-hasil dari pertemuan tersebut kemudian dipresentasikan oleh Indonesia dalam pertemuan pertama ASEAN Task Force on Blue Economy (1st ACTF-BE) untuk menjadi rekomendasi dalam penyusunan ASEAN Blue Economy Implementation Plan.
Sebagai bagian dari kegiatan forum, peserta diajak melakukan kunjungan ke Nam Ngum 1 Hydropower Plant, sebuah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang memanfaatkan arus Sungai Nam Ngum, salah satu anak sungai Mekong. PLTA ini mampu menyediakan sekitar 50 persen kebutuhan listrik Laos.
Duta Besar RI untuk Laos H.E. Grata Endah Werdaningtyas dalam acara kunjungan ini menyampaikan bahwa Sungai Mekong menjadi sungai yang menghubungkan kehidupan masyarakat di Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Tiongkok, karena banyak anak sungai dan aliran sungai yang lebih kecil mengalir dari berbagai negara tersebut.
Selanjutnya, untuk mengawal implementasi dari Kerangka Kerja Ekonomi Biru ASEAN juga dilaksanakan pertemuan pertama ASEAN Task Force on Blue Economy (1st ACTF-BE). Pertemuan ini akan dilaksanakan secara rutin untuk mengidentifikasi, mengawal, dan melaporkan inisiatif ekonomi biru di ASEAN dalam upaya menjadikan ekonomi biru sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru di kawasan.
