Pemerintah menegaskan upaya penguatan sektor UMKM tetap menjadi prioritas meskipun kebijakan pengetatan anggaran direncanakan untuk tahun fiskal 2025. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, memastikan bahwa daya saing UMKM harus terus dijaga agar mampu bertahan dan berkembang.
Dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI pada Rabu (12/2), Maman menguraikan strategi adaptif yang akan diterapkan guna mengamankan pertumbuhan UMKM di tengah keterbatasan anggaran. Beberapa langkah di antaranya adalah penataan ulang skema penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), sinergi lintas instansi, hingga pembentukan holding UMKM untuk memperkuat posisi produk lokal di pasar.
Evaluasi Menyeluruh atas Program KUR
Maman menyoroti perlunya pembenahan dalam distribusi program KUR yang selama ini dinilai berjalan stagnan. Menurutnya, proses penyaluran dana masih dihadapkan pada kendala teknis seperti syarat agunan yang memberatkan pelaku usaha kecil serta kuota pencairan yang cepat habis.
“KUR ini program yang sangat baik, tetapi butuh pengawasan lebih ketat. Sering kali penyaluran dana tidak disertai evaluasi komprehensif, sehingga menyulitkan banyak UMKM untuk mengakses pembiayaan. Kami ingin memastikan pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo nanti, penyaluran KUR lebih efektif dan tepat sasaran,” ujar Maman.
Sebagai solusi, Maman merancang sistem pemantauan distribusi KUR yang akan dievaluasi setiap dua bulan. Proses ini juga akan melibatkan Komisi VII DPR RI sebagai mitra pengawasan untuk menjamin pemerataan akses bagi pelaku UMKM hingga ke pelosok negeri.
Penguatan SDM Lewat Kolaborasi Pelatihan
Selain aspek pembiayaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian. Maman mengungkapkan rencana sinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memanfaatkan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai pusat pelatihan bagi pelaku UMKM.
“Kami memilih pendekatan optimalisasi sarana yang ada ketimbang membangun infrastruktur baru. BLK yang tersebar di seluruh wilayah akan dijadikan tempat pelatihan praktis, agar UMKM bisa lebih cepat beradaptasi dan meningkatkan keterampilan mereka,” jelas Maman.
Maman juga mendorong perusahaan besar dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar melibatkan UMKM sebagai mitra bisnis berkelanjutan, bukan sekadar objek kegiatan tanggung jawab sosial (CSR). Menurutnya, integrasi dalam rantai pasok industri akan memperkuat konektivitas dan meningkatkan peluang UMKM untuk naik kelas.
“Kolaborasi business to business harus menjadi arah baru. UMKM perlu diberdayakan sebagai bagian integral dalam ekosistem industri besar agar kemitraan berjalan secara konsisten,” tegasnya.
Adaptasi Pengusaha UMKM di Era Digital
Menyikapi percepatan digitalisasi, Maman mendorong pelaku UMKM untuk lebih aktif memanfaatkan platform e-commerce sebagai sarana pemasaran. Namun, ia mencatat adanya keluhan terkait lonjakan biaya promosi digital yang kini mencapai 8-12 persen, jauh di atas kisaran sebelumnya yang hanya sekitar 2 persen.
“Kami terus mendorong UMKM agar akrab dengan teknologi digital. Tapi, di sisi lain, diperlukan regulasi yang bisa menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis e-commerce dan keberpihakan terhadap UMKM,” tutur Maman.
Menanggapi serbuan produk impor, khususnya dari China, Maman menilai peningkatan daya produksi lokal menjadi solusi jangka panjang. Ia menggagas pembentukan klaster produksi berbasis holding UMKM sebagai langkah strategis untuk mencapai skala produksi besar dengan harga yang lebih kompetitif.
“Kita tidak bisa asal menutup akses digital bagi produk impor. Yang harus kita lakukan adalah memastikan UMKM bisa memproduksi barang berkualitas dengan biaya yang lebih efisien,” ujarnya.
Komisi VII DPR RI menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah strategis Kementerian UMKM. Ketua Komisi VII, Saleh Partaonan Daulay, menaruh harapan agar Maman beserta jajarannya mampu mengatasi tantangan terbatasnya anggaran melalui kreativitas dan inovasi dalam melayani pelaku UMKM.
“Kami percaya Pak Maman adalah figur yang tangguh. Dengan semangat itu, kami yakin beliau mampu menjalankan tugas dengan baik, meskipun di tengah kondisi anggaran yang terbatas,” pungkas Saleh.
