Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) tengah aktif mendorong peningkatan jumlah event dan pameran berskala nasional guna memperkuat promosi serta penjualan produk dalam negeri, khususnya produk UMKM. Langkah ini juga merupakan upaya untuk melawan gempuran produk impor ilegal.
Temmy Setya Permana, Plt Deputi Bidang UKM KemenKopUKM, menyatakan bahwa banjirnya produk impor ilegal mengancam kelangsungan industri domestik, termasuk UMKM. Ia menekankan bahwa melalui pameran besar seperti Jakarta International Investment, Trade, Tourism and SME Expo (JITEX) 2024, UMKM dapat memperoleh dukungan dalam menghadapi tantangan ini.
“Kami sangat mengapresiasi penyelenggaraan acara seperti JITEX 2024, yang menunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk mendukung UMKM. Produk kita memiliki kualitas yang baik, namun membutuhkan platform untuk mempromosikan dan mempertemukannya dengan pembeli, investor, dan masyarakat luas,” ujar Temmy dalam pembukaan JITEX 2024 di JCC pada Rabu (7/8).
Dukung Produk Lokal Melalui Gerakan Bangga Buatan Indonesia
Dalam rangka mendukung produk lokal, Temmy juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif membeli produk dalam negeri. Hal ini sejalan dengan Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI), yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor.
“Bangga pada produk Indonesia saja tidak cukup, kita juga harus membelinya. Produk kita sudah banyak yang berkualitas, namun tanpa dukungan dari kita sendiri, upaya ini tidak akan maksimal,” tambahnya.
Sebagai bentuk dukungan konkret, pemerintah telah menetapkan alokasi belanja sebesar 40 persen dari total anggaran di setiap Kementerian/Lembaga untuk produk dalam negeri. Kebijakan ini, yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, diharapkan dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih kompetitif dan mengurangi impor.
“Kita tengah berupaya mencapai target tersebut, dan pemerintah akan selalu menjadi pendukung utama dalam pengembangan UMKM lokal,” kata Temmy.
Platform E-Katalog LKPP: Peluang Emas untuk UMKM
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi mengungkapkan bahwa UMKM dapat memanfaatkan fasilitas e-katalog LKPP untuk meningkatkan penjualannya. Berdasarkan data 2023, rencana umum pengadaan pemerintah sudah mencapai Rp1.226,2 triliun.
“Angka ini sangat besar, jauh meningkat dibandingkan tahun 2020, dan merupakan peluang emas bagi UMKM, karena minimal 40 persen dari anggaran ini harus dialokasikan untuk belanja produk dari UMKM atau penyedia jasa lokal,” jelas Hendrar.
Untuk mempermudah akses pelaku usaha dalam negeri ke platform LKPP, pihaknya telah mengembangkan e-katalog. Melalui platform ini, pelaku usaha dapat menawarkan produk dan jasa mereka kepada pemerintah di berbagai tingkatan, dari pusat hingga daerah.
“E-katalog bisa diibaratkan sebagai sebuah kolam besar bagi para pelaku usaha. Pada tahun 2023, tercatat ada 10 transaksi terbesar yang bisa menjadi peluang bagi UMKM,” tambahnya.
JITEX 2024: Peluang UMKM untuk Tembus Pasar Internasional
Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO), Budihardjo Iduansjah, menambahkan bahwa JITEX 2024 yang diselenggarakan bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta, bertujuan untuk menarik minat investasi dan meningkatkan penjualan produk dalam negeri, terutama untuk pasar ekspor.
Budihardjo berharap agar melalui pameran ini, UMKM dapat memanfaatkan kesempatan untuk memperluas jaringan dan kemitraan, khususnya dengan pembeli asing. Ia yakin bahwa JITEX 2024 akan menjadi pintu gerbang bagi UMKM untuk bersaing di pasar internasional.
“Kami ingin produk lokal dikenal di dalam dan luar negeri, sehingga para pembeli dari luar negeri bisa melihat kualitas produk kita dan pada akhirnya membeli di Indonesia,” ujar Budihardjo.
Di sisi lain, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung UMKM naik kelas melalui program pengembangan kewirausahaan terpadu di Jakarta Entrepreneur (JakPreneur). Program ini dirancang untuk membimbing pelaku usaha agar usahanya semakin berkembang.
“Kami memiliki agenda tujuh langkah pasti menuju kesuksesan. Program ini tidak hanya didanai oleh APBD, tetapi juga didukung oleh para kolaborator,” tutup Ratu.
 2024, UMKM dapat memperoleh dukungan dalam){kind=link}