Di acara Dialog 100 Ekonom bersama mantan Wapres Jusuf Kalla yang diselenggarakan oleh Institute for Development of Economics and Finance (Indef) dan Paramadina Public Policy Institut (PPPI) di Jakarta, ekonom senior Indef Didik J. Rachbini memberikan beberapa catatan di bidang ekonomi.
Di hadapan Jusuf Kalla, Didik mengatakan pentingnya pemerintah untuk blusukan khusus ke industri-industri karena di sanalah titik lemah ekonomi kita. Jika di sana selesai, maka pertumbuhan ekonomi bisa lebih baik, meskipun tidak bisa menyamai pertumbuhan pada periode 1970-1997, yang tinggi sampai setingkat 7,1 persen rata-rata.
Hal paling krusial yang harus diselesaikan saat ini menurutnya adalah daya saing Indonesia yang lemah. Kemampuan ekspor sangat lemah dan tertinggal dari negara-negara tetangga, seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, dan lain-lain. Defist neraca berjalan terus berlangsung, neraca jasa berat karena defisit neraca jasa angkutan dan defisit pendapatan primer sangat tinggi. Sekarang bertambah lagi beban neraca perdagangan semakin lemah. Itu karena kekuatan industri luluh lantak dan kita hanya berdagang komoditi ala jaman colonial.
Ia juga menyoroti kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di sisi pengeluaran yang boros dan populis. Menurutnya, kebijakan ekonomi hanya membagi-bagi kartu dan menebar uang tanpa melihat sisi produktivitasnya. Anggaran transfer ke daerah sampai Rp700 triliun habis 80-90% hanya untuk biaya rutin gaji pegawai, kantor, transportasi. “Banyak pos anggaran atau tepatnya puluhan ribu item yang boros dan sangat tidak produktif sangat sulit untuk ditertibkan, kecuali ada kepemimpinan yang baik,” ujarnya.
Menurutnya ekonomi dan kebijakan anggaran memerlukan kepemimpinan ekonomi yang tidak biasa. Jika tidak ada kepemimpinan ekonomi, maka APBN akan dicabik-cabik secara politik sampai tersisa ampas yang tidak bisa masuk ke proses produktif.
Di bidang hukum dan ekonomi, APBN dalam implementasinya juga akan menghadapi tantangan sangat berat, karena telah terjadi pelemahan KPK dengan Undang-undang KPK yang telah direvisi. “Pengawasan terhadap APBN dan korupsi dalam implementasinya adalah hal yang lebih krusial di masa mendatang karena pengawasan lebih lemah pada saat ini,” ujarnya.
Menurutnya perubahan UU KPK dengan cara gerilya dan tertutup telah menimbulkan masalah baru, tidak hanya dalam bidang ekonomi tapi juga dalam bidang politik, terutama ketegangan antara masyarakat, mahasiswa, media massa yang menentang revisi UU KPK dengan pemerintah dan DPR. Masalah politik ini masih akan terjadi sampai beberapa bulan mendatang. “Itulah concern para akademisi, para ekonom, termasuk concern ekonom senior Prof Emil Salim, yang juga hadir ikut turun gunung,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, JK mengatakan untuk menilai kondisi perekonomian Indonesia harus menilai secara keseluruhan. Mulai dari kondisi ekonomi global, efeknya kepada Indonesia, dan hasil akhirnya. “Kalau kita berbicara tentang ekonomi Indonesia tentu tidak lengkap kalau kita tidak berbicara ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Kita juga harus melihat apa korelasi sistem ekonomi di dunia kepada Indonesia,” jelasnya.
Menurutnya, sistem ekonomi dunia saat ini mengalami perubahan besar-besaran. Pasalnya, perusahaan raksasa di dunia tak lagi perusahaan yang berkecimpung dalam sektor energi atau keuangan seperti Saudi Aramco, Exxon, atau pun Citibank. “Dan apa efeknya kepada kita maka tentu akan menjadi suatu perubahan di dunia. Teknologi, climate change berubah semuanya. Dulu bisnis atau perusahaan itu energi, Exxon, Aramco dan sebagainya, atau perbankan seperti Citibank segala macam. Itulah multi nasional company yang hebat.”
JK menilai perusahaan-perusahaan raksasa dunia justru yang berkecimpung dalam ekonomi digital seperti Facebook, Apple, Microsoft, Amazon, dan sebagainya. Ini perubahan besar dan mendasar yang harus dilihat di sekarang dan masa depan. “Sekarang pengusaha yang paling besar dan yang paling kaya Microsoft, Apple, Amazon, Facebook. Artinya, energi dikalahkan oleh digital economy. Jadi perkembangan-perkembangan itu yang terjadi di dunia yang kemudian mengubah gaya ekonomi dunia dan efeknya kepada kita,”
Ia juga menyinggung soal konflik di berbagai belahan dunia baik Brexit, perang Dagang AS-China, konflik Korea dan Jepang, dan sebagainya. Indonesia yang merupakan negara di Asia Tenggara punya pilihan untuk mengambil keuntungan dalam berbagai konflik tersebut atau justru ikut mengalami kerugian. “Asia Tenggara mempunyai dua kemungkinan, bisa mencari keuntungan dari trade war atau mengalami kerugian dari trade war,”
Ia khawatir perlambatan ekonomi dunia akan berdampak pada ekonomi Indonesia. Pasalnya, Dana Moneter Internasional (IMF) kembali memangkas pertumbuhan ekonomi global menjadi tiga persen. Perekonomian kita bisa tumbuh di bawah lima persen kalau tidak ada tindakan tegas. Pemerintah tetap harus mewaspadai kemungkinan berlanjutnya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Selama Donald Trump masih menjadi Presiden, ekonomi global akan sulit merekah.
