Indonesia kembali menegaskan ambisinya untuk menjadi pusat utama pariwisata ramah Muslim di dunia. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyebut, dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia dan kekayaan budaya yang luar biasa, Indonesia memiliki modal kuat untuk menjadi negara terdepan dalam pengembangan sektor ini.
“Sebagai rumah bagi lebih dari 230 juta Muslim, Indonesia memiliki potensi besar untuk memimpin dalam pariwisata ramah Muslim. Dengan kombinasi keindahan alam, nilai budaya, serta kesiapan infrastruktur, kita seharusnya berada di barisan terdepan dunia,” ujar Widiyanti Putri dalam sambutannya di acara The 7th International Halal in Tourism Summit 2025 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Pariwisata menggandeng Bank Indonesia, Enhaii Halal Tourism Center (EHTC), serta Crescent Rating dalam peluncuran Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2025. Indeks ini berfungsi sebagai alat ukur kesiapan provinsi dalam mendukung sektor wisata halal yang selaras dengan standar Global Muslim Travel Index (GMTI) — acuan global dalam penilaian pariwisata ramah Muslim.
Pemetaan Daerah Potensial Lewat IMTI 2025
IMTI 2025 mengadopsi pendekatan ACES (Access, Communication, Environment, Services) yang juga digunakan oleh GMTI. Melalui metode ini, pemerintah dapat menilai daya saing, mengidentifikasi area yang masih perlu diperbaiki, serta memperkuat ekosistem pariwisata halal nasional.
“Indeks ini bukan sekadar pengukuran. Ia menjadi panduan strategis untuk menyelaraskan standar dan sertifikasi agar layanan ramah Muslim lebih konsisten dan dipercaya wisatawan,” kata Menteri Widiyanti.
Pada tahun ini, IMTI melakukan evaluasi terhadap 15 provinsi unggulan, di antaranya Aceh, Sumatra Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, hingga Sulawesi Selatan. Hasilnya, lima provinsi teratas versi IMTI 2025 ditempati oleh Jawa Barat, Sumatra Barat, Nusa Tenggara Barat, Aceh, dan Jawa Tengah.
Provinsi lain yang turut masuk dalam 10 besar adalah Banten, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Widiyanti secara simbolis menyerahkan penghargaan kepada perwakilan daerah yang dinilai berhasil memperkuat sektor wisata halal.
“Capaian ini menjadi bukti bahwa upaya bersama antara pemerintah pusat dan daerah mulai membuahkan hasil positif. Kami ingin Indonesia kembali menduduki posisi puncak GMTI tahun depan,” ujarnya.
Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas Jadi Kunci
Widiyanti menilai, pengembangan pariwisata ramah Muslim di Indonesia tidak cukup hanya dengan sertifikasi halal, tetapi juga harus memperkuat tiga aspek utama: atraksi, aksesibilitas, dan amenitas.
Dari sisi atraksi, Indonesia memiliki banyak destinasi bernuansa Islami yang kaya akan nilai budaya dan sejarah. “Kita harus mampu mengemas dan mempromosikan warisan ini sebagai daya tarik wisata halal yang mencerminkan identitas bangsa sekaligus memperluas pasar global,” ujarnya.
Sementara dalam hal aksesibilitas, pemerintah terus meningkatkan konektivitas udara, kemudahan visa, serta memperluas lingkungan yang inklusif bagi wisatawan mancanegara.
“Kami memanfaatkan potensi 36 bandara internasional untuk membuka akses langsung ke destinasi wisata unggulan. Saat ini Indonesia sudah memberikan bebas visa ke sejumlah negara dan visa on arrival untuk lebih dari 100 negara. Ke depan, kebijakan ini akan terus disempurnakan untuk memperkuat mobilitas wisatawan,” tambahnya.
Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah optimistis Indonesia akan memperkuat posisinya sebagai pusat pariwisata ramah Muslim dunia, bukan hanya sebagai tujuan wisata, tetapi juga sebagai contoh sukses bagi negara lain dalam mengelola sektor halal secara inklusif dan berkelanjutan.
