Rencana pembatasan game online kembali menjadi sorotan publik setelah terjadinya ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pemerintah menyebut, langkah ini tengah dikaji sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi dampak negatif dari permainan daring yang menampilkan unsur kekerasan dan penggunaan senjata api, seperti PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto telah memberi arahan agar pemerintah meninjau lebih dalam pengaruh game online terhadap perilaku generasi muda. Menurutnya, fenomena ini tak bisa dianggap sepele karena berpotensi menormalisasi tindakan kekerasan di kalangan remaja.
“Presiden Prabowo menegaskan perlunya kita memikirkan langkah-langkah konkret untuk mengatasi pengaruh dari game online. Tidak menutup kemungkinan akan ada pembatasan terhadap permainan tertentu yang dinilai memberi dampak negatif,” ujar Prasetyo usai rapat terbatas bersama Presiden di Kertanegara, Jakarta, Minggu (9/11/2025).
Kekhawatiran terhadap Pengaruh Kekerasan Digital
Prasetyo menyoroti bahwa sejumlah permainan digital kini menampilkan adegan pertempuran yang sangat realistis. Dalam konteks ini, wacana pembatasan game online dianggap relevan untuk mencegah efek psikologis jangka panjang terhadap remaja.
“Ambil contoh PUBG, di sana pemain bisa dengan mudah mempelajari berbagai jenis senjata dan strategi pertempuran. Jika hal ini dikonsumsi terus-menerus tanpa pengawasan, bisa saja anak-anak menjadi terbiasa melihat kekerasan sebagai hal yang wajar,” jelasnya.
Ia menambahkan, selain efek langsung pada perilaku, permainan semacam itu juga dapat membentuk pola pikir yang agresif, terutama pada remaja yang masih dalam tahap perkembangan mental dan sosial.
“Yang dikhawatirkan bukan hanya kontennya, tapi efek pembiasaan. Kalau setiap hari mereka bermain dalam situasi penuh kekerasan, itu bisa memengaruhi empati dan sensitivitas sosial mereka,” imbuh Prasetyo.
Pemerintah Minta Kajian Komprehensif
Meski demikian, Mensesneg menegaskan bahwa ledakan di SMAN 72 tidak semata-mata disebabkan oleh faktor game online. Ia menyebut ada aspek lain yang juga perlu diperhatikan, seperti perundungan (bullying) dan tekanan sosial di lingkungan sekolah.
“Kasus ini tidak bisa disederhanakan hanya karena game. Faktor sosial seperti bullying juga menjadi perhatian serius pemerintah. Kita ingin memastikan seluruh anak bangsa tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat,” katanya.
Sebelumnya, ledakan di SMAN 72 terjadi pada Jumat siang (7/11), menimbulkan 96 korban luka. Dari jumlah itu, 29 orang masih menjalani perawatan di rumah sakit, termasuk RSI Cempaka Putih, RS Yarsi, dan RS Pertamina, sementara sisanya telah dipulangkan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengonfirmasi bahwa pelaku utama merupakan siswa di sekolah tersebut. Namun, polisi masih menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
“Saat ini baru satu pelaku yang kami identifikasi, tapi penyelidikan terus dilakukan. Tim sedang menyisir kemungkinan keterlibatan pihak lain,” ujar Sigit.
Sementara itu, Densus 88 Antiteror Polri menyebut pelaku membawa tujuh bahan peledak yang ditemukan setelah olah tempat kejadian perkara (TKP).
“Benar, terdapat tujuh peledak yang kami temukan di lokasi,” kata Juru Bicara Densus 88, AKBP Mayndra Eka Wardhana.
Pemerintah menegaskan, rencana pembatasan game online bukan semata bentuk pelarangan, melainkan upaya untuk menata ulang ekosistem digital agar lebih aman bagi generasi muda. Kajian komprehensif akan dilakukan dengan melibatkan psikolog, akademisi, hingga industri gim itu sendiri agar solusi yang diambil tidak sekadar represif, tetapi juga edukatif.
“Tujuan kita bukan membatasi kreativitas, tapi memastikan dunia digital menjadi ruang yang mendidik, bukan memicu kekerasan,” tutup Prasetyo.
