 tanpa harus...){kind=link}
Bytedance, induk perusahaan platform media sosial TikTok, terus berupaya agar bisa tetap beroperasi di Amerika Serikat (AS) tanpa harus menjual asetnya. Perusahaan asal China tersebut menyerukan penerapan aturan yang adil di Negeri Paman Sam dan menolak perlakuan diskriminatif terhadap TikTok.
Sesuai aturan yang berlaku, Bytedance diwajibkan untuk menjual TikTok. Jika hingga batas waktu 19 Januari 2025 tidak dilakukan, platform tersebut berisiko dilarang beroperasi di AS. Langkah ini diambil oleh pemerintah AS sebagai bentuk kekhawatiran atas dugaan risiko keamanan data pengguna yang dapat diakses oleh pemerintah China.
Upaya Hukum Bytedance untuk Menghindari Pemblokiran
Dalam upaya mempertahankan operasinya, Bytedance telah mengajukan banding ke Mahkamah Agung AS. Melalui argumen yang disampaikan oleh pengacaranya, Noel Francisco, perusahaan meminta agar penerapan aturan tersebut diperlakukan setara dengan kasus serupa. Francisco membandingkan tindakan Kongres Amerika terhadap TikTok dengan potensi penyensoran di sektor lain.
“Dulu bioskop AMC dimiliki oleh perusahaan AMC. Berdasarkan teori yang sama, Kongres juga bisa memaksa bioskop menyensor film apa pun yang tidak sesuai dengan keinginan mereka,” ujar Francisco seperti dikutip dari CNN Internasional pada Minggu (12/1/2025).
Sementara itu, Jeffrey Fisher, pengacara pembuat konten TikTok, juga mempertanyakan alasan pemerintah AS hanya menargetkan TikTok. Menurutnya, ada platform lain asal China yang digunakan secara luas oleh masyarakat AS, namun tidak mendapatkan tekanan serupa.
“Sebagai contoh, platform e-commerce seperti Temu digunakan oleh 70 juta orang Amerika. Mengapa hanya TikTok yang menjadi sasaran, sementara platform lain yang juga mengumpulkan data pengguna tidak ditindak?” kata Fisher.
Polemik dan Kebijakan Pemerintah Amerika
Keputusan untuk memaksa penjualan TikTok berasal dari pemerintahan Presiden Demokrat Joe Biden, yang mengesahkan aturan tersebut sebelum masa jabatannya berakhir. Aturan ini memberi batas waktu hingga satu hari sebelum pelantikan Donald Trump sebagai presiden AS untuk menyelesaikan proses divestasi.
Meski hukum memperbolehkan perpanjangan waktu hingga 90 hari, hingga saat ini belum ada indikasi nyata dari pihak Bytedance untuk menjual TikTok. Bahkan, menjelang akhir tahun lalu, mantan Presiden Donald Trump sempat meminta penundaan batas waktu tersebut, dengan alasan bahwa masalah ini menyentuh aspek politik yang lebih kompleks.
Kasus TikTok mencerminkan tarik ulur antara kepentingan politik, keamanan nasional, dan kebebasan berbisnis di AS. Pemerintah AS mengklaim bahwa langkah ini diambil untuk melindungi data pengguna dari potensi akses pihak asing. Namun, pihak Bytedance dan pendukungnya melihat aturan ini sebagai upaya diskriminatif yang tidak diterapkan secara konsisten pada perusahaan lain yang beroperasi dalam ekosistem serupa.
TikTok, yang memiliki ratusan juta pengguna di AS, masih menghadapi tantangan besar untuk membuktikan bahwa platformnya aman dan tidak terpengaruh oleh pemerintah China. Sementara itu, keputusan akhir tentang nasib TikTok di AS masih menjadi perdebatan hukum dan politik yang belum menemukan titik terang.
