Politik merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial dan pemerintahan. Namun, ketika politik digunakan untuk memanfaatkan bantuan sosial (bansos) yang seharusnya ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan, hal itu dapat dianggap sebagai politisasi bansos yang tidak manusiawi. Pernyataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengenai bansos dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menimbulkan kontroversi dan memicu pertanyaan dari Komisi VI DPR RI.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima, menegaskan bahwa program bansos pada tahun 2024 telah disetujui oleh parlemen. Ia juga menyerukan kepada para gubernur, bupati, wali kota, dan pejabat di tingkat daerah untuk melanjutkan program bansos tanpa adanya politisasi. Menurutnya, politisasi bansos yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan dan Ketua Umum PAN adalah tindakan yang tidak perlu, yang hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan politik. Aria Bima menyatakan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang tidak manusiawi.
Dalam jumpa media yang diadakan oleh PDI Perjuangan pada awal tahun 2024, Aria Bima menegaskan bahwa pertanyaan mengenai pernyataan Menteri Perdagangan akan diajukan di Komisi VI DPR RI. Ia berpendapat bahwa Zulhas seharusnya lebih fokus pada kenaikan harga beras dan cabai yang merugikan masyarakat saat ini. Aria Bima menambahkan bahwa PDIP, sebagai partai pengusung pemerintahan Jokowi dari 2014 hingga 2019, ingin melanjutkan semua kebijakan dan program yang telah dilakukan untuk mensejahterakan rakyat.
Program Kerja Kepemimpinan Jokowi
Aria Bima juga menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui peningkatan pendapatan dan pengurangan pengeluaran. Untuk itu, pihaknya mendukung program-program bantuan sosial yang telah disiapkan oleh pemerintah, seperti Kartu Pintar, Kartu Sejahtera, dan Kartu Prakerja yang disusun oleh tim 11 di bawah kepemimpinan Jokowi. Menurut Aria Bima, kesuksesan program-program tersebut tidak hanya berkat Jokowi semata, tetapi juga karena adanya kerja tim di kementerian. Oleh karena itu, pasangan Ganjar-Mahfud juga akan melanjutkan program bantuan sosial yang telah dilakukan oleh Jokowi.
Dalam konteks ini, Aria Bima menekankan pentingnya menjaga bansos agar tidak terpolitisasi dan tetap berfokus pada upaya mensejahterakan masyarakat. Politisasi bansos dapat menyebabkan penyaluran bantuan menjadi tidak efektif dan merugikan masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dan komitmen dari semua pihak untuk menjaga agar bansos tetap menjadi upaya nyata dalam mengatasi kesenjangan sosial dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh warga negara.
