Kepastian pemerintah untuk tidak membuka keran impor beras konsumsi sepanjang 2026 kembali ditegaskan di hadapan publik. Kepala Badan Pangan Nasional yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menuturkan bahwa keputusan tersebut diambil karena Stok Beras Berlimpah dan produksi nasional dinilai mampu memenuhi kebutuhan domestik. Pernyataan itu ia sampaikan seusai menghadiri Rakernas Apkasi di Batam, Kepulauan Riau, Senin (19/1/2026).
Dalam penjelasannya, Amran menyampaikan bahwa Indonesia berada pada posisi swasembada dan tidak memiliki alasan untuk kembali mengandalkan produk impor. Ia meminta seluruh pihak, terutama pemangku kepentingan di daerah, untuk mendukung kebijakan ini sebagai wujud komitmen kedaulatan pangan. Menurutnya, produksi yang dihasilkan petani menjadi fondasi utama pemenuhan beras nasional.
Proyeksi Produksi dan Surplus hingga Akhir Tahun
Optimisme pemerintah untuk tidak mengimpor beras sepanjang 2026 didasarkan pada proyeksi neraca pangan yang dirilis pada 6 Januari 2026. Dari laporan tersebut, kebutuhan konsumsi beras nasional sepanjang tahun diperkirakan mencapai 31,1 juta ton. Angka itu masih berada di bawah estimasi produksi yang diproyeksikan menembus 34,76 juta ton.
Surplus yang cukup besar itu masih ditambah dengan carry over stock atau stok sisa tahun sebelumnya yang mencapai 12,4 juta ton. Dengan perhitungan tersebut, pemerintah memperkirakan Stok Beras Berlimpah akan tetap terjaga hingga akhir tahun dengan total ketersediaan diprediksi berada di kisaran 16,1 juta ton. Kondisi ini menjadi dasar kuat pemerintah untuk memastikan kecukupan beras tanpa impor.
Keputusan untuk tidak membuka kuota impor telah tertuang dalam Neraca Komoditas 2026 yang ditetapkan pada akhir Desember 2025. Dalam dokumen tersebut, tidak tercantum alokasi impor beras konsumsi umum maupun bahan baku industri. Hal ini sekaligus menunjukkan dorongan pemerintah agar pelaku usaha memaksimalkan bahan baku lokal seperti beras pecah dan beras ketan pecah yang tingkat keutuhannya kurang dari 15 persen.
Faktor Distribusi dan Stabilitas Harga Sepanjang 2025
Di tengah keberlimpahan stok, Amran juga menyoroti fluktuasi harga beras yang masih terjadi di beberapa daerah. Ia menegaskan bahwa gejolak harga lebih disebabkan oleh variabel distribusi, bukan karena kekurangan suplai. Ia bahkan menekankan bahwa komoditas beras tidak lagi menjadi penyumbang inflasi terbesar seperti tahun-tahun sebelumnya.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa inflasi beras sepanjang 2025 relatif stabil. Puncak inflasi yang tercatat pada Juli 2025 hanya mencapai 1,35 persen, jauh lebih rendah dibandingkan puncak inflasi beras pada 2023 dan 2024 yang masing-masing menembus 5,61 persen dan 5,32 persen. Penutupan inflasi beras pada Desember 2025 yang berada di level 0,18 persen semakin menguatkan bahwa kondisi perberasan nasional berada dalam momentum positif.
Rerata inflasi beras bulanan sepanjang 2025 juga menunjukkan tren yang lebih terkendali, berada pada kisaran 0,30 persen. Sebagai perbandingan, rerata inflasi beras pada 2023 tercatat 1,34 persen dan pada 2022 sebesar 0,51 persen. Angka-angka tersebut memberikan gambaran bahwa situasi perberasan nasional semakin stabil, terutama dengan Stok Beras Berlimpah yang menopang penyediaan di berbagai wilayah.
Dengan cadangan nasional yang mencukupi, pemerintah meyakini bahwa kebijakan tanpa impor sepanjang 2026 dapat berjalan tanpa gangguan. Amran menegaskan kembali bahwa Stok Beras Berlimpah menjadi kunci utama Indonesia mampu menjaga stabilitas pangan dan menghindari ketergantungan pada beras luar negeri. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya memperkuat posisi petani, tetapi juga menjaga ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang.
