Masih terjadinya fluktuasi harga MinyaKita di tingkat konsumen kembali menjadi sorotan pemerintah menjelang momentum libur Natal dan Tahun Baru. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi praktik-praktik yang memicu fluktuasi harga MinyaKita di pasaran. Ia mengingatkan para pelaku usaha, khususnya produsen dan distributor minyak goreng, agar tidak memainkan harga karena pengawasan diperketat dan sanksi tegas siap diterapkan.
Amran mengungkapkan bahwa pemerintah menerima laporan adanya indikasi penyimpangan dalam distribusi MinyaKita, termasuk dugaan praktik bundling yang menggabungkan minyak goreng rakyat tersebut dengan produk minyak goreng kemasan premium. Praktik semacam ini dinilai berpotensi mengerek harga di tingkat konsumen dan mengganggu stabilitas pasar.
“Saya sampaikan ke seluruh pengusaha, jangan mempermainkan harga. Pemerintah akan menindak. Jangan mengambil kesempatan di saat masyarakat merayakan Natal dan Tahun Baru. Ini tidak baik untuk dunia usaha, rakyat, dan negara. Mari kita patuhi regulasi yang sudah ada,” ujar Amran saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Pemerintah Perketat Distribusi dan Perkuat Cadangan Pangan
Untuk meredam fluktuasi harga MinyaKita yang masih ditemukan melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liter, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Salah satunya melalui penetapan target Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) minyak goreng pada 2026 sebesar 790 ribu kiloliter. Langkah ini diharapkan mampu menjaga ketersediaan pasokan sekaligus menjadi instrumen stabilisasi harga di pasar.
Kebijakan tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 yang kini telah berlaku. Regulasi ini mewajibkan produsen minyak goreng untuk menyalurkan minimal 35 persen dari realisasi Domestic Market Obligation (DMO) MinyaKita kepada Perum Bulog atau BUMN pangan sebagai Distributor Lini 1. Skema ini dirancang agar distribusi MinyaKita lebih terkontrol dan tidak mudah dimanfaatkan untuk kepentingan spekulatif.
Amran menegaskan, sebagai negara produsen dan eksportir minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia seharusnya mampu menjaga stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, produksi minyak sawit Indonesia pada 2024 mencapai 47,47 juta ton, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pangsa ekspor minyak sawit Indonesia di pasar global juga tercatat mencapai 48,38 persen.
“Dengan kapasitas produksi sebesar itu, tidak masuk akal jika harga minyak goreng rakyat bergejolak. Karena itu, pengawasan akan terus kami perkuat,” ujarnya.
Aparat Penegak Hukum Dilibatkan Awasi Praktik Harga
Dalam pemantauan lapangan, pemerintah masih menemukan kenaikan harga minyak goreng di sejumlah titik. Amran menyebut temuan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan melibatkan aparat penegak hukum di daerah. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga keadilan harga di tingkat konsumen.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan turut menekankan pentingnya kepatuhan terhadap skema DMO. Menurutnya, distribusi MinyaKita melalui BUMN seperti Bulog atau ID FOOD harus dijalankan secara konsisten agar fluktuasi harga MinyaKita dapat ditekan secara berkelanjutan.
Di sisi lain, kondisi stok CPP minyak goreng nasional hingga akhir Desember 2025 masih berada pada level yang relatif aman. Data Bapanas mencatat Perum Bulog masih menyimpan sekitar 5 ribu kiloliter minyak goreng. Pemerintah optimistis, dengan penguatan regulasi, pengawasan distribusi, serta dukungan cadangan pangan yang memadai, stabilitas harga MinyaKita dapat terus dijaga demi melindungi daya beli masyarakat.
