 Maruarar Sirait mengusulkan adanya kebijakan pemutihan BI Checking Nasabah KPR bagi masyarakat){kind=link}
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan adanya kebijakan pemutihan BI Checking Nasabah KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin mengikuti program perumahan subsidi. Langkah ini dinilai penting agar masyarakat yang sebelumnya terkendala catatan kredit tetap memiliki kesempatan untuk memiliki rumah layak huni.
Dalam kegiatan Sosialisasi Kredit Program Perumahan dan Penguatan Ekosistem Perumahan di Karawang, Maruarar mengungkapkan bahwa banyak masyarakat yang tidak bisa memanfaatkan program perumahan subsidi karena terkendala riwayat BI checking atau kini dikenal sebagai SLIK OJK. Menurutnya, persoalan ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah agar program perumahan benar-benar berpihak pada masyarakat kecil.
“Saya sering menerima keluhan dari masyarakat yang gagal mengajukan kredit rumah karena masalah BI checking. Padahal mereka sudah sangat ingin punya rumah lewat program subsidi,” ujar Maruarar, dikutip dari Antara, Selasa (28/10).
Maruarar menilai, pertimbangan pemutihan BI Checking Nasabah KPR bisa menjadi solusi bagi warga yang sebelumnya pernah mengalami tunggakan namun kini sudah dalam kondisi finansial yang lebih baik. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini bukan untuk melonggarkan aturan keuangan, melainkan memberikan kesempatan kedua bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Banyak Warga Belum Punya Rumah Layak
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar juga menyoroti kondisi perumahan di Kabupaten Karawang yang masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Berdasarkan laporan pemerintah daerah, tercatat sekitar 38 ribu keluarga belum memiliki rumah tetap. Namun, menurut Maruarar, jumlah sebenarnya bisa lebih besar jika termasuk keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni.
“Masih banyak masyarakat yang hidup di rumah tidak layak atau menumpang di tempat saudara. Karena itu, program subsidi perumahan ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan,” jelasnya.
Usulan pemutihan BI Checking Nasabah KPR tersebut mendapat dukungan dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Ia menilai bahwa program perumahan bukan hanya sekadar membantu masyarakat memiliki rumah, tetapi juga dapat menggerakkan perekonomian daerah.
“Pembangunan rumah subsidi memiliki efek berantai yang besar. Mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor,” ujar Dedi.
Senada dengan itu, Bupati Karawang Aep Syaepuloh juga menilai perlunya perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang masuk daftar hitam BI checking. Banyak di antara mereka yang sebenarnya mampu membayar cicilan namun terhalang riwayat kredit masa lalu.
“Warga sering mengeluh karena namanya masih tercatat dalam BI checking, padahal mereka sudah siap memenuhi kewajiban KPR,” kata Aep.
