Pemerintah menegaskan bahwa harga beras harus turun menyusul kondisi stok nasional yang kini berada di titik paling aman sepanjang sejarah Indonesia. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, memastikan bahwa pasokan beras yang melimpah harus berdampak langsung pada penurunan harga di pasar.
“Stok kita melimpah, produksi naik signifikan, jadi tidak ada alasan harga beras masih tinggi. Presiden sudah memerintahkan agar harga kembali sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), dan kami pastikan itu berjalan,” ujar Amran dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Beras bersama Kementerian/Lembaga dan Satgas Pangan Polri di Jakarta, Senin (20/10/2025).
Menurut Amran, instruksi tegas Presiden tersebut menjadi dasar utama pemerintah melakukan langkah nyata di lapangan, mulai dari intervensi pasar hingga penegakan hukum bagi para pelaku yang diduga menimbun atau mempermainkan harga. “Presiden menegaskan, harga beras harus turun, bukan hanya di atas kertas, tapi di pasar. Itu mandat yang akan kami jalankan,” tegasnya.
Produksi Naik, Stok Berlimpah
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional pada Januari–November 2025 mencapai 33,19 juta ton, meningkat dari 29,47 juta ton di periode yang sama tahun sebelumnya. Hingga akhir tahun, total produksi diperkirakan bisa menembus 34 juta ton.
Sementara itu, stok beras pemerintah yang tersimpan di Perum Bulog tercatat sebesar 3,8 juta ton per 20 Oktober 2025, jumlah tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Amran menyebut capaian ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, TNI, Polri, Kejaksaan, dan pemerintah daerah.
“Kerja sama ini menghasilkan sistem ketahanan pangan yang kuat. Dengan stok sebesar itu, kita mampu menjaga stabilitas harga dan memastikan pasokan tetap aman hingga awal tahun depan,” jelasnya.
Dari total stok tersebut, sekitar 1 juta ton dialokasikan untuk operasi pasar, sementara 1,7 juta ton lainnya siap digerakkan kapan pun diperlukan. Karena itu, Amran menegaskan bahwa pedagang wajib mengikuti HET yang berlaku.
“Sekarang harga beras premium di pasar masih sekitar Rp15.900 per kilogram, padahal HET hanya Rp14.900. Mulai hari ini, semua pedagang dan distributor wajib patuh. Bila melanggar, akan diberi teguran, dan kalau masih bandel, izinnya akan dicabut,” tegasnya.
Penegakan Hukum dan Dampak Satgas Pangan
Amran juga mengapresiasi peran Satgas Pangan Polri yang telah bertindak cepat menertibkan praktik curang di sejumlah daerah. Ia menyebut langkah tersebut sudah mulai menunjukkan hasil dengan penurunan harga di beberapa pasar. Namun, ia menegaskan bahwa target pemerintah belum tercapai sepenuhnya.
“Presiden kembali mengingatkan bahwa harga beras harus turun lebih jauh lagi, karena stok nasional kita sangat cukup. Dua hal yang jadi kunci: intervensi pasar dan penegakan hukum. Siapa pun yang melanggar akan ditindak,” tegas Amran.
Ia menutup dengan peringatan bahwa pemerintah tidak akan ragu bertindak demi menjaga stabilitas pangan nasional. “Presiden adalah panglima pangan, dan instruksinya jelas: harga beras harus turun. Kita punya stok, kita punya data, dan kita punya instrumen hukum. Sekarang tinggal komitmen kita semua di lapangan,” pungkasnya.
