
Kondisi perberasan nasional kembali menjadi sorotan menjelang akhir tahun, seiring melandainya produksi beras di sejumlah daerah sentra pertanian. Pemerintah memastikan langkah-langkah pengamanan stok dan stabilisasi harga akan terus diperkuat agar pasokan di pasar tetap terjaga dan harga tidak melonjak. Fokus utama kini adalah menjaga Cadangan Beras Pemerintah (CBP) agar tetap solid hingga awal tahun depan.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan, pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan dua strategi utama dalam menjaga keseimbangan kondisi perberasan nasional. Kedua langkah itu mencakup pengamanan stok melalui intervensi pasar serta pemberian bantuan pangan langsung kepada masyarakat.
“Setiap akhir tahun produksi biasanya turun karena masa tanam baru dimulai. Karena itu, kami harus memastikan ketersediaan stok yang cukup agar bisa melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergerak naik,” kata Arief dalam sebuah dialog di Jakarta, Senin (6/10/2025).
Menurut Arief, pemerintah akan terus menjalankan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras, serta memperluas penyaluran bantuan pangan. Untuk periode Oktober dan November, pemerintah menyiapkan sekitar 365 ribu ton beras serta tambahan 73,1 ribu kiloliter minyak goreng yang akan disalurkan kepada masyarakat. “Bapanas bersama Bulog dan Kementerian Keuangan sedang mempersiapkan semua logistiknya,” tambahnya.
Pemerintah Ajukan Tambahan Anggaran untuk Jaga Kestabilan
Sebagai langkah pendukung, Bapanas juga telah mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp6,5 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk program bantuan beras dan minyak goreng dengan skema satu kali penyaluran pada dua bulan terakhir tahun ini.
Harga acuan beras dan minyak goreng dalam program tersebut mengikuti hasil Rapat Koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, masing-masing sebesar Rp13.500 per kilogram untuk beras dan Rp15.700 per liter untuk minyak goreng MinyaKita. Sementara itu, jumlah penerima manfaat tetap sebanyak 18,27 juta keluarga.
Di sisi lain, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan proyeksi produksi beras nasional sepanjang Januari–November 2025 mencapai 33,19 juta ton, naik 3,72 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya. Meski meningkat secara tahunan, tren produksi bulanan mulai menunjukkan perlambatan sejak Oktober hingga Desember.
Arief menjelaskan, jika produksi lebih rendah dari konsumsi, maka akan terjadi kekurangan pasokan di lapangan yang berdampak pada kenaikan harga gabah dan beras. “Saat kondisi seperti ini muncul, pemerintah harus turun tangan. Sama seperti intervensi Bank Indonesia saat nilai tukar naik,” ujarnya.
Intervensi Daerah dan Penguatan Stok Bulog
Arief menambahkan, kondisi perberasan nasional dipantau secara ketat, termasuk melalui laporan langsung dari kepala daerah. “Kami sudah dapat arahan dari Menteri Dalam Negeri untuk segera mengintervensi daerah-daerah yang harga berasnya melonjak. Bulog sudah punya stok cukup untuk itu,” katanya.
Hingga 3 Oktober 2025, stok beras yang dikelola Bulog tercatat sebanyak 3,89 juta ton, sementara total penyaluran CBP ke masyarakat mencapai 886,4 ribu ton. Pengadaan dari hasil produksi dalam negeri juga sudah melampaui target 3 juta ton sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025.
Pemerintah juga menugaskan Bulog agar tetap menyerap hasil panen gadu, terutama di wilayah yang harga gabah kering panennya masih di bawah Rp6.500 per kilogram. Langkah ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara harga di tingkat petani dan stabilitas pasokan nasional.
Dengan strategi berlapis tersebut, pemerintah optimistis kondisi perberasan nasional hingga akhir tahun akan tetap terkendali, sekaligus menjamin kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi tanpa lonjakan harga yang signifikan.




